DPRD Gianyar Target Tuntaskan 24 Perda

Dua dari 24 Ranperda merupakan Ranperda inisiatif dan masuk dalam daftar program pembentukan Perda (Propemperda) Gianyar tahun 2025 yang telah ditetapkan saat rapat paripurna, Senin (13/1). Ke-24 Ranperda itu yakni Ranperda Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Cerdas, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Air Minum Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar. 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Daerah Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kabupaten Gianyar, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 serta Ranperda Kepemudaan. Ranperda Inovasi Daerah, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gianyar Tahun 2024-2044, Tata Kelola Lingkungan, Urusan Pemerintahan Daerah, Pengaturan terhadap Tata Kelola Lingkungan.

Pengaturan terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah, Pengaturan terhadap Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengaturan terhadap Jasa Bongkar, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penataan Banjar Dinas dan Lingkungan Pengaturan terhadap Penataan Banjar Dinas dan Lingkungan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan, Perubahan Perda Atas Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, Perlindungan terhadap Seni Budaya, Inisiatif Perlindungan terhadap Air Bawah Tanah, dan Ranperda Penataan Sarana Utilitas. 

Ketua DPRD Gianyar, I Ketut Sudarsana, mengatakan Perda merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan dan menampung kondisi daerah. “Perda berfungsi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, pembentukannya perlu direncanakan sistematis sesuai kebutuhan dan skala prioritas daerah,” ungkap Sudarsana. Oleh karena itu, pembentukan Perda dirumuskan dalam Propemperda yang disusun untuk satu tahun anggaran. Sehingga bisa menjadi dasar dan arah pembentukan Perda. 

Sudarsana menegaskan, dalam pembentukan Perda terpenting bukanlah kuantitas Perda yang ditetapkan. “Lebih utama adalah kualitasnya yakni sesuai kebutuhan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat,” terangnya. Diakuinya, penetapan Propemperda hanyalah langkah awal. Keberhasilan dari program ini sangat bergantung pada komitmen bersama dalam implementasinya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan turut serta mengawasi dan memberikan masukan dalam proses pembahasan Raperda. 

“Saya mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam memastikan bahwa setiap Perda yang dihasilkan benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar dalam pembentukan peraturan daerah juga kami harapkan semakin solid,” ujar Sudarsana. 7 nvi