Megawati Instruksikan Kepala Daerah Peduli Kebencanaan

Hal itu disampaikan Hasto saat seminar nasional kebencanaan dan risikonya secara hybrid, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3). Menurut Hasto, efek bencana dapat mematikan peradaban.

Hasto mencontohkan, gempa bumi di Cianjur Jawa Barat dan Turki. Dalam bencana gempa bumi di Turki menelan korban hingga 30.000 orang. Kemudian gempa bumi dan tsunami di Aceh merenggut korban jiwa hingga 200.000 orang. PDIP pun, sejak awal menaruh perhatian yang begitu besar terhadap kebencanaan.

Bahkan, Megawati mengintruksikan kepada daerah dari PDIP menaruh perhatian terhadap kebencanaan. “Melalui perintah harian Ibu Megawati, setiap tanggal 26 dijadikan untuk mengadakan simulasi penanganan bencana di seluruh wilayah. Kader-kader PDIP memimpin,” kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Hasto memaparkan, bencana alam adalah sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Karena memang dari pengembangan teknologi pun, sampai sekarang masih belum ditemukan teknologi yang real time dan mampu mengindikasi berbagai bahaya bencana, khususnya tsunami. Kalau terkait vulkanik, Hasto menyebut, sudah bisa melihat berbagai indikasi dapat diramalkan dengan baik. Namun, akibat patahan tektonik masih belum.

Buktinya bisa dilihat kejadian di Turki, terjadi pada dini hari saat rakyat sedang tidur nyenyak dan tidak mempersiapkan diri untuk melakukan penyelamatan. “Bencana gempa bumi dengan korban jiwa yang begitu besar, maka kita harus melaksanakan langkah-langkah yang komprehensif dari hulu, berupa membangun kesadaran di daerah bencana,” tandas Hasto.

Di sisi hilir, lanjut peraih gelar doktor dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI ini, peran keluarga termasuk partai politik perlu untuk terus membangun kesadaran, sebagai upaya memperkecil adanya korban di setiap terjadi bencana. “Apalagi, kita tinggal di daerah bencana,” tegasnya.

Hasto menyatakan, pihaknya akan segera bersurat kepada Presiden Joko Widodo mengenai perlunya merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Hasto menyampaikan hal itu, setelah Koordinator Geologi Gempa Bumi dan Tsunami Badan Geologi Kementerian ESDM Supartoyo di dalam diskusi menyoroti perubahan di Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN.  

Dalam sesi diskusi, Supartoyo menyebutkan, dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN melarang ada bangunan berdiri sejauh 250 meter di sisi kiri dan kanan dari sesar aktif. Namun, pada revisi peraturan tersebut, PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dalam pasal tersebut justru dihapus.

“Maka PDI Perjuangan akan mengirim surat kepada Bapak Presiden agar ditinjau ulang peraturan pemerintah tersebut dan memasukan kawasan-kawasan mana saja yang bisa ditinggali secara aman. Daerah-daerah yang berpotensi bencana dengan korban yang begitu besar harus dipersiapkan langkah-langkahnya dari sekarang,” jelas Hasto.

Selain Supartoyo, pembicara lainnya di seminar adalah ahli geologi dan pakar kebencanaan Ir. Surono (Mbah Rono) serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati. *k22