Gubernur Tambah 40 Kursi Warga Sanur di RS Bali Mandara
Jika Tetap Ada Demo, Launching RS Bali Mandara Hari Ini Dibatalkan
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Made Mangku Pastika putuskan tambah 40 kursi lagi kepada warga Sanur, Denpasar Selatan untuk bekerja di RS Bali Mandara, Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur. Kebijakan tersebut sebagai bagian upaya meredam ancaman demo warga Sanur, yang ren-cananya akan digekar saat acara launching RS Bali Bali Mandara, Sabtu (28/10) ini.
Keputusan tambah 40 kursi ini diambil Gubernur Pastika saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Sanur di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/10) kemarin, yang berlangsung selama 2,5 jam sejak pagi pukul 10.00 hingga siang pukul 11.30 Wita. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pastika didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya dan Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra. Sedangkan tokoh masyarakat Sanur didikoordinasikan Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), I Gusti Alit Kencana.
Pertemuan Gubernur Pastika dan tokoh masyarakat Sanur kemarin difasilitasi oleh I Ketut Suwandhi, tokoh Kota Denpasar yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar. Sejak beberapa jam sebelum pertemuan dimulai, Ketut Suwandhi---politisi Golkar berjuluk Jenderal Kota---sudah mengkondisikan supaya acara ini bisa berjalan. Akhirnya, pertemuan yang berlakngsung tertutup bisa dimulai pukul 10.00 Wita, di mana perwakilan warga Sanur yang boleh masuk dibatasi maksimal 10 orang.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, soal janji-janji 10 persen dari total rekrutmen tenaga kerja RS Bali Mandara dijatah untuk warga Sanur, lewat begitu saja. Soalnya, Gubernur Pastika tidak lagi memasalahkan hal tersebut dalam pertemuan kemarin. Pastika langsung to the point meminta penjelasan kronologi ancaman demo dari pihak perwakilan warga Sanur dan apa sejatinya keinginan mereka.
Terungkap, yang berjanji memberikan jatah 10 persen posisi tenaga kerja buat warga Sanur adalah tim sosialiasi, yang sampai kemarin tidak diketahui siapa yang memimpin tim sosialisasi tersebut. Gubernur Pastika sendiri putuskan menambah 40 kursi bagi warga Sanur untuk kerja di RS Bali Mandara, yang berlokasi di wilayah Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Tambahan 40 kursi yang diberikan Gubernur Pastika bagi warga Sanur itu, semuanya untuk tenaga satuan pengaman (Satpam) RS Bali Mandara. Dengan demikian, berarti warga Sanur diberi jatah 63 kursi tenaga kerja di RS Bali Mandara. Sebab dua hari sebelumnya, Guberur Bali telah memberikan 23 kursi bagi warga Sanur untuk kerja di RS Bali Mandara.
Ada pun 23 kursi yang dijatah buat warga Sanur tersebut masing-masing untuk tenaga dokter spesialis (4 orang), S1 tenaga kesehatan (6 orang), D III tenaga kesehatan ( 6 orang), serta tenaga non kesehatan seperti sopir, pemelihara gedung, dan laundry (7 orang).
Seusai pertemuan, Gubernur Pastika mengakui pihaknya memenuhi keinginan warga Sanur dengan memberi tambahan 40 kursi untuk bekerja di RS Bali Mandara. Seluruh tambahan 40 kursi tersebut untuk tenaga Satpam. “Sebenarnya, diminta 30 orang saja sebagai tenaga Satpam. Tapi, saya kasi lebih yakni 40 orang. RS Bali Mandara itu kan luas juga, saya hitung perlu 40 Satpam lagi. Saya minta kepada Kadis Kesehatan untuk semua diambil dari warga Sanur,” ujar Pastika.
Menurut Pastika, ada miskomunikasi dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja di RS Bali Mandara. Namun, Pastika tidak lagi berbicara soal jatah 10 persen tenaga kerja yang dituntut warga Sanur tersebut. Sebab, apa yang jadi keinginan warga Sanur telah dipenuhi. Bahkan, dengan jatah 63 kursi tersebut, warga Sanur sudah mendapat lebih banyak dibanding 10 persen dari total 520 rekrutmen tenaga di RS Bali Mandara.
“Kalau tenaga Satpam, langsung sudah bisa masuk. Kecuali tenaga dokter dan tenaga kesehatan, tetap saya minta Kadis Kesehatan untuk mewawancarai mereka. Minimal, ada wawancara,” tegas Pastika.
Bagaimana kalau warga Sanur tetap menggelar demo terkait RS Bali Mandara, se-bagaimana direncanakan, Sabtu ini? Menurut Pastika, kalau warga Sanur tetap menggelar demo, maka launching RS Bali Mandara yang diagendakan hari ini akan ditunda.
“Kalau masih demo, ya RS Bali Mandara kita tutup, kita tunda pembukaannya. Kita tunggu sampai pakedek-pakenyem (tertawa-tersenyum) semuanya. Karena kalau demo itu, tempatnya bukan ke rumah sakit. Demo ke kantor Dewan, kantor Gubernur. Kalau ke rumah sakit, itu pertanda tidak baik. Perlu upacara lagi itu,” kelakar Gubernur asal Dersa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang notabene mantan Kapolda Bali ini.
Sementara itu, Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), I Gusti Alit Kencana, mengatakan saat Tim Sosialisasi turun ke Sanur, memang ada membneri janji akan prioritaskan warga setempat untuk bekerja di RS Bali Mandara. “Saya tidak ingat siapa saja Tim Sosialisasinya. Yang jelas, itu ada MoU dan sempat dibacakan MoU-nya beberapa waktu lalu. Tapi, karena MoU itu tidak dipenuhi, makanya masyarakat kami menagih janji,” ujar Alit Kencana saat ditemui NusaBali seusai pertemuan dengan Gubernur Pastika, Jumat kemarin.
Alit Kencana mengakui, dalam pertemuan dengan Gubernur Pastika kemarin, pihaknya menjelaskan kronologi dan latarbelakang masalah, hingga warga Sanur ancam demo dengan kerahkan massa berkekuatan 19.000 orang ke RS Bali Mandara, 28 Oktober 2017 ini. “Setelah kami ceritakan prosesnya, Pak Gubernur akhirnya mengerti masalahnya. Ini pertemuan kesepuluh kali. Proses awalnya itu memang janji-janji. Masyarakat kan menuntut janji itu. Oleh Pak Gubernur, hari ini (kemarin) diberikan tambahan jatah 40 orang lagi, bahkan langsung diminta proses sampai selesai,” jelas tokoh asal Desa Sanur Sanur Kauh ini.
Alit Kencana menegaskan, setelah ada hasil pertemuan dengan Gubernur yang disertai pemberian tamahan jatah 40 kursi di RS Bali Mandara ini, pihaknya akan berusaha meredam warga Sanur. “Apapun yang terjadi besok (hari ini), kami akan berusaha menenangkan masyarakat. Kami juga tidak mau hal buruk terjadi, karena itu (RS Bali Mandara) wilayah kami juga. Tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, kami perlu dikawal juga. Pak Gubernur juga mengatakan kalau opsi demo dipilih, launching RS Bali Mandara dibatalkan,” beber Alit Kencana.
Sedangkan sang fasilitaor pertemuan, Ketut Suwandhi, berharap keputusan Gubernur Pastika yang memberi tambahan 40 kursi lagi buat warga Sanur, harus diapresiasi. “Tadi diminta 40 orang tenaga Satpam seluruhnya diberikan kepada warga Sanur. Bahkan, Kadis Kesehatan diminta memproses SK-nya. Bila perlu, lembur supaya selesai,” jelas sang Jenderal Kota seusai pertemuan kemarin.
Suwandhi menyebutkan, pihaknya memantau perkembangan sampai sore kemarin terkait rencana aksi demo warga Sanur ke RS Bali Mandara. “Mudah- mudahan, tidak terjadi demo. Sebab, Sanur daerah pariwisata. Para tokoh sih sudah janji meredam warga Sanur. Mudah-mudahan berjalan damai, sebab ini hanya miskomunikasi saja,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar ini. *nat
Keputusan tambah 40 kursi ini diambil Gubernur Pastika saat menerima perwakilan tokoh masyarakat Sanur di Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Jumat (27/10) kemarin, yang berlangsung selama 2,5 jam sejak pagi pukul 10.00 hingga siang pukul 11.30 Wita. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Pastika didampingi Kadis Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya dan Karo Humas & Protokol Setda Provinsi Bali, I Dewa Gede Mahendra Putra. Sedangkan tokoh masyarakat Sanur didikoordinasikan Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), I Gusti Alit Kencana.
Pertemuan Gubernur Pastika dan tokoh masyarakat Sanur kemarin difasilitasi oleh I Ketut Suwandhi, tokoh Kota Denpasar yang juga Ketua Komisi II DPRD Bali dari Fraksi Golkar. Sejak beberapa jam sebelum pertemuan dimulai, Ketut Suwandhi---politisi Golkar berjuluk Jenderal Kota---sudah mengkondisikan supaya acara ini bisa berjalan. Akhirnya, pertemuan yang berlakngsung tertutup bisa dimulai pukul 10.00 Wita, di mana perwakilan warga Sanur yang boleh masuk dibatasi maksimal 10 orang.
Bocoran yang diperoleh NusaBali, soal janji-janji 10 persen dari total rekrutmen tenaga kerja RS Bali Mandara dijatah untuk warga Sanur, lewat begitu saja. Soalnya, Gubernur Pastika tidak lagi memasalahkan hal tersebut dalam pertemuan kemarin. Pastika langsung to the point meminta penjelasan kronologi ancaman demo dari pihak perwakilan warga Sanur dan apa sejatinya keinginan mereka.
Terungkap, yang berjanji memberikan jatah 10 persen posisi tenaga kerja buat warga Sanur adalah tim sosialiasi, yang sampai kemarin tidak diketahui siapa yang memimpin tim sosialisasi tersebut. Gubernur Pastika sendiri putuskan menambah 40 kursi bagi warga Sanur untuk kerja di RS Bali Mandara, yang berlokasi di wilayah Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan.
Tambahan 40 kursi yang diberikan Gubernur Pastika bagi warga Sanur itu, semuanya untuk tenaga satuan pengaman (Satpam) RS Bali Mandara. Dengan demikian, berarti warga Sanur diberi jatah 63 kursi tenaga kerja di RS Bali Mandara. Sebab dua hari sebelumnya, Guberur Bali telah memberikan 23 kursi bagi warga Sanur untuk kerja di RS Bali Mandara.
Ada pun 23 kursi yang dijatah buat warga Sanur tersebut masing-masing untuk tenaga dokter spesialis (4 orang), S1 tenaga kesehatan (6 orang), D III tenaga kesehatan ( 6 orang), serta tenaga non kesehatan seperti sopir, pemelihara gedung, dan laundry (7 orang).
Seusai pertemuan, Gubernur Pastika mengakui pihaknya memenuhi keinginan warga Sanur dengan memberi tambahan 40 kursi untuk bekerja di RS Bali Mandara. Seluruh tambahan 40 kursi tersebut untuk tenaga Satpam. “Sebenarnya, diminta 30 orang saja sebagai tenaga Satpam. Tapi, saya kasi lebih yakni 40 orang. RS Bali Mandara itu kan luas juga, saya hitung perlu 40 Satpam lagi. Saya minta kepada Kadis Kesehatan untuk semua diambil dari warga Sanur,” ujar Pastika.
Menurut Pastika, ada miskomunikasi dalam persoalan rekrutmen tenaga kerja di RS Bali Mandara. Namun, Pastika tidak lagi berbicara soal jatah 10 persen tenaga kerja yang dituntut warga Sanur tersebut. Sebab, apa yang jadi keinginan warga Sanur telah dipenuhi. Bahkan, dengan jatah 63 kursi tersebut, warga Sanur sudah mendapat lebih banyak dibanding 10 persen dari total 520 rekrutmen tenaga di RS Bali Mandara.
“Kalau tenaga Satpam, langsung sudah bisa masuk. Kecuali tenaga dokter dan tenaga kesehatan, tetap saya minta Kadis Kesehatan untuk mewawancarai mereka. Minimal, ada wawancara,” tegas Pastika.
Bagaimana kalau warga Sanur tetap menggelar demo terkait RS Bali Mandara, se-bagaimana direncanakan, Sabtu ini? Menurut Pastika, kalau warga Sanur tetap menggelar demo, maka launching RS Bali Mandara yang diagendakan hari ini akan ditunda.
“Kalau masih demo, ya RS Bali Mandara kita tutup, kita tunda pembukaannya. Kita tunggu sampai pakedek-pakenyem (tertawa-tersenyum) semuanya. Karena kalau demo itu, tempatnya bukan ke rumah sakit. Demo ke kantor Dewan, kantor Gubernur. Kalau ke rumah sakit, itu pertanda tidak baik. Perlu upacara lagi itu,” kelakar Gubernur asal Dersa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Buleleng yang notabene mantan Kapolda Bali ini.
Sementara itu, Ketua I Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), I Gusti Alit Kencana, mengatakan saat Tim Sosialisasi turun ke Sanur, memang ada membneri janji akan prioritaskan warga setempat untuk bekerja di RS Bali Mandara. “Saya tidak ingat siapa saja Tim Sosialisasinya. Yang jelas, itu ada MoU dan sempat dibacakan MoU-nya beberapa waktu lalu. Tapi, karena MoU itu tidak dipenuhi, makanya masyarakat kami menagih janji,” ujar Alit Kencana saat ditemui NusaBali seusai pertemuan dengan Gubernur Pastika, Jumat kemarin.
Alit Kencana mengakui, dalam pertemuan dengan Gubernur Pastika kemarin, pihaknya menjelaskan kronologi dan latarbelakang masalah, hingga warga Sanur ancam demo dengan kerahkan massa berkekuatan 19.000 orang ke RS Bali Mandara, 28 Oktober 2017 ini. “Setelah kami ceritakan prosesnya, Pak Gubernur akhirnya mengerti masalahnya. Ini pertemuan kesepuluh kali. Proses awalnya itu memang janji-janji. Masyarakat kan menuntut janji itu. Oleh Pak Gubernur, hari ini (kemarin) diberikan tambahan jatah 40 orang lagi, bahkan langsung diminta proses sampai selesai,” jelas tokoh asal Desa Sanur Sanur Kauh ini.
Alit Kencana menegaskan, setelah ada hasil pertemuan dengan Gubernur yang disertai pemberian tamahan jatah 40 kursi di RS Bali Mandara ini, pihaknya akan berusaha meredam warga Sanur. “Apapun yang terjadi besok (hari ini), kami akan berusaha menenangkan masyarakat. Kami juga tidak mau hal buruk terjadi, karena itu (RS Bali Mandara) wilayah kami juga. Tadi kami sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, kami perlu dikawal juga. Pak Gubernur juga mengatakan kalau opsi demo dipilih, launching RS Bali Mandara dibatalkan,” beber Alit Kencana.
Sedangkan sang fasilitaor pertemuan, Ketut Suwandhi, berharap keputusan Gubernur Pastika yang memberi tambahan 40 kursi lagi buat warga Sanur, harus diapresiasi. “Tadi diminta 40 orang tenaga Satpam seluruhnya diberikan kepada warga Sanur. Bahkan, Kadis Kesehatan diminta memproses SK-nya. Bila perlu, lembur supaya selesai,” jelas sang Jenderal Kota seusai pertemuan kemarin.
Suwandhi menyebutkan, pihaknya memantau perkembangan sampai sore kemarin terkait rencana aksi demo warga Sanur ke RS Bali Mandara. “Mudah- mudahan, tidak terjadi demo. Sebab, Sanur daerah pariwisata. Para tokoh sih sudah janji meredam warga Sanur. Mudah-mudahan berjalan damai, sebab ini hanya miskomunikasi saja,” ujar mantan Ketua DPD II Golkar Denpasar ini. *nat
Komentar