Bupati Sambut Kehadiran MenPAN-RB di Kejari Badung
MANGUPURA, NusaBali - Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyambut kehadiran MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas beserta jajaran di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung dalam rangka tindak lanjut penataan organisasi pada Kejaksaan Negeri Badung, Selasa (5/12). Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daya saing di kancah internasional.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakajati Bali Dewa Gede Wirajana, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, jajaran Forkopimda Badung, Kajari Badung Suseno beserta seluruh jajarannya.
Bupati Giri Prasta mengatakan sangat menyambut baik arahan yang diberikan oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Pihaknya bersama segenap jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk terus bergerak mengimplementasikan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024, salah satunya melalui digitalisasi untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien.
“Saya selaku bupati memberikan dukungan sepenuhnya untuk kenaikan kelas dari Kejari Badung ini setelah ada penilaian dari pusat untuk mendapatkan reward setelah mampu berakselerasi dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan negara bisa tercapai,” ujar Bupati Giri Prasta.
Pada kesempatan itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan perlunya penajaman hubungan, sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB 2020-2024.
Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan. Kemudian aspek soft element, yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia (SDM).
Lebih lanjut disebutkan kegiatan reformasi birokrasi akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (Acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. @ ind
Bupati Giri Prasta mengatakan sangat menyambut baik arahan yang diberikan oleh MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas. Pihaknya bersama segenap jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk terus bergerak mengimplementasikan Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024, salah satunya melalui digitalisasi untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien.
“Saya selaku bupati memberikan dukungan sepenuhnya untuk kenaikan kelas dari Kejari Badung ini setelah ada penilaian dari pusat untuk mendapatkan reward setelah mampu berakselerasi dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan negara bisa tercapai,” ujar Bupati Giri Prasta.
Pada kesempatan itu, MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas, mengatakan perlunya penajaman hubungan, sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus melalui Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map RB 2020-2024.
Berkaitan dengan sasaran, pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis reformasi birokrasi disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek hard element adalah bagian dari kerangka logis reformasi birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan. Kemudian aspek soft element, yakni berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia (SDM).
Lebih lanjut disebutkan kegiatan reformasi birokrasi akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (Acceleration). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya. @ ind
Komentar