Pj Gubernur Evaluasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem
DENPASAR, NusaBali - Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya melakukan rapat evaluasi terkait progres sejumlah program strategis di Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala, Denpasar, Jumat (1/12).
Pj Gubernur Mahendra Jaya memberi perhatian pada progres penanganan sejumlah isu strategis seperti kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penanganan sampah, dan kesiapan Bali dalam menghadapi Pemilu.
Pimpinan OPD yang membidangi program strategis didorong untuk melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Khusus terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Pj Gubernur meminta program diarahkan pada penguatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan bedah rumah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kemiskinan ekstrem di Bali tahun 2022 sebesar 0,54 persen merupakan terendah di Indonesia. Ia optimis pada tahun ini angka tersebut akan semakin menurun.
"Kita optimis, angka ini turun lagi karena program sudah terintegrasi dengan kabupaten/kota," ujarnya dikonfirmasi NusaBali, Jumat (1/12). Selama ini bantuan kemiskinan ekstrem berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial. Wiasthana mengungkapkan masing-masing kabupaten/kota di Bali kini telah melakukan pendataan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan bantuan yang akan diberikan akan lebih tepat sasaran.
"Kita akan efektifkan program langsung menyasar keluarga miskin ekstrem yang sudah ada datanya di kabupaten/kota masing-masing," sebutnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Luh Ayu Aryani menyampaikan peran Dinsos P3A sebagai salah satu OPD yang terlibat dalam penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kewenangan.
Dinsos P3A melakukan intervensi melalui PMT (pemberian makanan tambahan) kepada LKS (lembaga kesejahteraan sosial) yang menangani rehabiltasi sosial, memfasilitasi program Pemerintah Pusat seperti PKH/Program Keluarga Harapan, dan bersinergi dengan relawan untuk penanganan kepada PMKS. Luh Aryani mengatakan, pihaknya juga telah bersurat kepada Kementerian Sosial untuk memohon bantuan RST (Rumah Sejahtera Terpadu), pemberdayaan, dan bantuan lainnya.
"Sudah menyisir data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang belum masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah kita berkoordinasi dengan kabupaten/kota," jelasnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Bali saat ini. Pj Gubernur Mahendra Jaya mengajak semua elemen masyarakat untuk 'ngrombo' agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Pulau Dewata.
"Saya sebagai Pj Gubernur Bali dalam menjalankan program sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Selain itu, menekan angka kemiskinan dan penanganan stunting serta permasalahan lainnya menjadi fokus program pemerintah," jelas Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam satu kesempatan. 7 cr78
Pimpinan OPD yang membidangi program strategis didorong untuk melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Khusus terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Pj Gubernur meminta program diarahkan pada penguatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan bedah rumah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra yang hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, kemiskinan ekstrem di Bali tahun 2022 sebesar 0,54 persen merupakan terendah di Indonesia. Ia optimis pada tahun ini angka tersebut akan semakin menurun.
"Kita optimis, angka ini turun lagi karena program sudah terintegrasi dengan kabupaten/kota," ujarnya dikonfirmasi NusaBali, Jumat (1/12). Selama ini bantuan kemiskinan ekstrem berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) milik Kementerian Sosial. Wiasthana mengungkapkan masing-masing kabupaten/kota di Bali kini telah melakukan pendataan kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing, sehingga diharapkan bantuan yang akan diberikan akan lebih tepat sasaran.
"Kita akan efektifkan program langsung menyasar keluarga miskin ekstrem yang sudah ada datanya di kabupaten/kota masing-masing," sebutnya. Terpisah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali Luh Ayu Aryani menyampaikan peran Dinsos P3A sebagai salah satu OPD yang terlibat dalam penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sesuai kewenangan.
Dinsos P3A melakukan intervensi melalui PMT (pemberian makanan tambahan) kepada LKS (lembaga kesejahteraan sosial) yang menangani rehabiltasi sosial, memfasilitasi program Pemerintah Pusat seperti PKH/Program Keluarga Harapan, dan bersinergi dengan relawan untuk penanganan kepada PMKS. Luh Aryani mengatakan, pihaknya juga telah bersurat kepada Kementerian Sosial untuk memohon bantuan RST (Rumah Sejahtera Terpadu), pemberdayaan, dan bantuan lainnya.
"Sudah menyisir data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang belum masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sudah kita berkoordinasi dengan kabupaten/kota," jelasnya. Pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Bali saat ini. Pj Gubernur Mahendra Jaya mengajak semua elemen masyarakat untuk 'ngrombo' agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrem di Pulau Dewata.
"Saya sebagai Pj Gubernur Bali dalam menjalankan program sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024. Selain itu, menekan angka kemiskinan dan penanganan stunting serta permasalahan lainnya menjadi fokus program pemerintah," jelas Pj Gubernur Mahendra Jaya dalam satu kesempatan. 7 cr78
Komentar