Mendesak Shortcut Mertasari-Bypass
Diperlukan dana sekitar Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan, dan Rp 2,5 miliar untuk pembangunan konstruksi jalan
Atasi Kemacetan di Kawasan Denpasar Selatan
DENPASAR, NusaBali
Anggota DPRD Kota Denpasar mengharapkan segera adanya realisasi pembangunan jalan pintas (shortcut) dari Jalan Mertasari, Banjar Suwung Kangin, Sidakarya menuju Jalan Bypass Ngurah Rai. Pembangunan jalan tembus itu diharapkan akan dapat mengurangi arus lalu lintas di ruas Jalan Mertasari, terutama di simpang Jalan Pamelisan, depan Balai Banjar Suwung Batan Kendal, Sesetan, Denpasar Selatan.
Anggota Komisi III DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra, Selasa (26/12), mengaku telah mengusulkan pembangunan shortcut dari Jalan Mertasari langsung menuju Bypass Ngurah Rai tepatnya berada di tepi Sungai Punggawa.
Diungkapkan, usulan pembangunan shortcut ini telah disampaikan sejak tahun 2014 ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar yang kini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan telah dilaksanakan uji kelayakan. Hasilnya, mereka menyetujui bahwa shortcut tersebut layak dibuat sebagai pemecah kemacetan di kawasan Suwung Batan Kendal.
Dalam realisasi proyek tersebut, menurut Suadi Putra, diperlukan dana sekitar Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan, dan Rp 2,5 miliar untuk pembangunan konstruksi jalan. Diperkirakan, jalan ini memiliki panjang 200 meter dan lebar 12 meter dengan 10 meter aspal dan 2 meter adalah sempadan jalan termasuk membuat satu jembatan.
Berdasarkan perkembangannya, proyek tersebut akan direalisasikan pada tahun 2017 ini. “Namun, karena adanya musibah terbakarnya Pasar Badung, maka fokus pembangunan Pasar Badung diutamakan dahulu, karena sentral,” jelasnya.
Anggota Fraksi PDIP ini juga mengaku seluruh persiapan teknis sudah terlaksana. Termasuk di dalamnya adalah musyawarah dengan tokoh masyarakat Suwung Batan Kendal yang dikoordinir oleh I Ketut Sukita. Rata-rata semua mendukung rencana ini, karena setiap hari merasakan dampak kemacetan ini. “Yang belum sekarang adalah pendanaanya saja,” imbuhnya.
Selain itu, lulusan Fakultas Teknik Unud ini telah menjajaki komunikasi dengan Pemerintah Provinsi. Namun, hingga kini belum mendapatkan tanggapan. “Karenanya pihaknya mendorong terbangunan komunikasi antara Pemkot Denpasar dan Pemprov Bali atau mungkin dengan Bali Jalan Nasional agar segera dicarikan solusi, jangan hanya menunggu saja,” tegasnya.
Menurut Suadi Putra, jika pembebasan lahan sebesar Rp 1,5 miliar tersebut dapat dibantu oleh Pemprov Bali atau Balai Jalan Nasional, maka tak perlu waktu lama untuk merealisasikan proyek ini, karena kekurangan dana yang Rp 2,5 miliar bisa diusahakan oleh Pemkot Denpasar. “Ya intinya semua pihak harus mendorong terealisasikannya proyek ini, karena sangat mendesak. Kasihan masyarakat Denpasar yang hedak menuju ke Denpasar Selatan, khususnya Pulau Serangan dan Bandara Ngurah Rai,” pungkasnya.
Salah satu warga setempat, I Wayan Parwata, mengaku hampir setiap saat jalur tersebut selalu dilanda kekroditan dan kemacetan. “Bahkan tak jarang pengendara tertahan sampai 45 menit hanya untuk melewati Jalan Pemelisan menuju Bypass Ngurah Rai yang kurang lebih berjarak 300 meter ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Denpasar, Wayan Dirgayasa ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa hingga saat ini pembangunan shortcut di Denpasar Selatan tetap menjadi program prioritas dalam mengentaskan kemacetan di Denpasar.
Kendati demikian, pihaknya mengaku saat ini masih mendata pemilik lahan untuk pembebasan lahan. Sehingga nantinya besaran biaya dalam pembebasan lahan yang dibutuhkan dapat dipetakan. Selain itu, hingga saat ini pihaknya mengakui adanya kendala terkait dengan terbatasanya kas daerah di Pemkot Denpasar. “Ya masih menjadi program prioritas. Saat ini masih mendata untuk pembebasan lahan dan besaran biaya yang dibutuhkan, selain itu juga karena keterbatasan kas daerah,” ujarnya. *m
Komentar