PDI Perjuangan Badung Prioritaskan Kader

Salah satu kader senior di Badung mengungkapkan, dari 5 kandidat calon bupati yang diinventarisasi DPC PDIP Badung, kader dapat prioritas.

Kader senior yang tak mau disebutkan namanya di koran tersebut mengatakan, DPP PDIP bahkan sudah memberikan sinyal bahwa kader harus dapat prioritas. Kecuali di satu daerah memang minim kandidat calon, ditoleransi pakai non kader. 

“Konfirmasi ke DPP, untuk Pilkada 2024 kader dapat prioritas. Apalagi untuk di Badung, PDI Perjuangan menang signifikan di Pemilu 2024, pasti memberikan peluang kepada kader sebagai calon kepala daerah. Itu sudah menjadi pembahasan di DPP,” kata sumber NusaBali, Sabtu (11/5) pagi.

Menurut sumber tadi, PDIP merebut kemenangan 60,40 persen (27 kursi) dari 45 kursi DPRD Badung di Pemilu 2024. Sehingga PDIP otomatis bisa mengusung pasangan calon secara mandiri tanpa berkoalisi atau memenuhi syarat 20 persen kursi parlemen. “Paket kader-kader sangat realistis,” ujarnya.

Saat ini ada 5 kandidat yang masuk sebagai bakal calon Bupati Badung di DPC PDIP. Mereka adalah I Bagus Alit Sucipta alias Gus Bota, I Made Sudarsa alias Dator, Anak Agung Anom Gumanti, I Ketut Suiasa, dan I Wayan Adi Arnawa. 

Gus Bota adalah politisi asal Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi yang notabene adalah anggota Fraksi PDIP DPRD Bali. Kemudian Dator merupakan kader senior asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Badung. Selanjutnya, Anak Agung Anom Gumanti politisi asal Kelurahan/Kecamatan Kuta, yang merupakan anggota DPRD Badung. Sebaliknya Suiasa adalah kader PDIP asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan yang kini menjabat Wakil Bupati Badung. Suiasa tidak bisa tarung sebagai calon wakil bupati lagi, karena sudah dua periode menjadi orang nomor dua di Badung. Sementara, Adi Arnawa adalah kandidat non kader. Dia merupakan birokrat asal Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung.

Terkait dengan pemberian prioritas terhadap kader partai sebagai Cabup Badung, DPP PDIP menegaskan hal tersebut tidak hanya berlaku di Kabupaten Badung, namun di seluruh Indonesia. “Daerah dengan kemenangan di atas 50 persen di Pemilu 2024, DPP memberikan prioritas sebagai calon kepala daerah dengan segala persyaratannya. Jadi tergantung peta politik di daerah masing-masing. Kayak Tabanan dan Badung, ya memang kader harus dapat prioritas. Apalagi di Tabanan dengan kemenangan di atas 70 persen pada pemilu lalu, paketnya harus kader-kader,” ujar Wakil Ketua/Koordinator Wilayah Bali DPP PDIP I Made Urip dikonfirmasi NusaBali, Sabtu sore kemarin. 

Namun, kata Urip, jika di satu kabupaten/kota atau provinsi, PDIP tidak bisa mengusung paslon secara mandiri, maka boleh mencari kandidat non kader dengan persyaratannya plus berkoalisi bersama parpol lain.  “Non kader yang punya ketokohan serta kualitas. Kalaupun dipaksakan pakai kader maka harus ada pertimbangan matang. Untuk di Bali sebanyak 8 kabupaten/kota berpeluang mengusung kader-kader. Kecuali di Jembrana, PDI Perjuangan harus berhitung lagi, karena di sana melawan incumbent,” kata politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan yang sudah 5 periode duduk sebagai anggota DPR RI ini.

Urip menyebutkan, DPP akan menerbitkan rekomendasi calon kepala saerah dan calon wakil kepala daerah sekitar Juli 2024 mendatang. Karena pendaftaran calon ke KPU baru dilaksanakan pada Agustus 2024. “Biasanya ada pemanggilan terhadap kandidat calon yang akan diusung, ada uji kelayakan di DPP termasuk kesiapan mendulang suara secara maksimal,” tegas Urip.

Yang paling penting, menurut Urip, logistik kandidat yang akan diusung harus memadai. Karena dari pengalaman dirinya keliling ke seluruh Indonesia, ada kandidat yang mengaku-ngaku punya logistik, namun saat kampanye anggarannya kosong. “Jadi bekel (anggaran, Red) harus punya, jangan ngaku-ngaku saja. Soalnya itu sudah banyak kejadiannya saat saya keliling Indonesia. Bilangnya punya sekian miliar, tetapi saat kampanye malah nggak ada dananya, repot juga kita,” tegas anggota Komisi IV DPR RI membidangi pertanian dan kelautan ini. 7 nat