Kemendikbudristek: 1 Juta Guru Honorer Jadi ASN PPPK pada 2024

Target ini merupakan upaya Kemendikbudristek untuk mewujudkan keadilan bagi guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani mengatakan, Kemendikbudristek telah menghitung kebutuhan guru pada 2020 ada 1 juta guru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 544 ribu guru honorer telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak 2021.

"Untuk tahun ini sedang berlangsung proses seleksi guru ASN PPPK sehingga nantinya akan ada tambahan sebanyak 296 ribu guru. Jadi kalau kita jumlah nanti sudah lebih dari 800 ribu guru honorer menjadi ASN PPPK (hingga akhir 2023)," kata Nunuk di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Nunuk mengatakan, Kemendikbudristek ingin menjadikan profesi guru menjadi terhormat, bermartabat dan membanggakan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mengangkat para guru honorer menjadi ASN PPPK.

"Dengan menjadi ASN PPPK, guru honorer akan mendapatkan berbagai hak dan kewajiban yang sama dengan guru ASN PNS, seperti gaji, tunjangan, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan lain sebagainya," ujar Nunuk.

Selain itu, Nunuk juga mengatakan, dengan menjadi ASN PPPK, guru honorer akan memiliki kepastian kerja dan masa depan yang lebih baik.

"Ini merupakan wujud keadilan bagi guru honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun di sekolah-sekolah negeri," kata Nunuk.

Selain itu, Nunuk juga mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

"Dengan menjadi ASN PPPK, guru honorer akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui berbagai pelatihan dan pengembangan," ujar Nunuk.

Nunuk mengatakan, Kemendikbudristek akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memastikan bahwa formasi guru ASN PPPK yang diusulkan pemda sesuai dengan kebutuhan.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memastikan bahwa anggaran gaji guru ASN PPPK tersedia," kata Nunuk.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Umbu Ngadu Ndamu mengatakan, daerahnya untuk tahun ini mendapat 532 formasi guru ASN PPPK. Namun, guru honorer yang lolos tahap seleksi administrasi hanya 264 orang.

"Kami berupaya untuk semaksimal mungkin agar mereka lolos ke tahapan-tahapan berikutnya," kata Umbu. *ant