Pasokan Elpiji 3 Kg ke Pengecer Dibatasi

DENPASAR, NusaBali 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melakukan kebijakan pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram (Kg) melalui pangkalan. Hal ini menyebabkan para pengecer seperti warung tidak lagi bisa menjual gas elpiji 3 kg sebanyak-banyaknya. 

Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat Bali khususnya di Kota Denpasar dan sekitarnya yang kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg di warung-warung (pengecer) dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga memang mengeluhkan sulitnya mendapatkan elpiji 3 Kg. Terlebih jelang Hari Raya Galungan dan Kuningan yang biasanya permintaan terhadap elpiji 3 kg juga meningkat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan mengatakan pembatasan terpaksa dilakukan mengingat distribusi elpiji 3 kg diduga banyak tidak tepat sasaran. “Per KK ada yang membeli 10 tabung per bulan, ini tidak masuk akal. Itu rumah tangga atau pengecer,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (20/2). 

Setiawan mengingatkan bahwa saat ini Pemerintah tengah menjalankan program pendataan warga yang layak mendapatkan subsidi gas elpiji. Ia mengimbau masyarakat untuk membeli gas elpiji 3 kg langsung di pangkalan. Dikatakan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah membuat sistem hingga ke tingkat pangkalan untuk melakukan validasi data. Warga yang hendak mendaftar cukup memberikan nomor induk kependudukan (NIK) atau KTP. Proses verifikasi dilakukan dari tingkat pangkalan hingga tingkat pusat. Salah satu dasar proses verifikasi nantinya adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga verifikasi langsung ke lapangan. 

Lebih jauh Setiawan mengatakan, proses pendataan masih akan terus berlangsung. Menurutnya sampai sejauh ini baru 80 persen warga yang berhak mendapatkan subsidi mendaftarkan dirinya dengan menyerahkan KTP. Dengan menyerahkan KTP Setiawan menjanjikan warga akan mendapatkan gas elpiji 3 kg sesuai dengan kuota yang ditetapkan, per bulan maksimal 4-5 tabung. 

Menurut Setiawan kebijakan ini akan terus dilakukan evaluasi agar tujuan subsidi tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun masih menunggu evaluasi dari pusat, terkait warga yang menyerahkan KTP tapi tidak masuk sebagai warga kurang mampu dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Saran kami belilah di pangkalan, kami juga menunggu hasil evaluasi dari pusat,” ujar mantan Kabid ESDM Disnaker dan ESDM Provinsi Bali ini. 

Setiawan mengutarakan, pembatasan harus dilakukan mengingat selama awal tahun ini distribusi elpiji 3 kg telah melewati batas wajar. Ia mengungkapkan bahwa Bali kebagian jatah 215.448 metrik ton untuk tahun 2024. Kuota ini turun dibandingkan tahun 2023 yang kebagian jatah 217.161 metrik ton. Menurutnya dengan jumlah KK yang masuk DTKS di Bali, jatah tabung gas elpiji 3 kg sebanyak itu sudah sangat mencukupi. “Kalau ini dibiarkan bebas tidak sampai Desember kuota ini habis. Inilah yang perlu diatur,” tegasnya. 

Setiawan mengatakan bahwa setiap pangkalan tidak akan sama mendapatkan kuota harian elpiji 3 Kg. Saat ini ada sekitar 3.500 pangkalan elpiji di seluruh Bali. Namun, penyebarannya belum merata, yakni didominasi di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pemerintah, ujarnya, akan menambah jumlah pangkalan sehingga masyarakat mendapat elpiji dengan harga HET (harga eceran tertinggi). Disnaker ESDM Bali telah menyiapkan strategi dengan melibatkan setiap BUMDA/BUMDes sebagai pangkalan. 

Sementara itu PT Pertamina mengawasi berkala stok Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) ukuran tiga kg di tingkat agen dan terakhir sampai di pangkalan resmi di Bali untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. “Fungsi pengawasan Pertamina untuk menyalurkan elpiji bersubsidi mulai dari agen hingga pangkalan. Artinya titik terakhir pendistribusian adalah di pangkalan bukan di pengecer atau warung,” kata Manager Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), Ahad Rahedi di Denpasar, Selasa kemarin.

Ia menjelaskan pengawasan itu sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 tahun 2021 tentang penyaluran dan pendistribusian LPG. Untuk itu, ia mengarahkan masyarakat untuk membeli elpiji tiga kilogram subsidi di pangkalan resmi untuk mendapatkan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan oleh Gubernur Bali sebesar Rp18 ribu per tabung.

Ada pun ciri-ciri pangkalan resmi Pertamina, kata dia, ada papan warna hijau yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, menyebutkan HET, serta menyebutkan kontak pangkalan dan Call Center Pertamina 135. Ahad menambahkan saat ini, penyaluran elpiji tiga kilogram di sembilan kabupaten/kota di Bali berjalan normal dan tidak ada pengurangan.

Ada pun penyaluran per 19 Februari 2024, rata-rata mencapai 3,43 juta tabung dengan rata-rata harian mencapai 728 metrik ton atau sekitar 242.666 tabung. Sedangkan untuk wilayah Denpasar, Ahad menegaskan penyaluran elpiji tiga kilogram subsidi juga berjalan normal dengan realisasi penyaluran pada periode 12-19 Februari mencapai 279.544 tabung di empat kecamatan di Denpasar yakni Denpasar Barat, Selatan, Timur dan Utara.

Di sisi lain, Pertamina mendata sebanyak 608 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga di Bali terdaftar untuk membeli elpiji subsidi ukuran tiga kilogram di tingkat pangkalan. Ia mendata saat ini jumlah pangkalan elpiji ukuran menyerupai melon itu di Bali sebanyak 3.800 unit.

Sementara warga di sejumlah wilayah di Bali, terutama di Kota Denpasar dan sekitarnya dalam beberapa hari ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kg di tingkat pedagang pengecer. Selain langka, harganya juga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemprov Bali, yakni Rp 18.000 per tabung. “Harganya capai Rp 25.000 per tabung di pedagang pengecer,” ujar Yanti,50, warga di kawasan Jalan Kecubung, Denpasar. 7 a