Gubernur Terpilih Ditunggu PR Bandara Buleleng
DPRD Provinsi Bali mengharapkan gubernur terpilih nantinya menanyakan rencana proyek bandara internasional di Kabupaten Buleleng karena hingga saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.
DENPASAR, NusaBali
"Siapa pun yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018, harus kembali menanyakan terkait rencana pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng kepada pemerintah pusat," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali Nengah Tamba di Gedung DPRD Bali di Denpasar, Kamis (25/1).
Ia mengatakan pemerintah daerah sudah mengajukan rekomendasi mengenai penetapan lokasi bandara internasional di Buleleng tersebut, dengan harapan pemerintah pusat segera menurunkan izin penetapan lokasi (penlok). "Pemerintah daerah sudah mengirim surat rekomendasi penetapan lokasi bandara itu di wilayah Kubutambahan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Namun, katanya, sampai saat ini izin penlok dari Kementerian Perhubungan belum juga turun. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada gubernur terpilih nanti agar menanyakan hal tersebut kepada pemerintah pusat. "Tujuan adanya bandara di Kabupaten Buleleng sangat penting, sebab selama ini keberadaan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai sudah tidak memadai kapasitasnya," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Selain itu, kata Tamba, jika Bandara Internasional Buleleng terwujud, maka pihaknya optimistis pemerataan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan utara agar bisa teratasi. "Selama ini konsentrasi pembangunan dan roda perekonomian berada di Bali bagian selatan sehingga pertumbuhan penduduk pun di Bali bagian selatan akan terus bertambah seiring dengan laju perekonomian tersebut," ucapnya.
Tamba mengatakan untuk meretas ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara Bali bagian selatan dengan utara adalah membangun infrastruktur, antara lain membangun bandara dan jalan tol (bebas hambatan). "Jadi infrastruktur pembangunan sangat diperlukan dalam upaya menyeimbangkan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan utara. Begitu juga dengan Bali bagian barat dengan timur," katanya.*ant
Ia mengatakan pemerintah daerah sudah mengajukan rekomendasi mengenai penetapan lokasi bandara internasional di Buleleng tersebut, dengan harapan pemerintah pusat segera menurunkan izin penetapan lokasi (penlok). "Pemerintah daerah sudah mengirim surat rekomendasi penetapan lokasi bandara itu di wilayah Kubutambahan kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Kementerian Perhubungan," ujarnya.
Namun, katanya, sampai saat ini izin penlok dari Kementerian Perhubungan belum juga turun. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada gubernur terpilih nanti agar menanyakan hal tersebut kepada pemerintah pusat. "Tujuan adanya bandara di Kabupaten Buleleng sangat penting, sebab selama ini keberadaan Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai sudah tidak memadai kapasitasnya," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Selain itu, kata Tamba, jika Bandara Internasional Buleleng terwujud, maka pihaknya optimistis pemerataan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan utara agar bisa teratasi. "Selama ini konsentrasi pembangunan dan roda perekonomian berada di Bali bagian selatan sehingga pertumbuhan penduduk pun di Bali bagian selatan akan terus bertambah seiring dengan laju perekonomian tersebut," ucapnya.
Tamba mengatakan untuk meretas ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antara Bali bagian selatan dengan utara adalah membangun infrastruktur, antara lain membangun bandara dan jalan tol (bebas hambatan). "Jadi infrastruktur pembangunan sangat diperlukan dalam upaya menyeimbangkan pembangunan antara Bali bagian selatan dengan utara. Begitu juga dengan Bali bagian barat dengan timur," katanya.*ant
Komentar