Buruh Proyek Politeknik KP Demo
‘’Karena tidak ada uang sama sekali, anak buah saya terpaksa sampai nangkap biawak untuk dimakan”.
NEGARA, NusaBali
Ratusan buruh proyek Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Jembrana di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, melakukan demo di Kantor Direksi Kit kontraktor proyek setempat, Rabu (28/3) sore. Aksi demo dilakukan menyusul upah mereka yang tidak dibayar rekanan sebulan terakhir ini.
Ratusan buruh itu juga mogok kerja sejak Selasa (27/3), karena tidak kunjung mendapat kejelasan mengenai pembayaran upah. Para buruh mengepung Kantor Direksi Kit itu sekitar pukul 16.00 Wita. Aksi ini mendapat pengawalan sejumlah polisi dari Polsek dan Polres Jembrana. Kehadiran aparat dapat membendung emosi para buruh proyek yang sebagain besar dari Jawa tersebut. Sejumlah mandor ataupun perwakilan buruh proyek itu pun langsung diperbolehkan bermediasi dengan karyawan di Kantor Direksi Kit setempat. Keadaan pun makin terkendali.
Salah seorang mandor, Andre,40, dari Banyuwangi, Jawa Timur, mengaku, kalau permasalah upah tersebut, sudah berulang kali. Padahal, sesuai kesepakatan awal, mandor maupun pekerja yang diupah harian ini, akan diberikan bayaran setiap dua minggu sekali. Kenyataannya, keterlambatan terus terjadi. Bahkan terakhir ini, upah pekerjaan selama Februari hinggga Maret 2018, belum tuntas dibayarkan. “Kalau bayaran telat sehari atau dua hari, kami rasa masih wajar. Tetapi ini sampai berminggu-minggu, dan terakhir ini sampai sebulan belum dibayar,” katanya.
Selama terjadi keterlambatan sebelum-sebelumnya, dia mengaku berusaha sabar. Mamun karena terus berulang-ulang, bahkan kini telat sampai satu bulan lebih, mereka pun mengaku kesal. Karena untuk biaya makan, pekerja yang masih berusaha bertahan, terpaksa harus nyambi sebagai tukang angkut ikan, hingga berusaha meminta belas kasihan warga sekitar. “Saya juga sampai gadaikan dua sepeda motor. Kami untuk makan susah, apalagi sekarang nelayan di sini (Pengambengan) paceklik ikan. Jujur saja, karena tidak ada uang sama sekali, anak buah saya terpaksa sampai nangkap biawak untuk dimakan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Andre, awalnya ada sekitar 400 pekerja di proyek Politeknik KP Jembrana milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan anggaran Rp 44 miliar ini. Proyek digarap PT Sartonia Agung. Karena ada masalah upah, banyak pekerja kabur, dan sekarang tersisa sekitar 200 pekerja. Akibatnya, sesuai kontrak kerja proyek ini kelar akhir tahun 2017, dan diperpanjang hingga 31 Maret 2018. Namun penyelesaiannya molor juga. “Ya bagaimana orang kerja tidak dikasi upah,” ujarnya, didampingi mandor lainnya, I Gede Sumita,45, dari Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana.
Karena upah tidak dibayar sebulan lebih, para mandor bersama ratusan pekerja ini sempat menanyakan ke Kantor Direksi Kit proyek setempat, Jumat (23/3). Dari pihak PT Sartonia Agung di lokasi proyek menjanjikan akan membayar tunggakan upah para mandor termasuk ratusan pekerja bernilai sekitar Rp 400 juta itu. Janjinya, pencairan pertama Rp 100 juta pada Sabtu (24/3), dan sisa Rp 300 juta pada Senin (26/3). Kenyataannya, hingga Sabtu sore, hanya ada pembayaran Rp 80 juta. Meki demikian, sempat berusaha ditunggu hingga Senin (26/3). Faktanya, hingga Senin sore, tidak ada pembayaran apapun, sehingga berusaha dipertanyakan kembali, dan mendapat janji dibayar Selasa (27/3). Lagi-lagi ditunggu sampai Selasa sore, juga tidak ada pembayaran. Para buruh pun menanyakan kembali, dan kembali dijanjikan Rabu (28/3) kemarin. Faktanya, diingkari sehingga dilakukan aksi demo Rabu sore kemarin. ‘’Kalau pun tenaga kami tidak digunakan lagi, kami siap, asalkan segera bayar hak upah kami,” tegas Sumita.
Site Manager PT Sartonia Agung di proyek Politeknik KP Jembrana tersebut, Margoto, saat dikonfirmasi, enggan memberikan komentar terkait masalah tesebut. Dia minta awak media menunggu kedatangan pimpinan perusahaannya dari Jakarta. Dia sempat menerima mandor maupun perwakilan buruh. Dalam mediasi yang disaksikan jajaran aparat, Margoto sempat menelpon perwakilan PT Sartonia Agung, dengan mengaktifkan loudspeaker hanphone-nya, sehingga dapat didengar para perwakilan mandor. Melalui pembicaraan di telepon tersebut, disampaikan janji segera dilakukan pembayaran upah, paling lambat Kamis (29/3). “Sebenarnya yang berwenang membayar pekerja ini adalah subkontraktor. Karena untuk masalah pekerja, kami sudah serahkan penuh ke subkontraktor. Tetapi kalau begini, tadi sudah dipastikan segera dibayar, dan kami minta langsung nomor rekening masing-masing mandor. Kalau urusan subkontraktor dengan perusahaan, itu lain urusannya. Yang jelas untuk pekerja ini akan mau dibayar, dan nanti pembayaran langsung lewat mandor,” ujar Margoto. *ode
Ratusan buruh proyek Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Jembrana di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Jembrana, melakukan demo di Kantor Direksi Kit kontraktor proyek setempat, Rabu (28/3) sore. Aksi demo dilakukan menyusul upah mereka yang tidak dibayar rekanan sebulan terakhir ini.
Ratusan buruh itu juga mogok kerja sejak Selasa (27/3), karena tidak kunjung mendapat kejelasan mengenai pembayaran upah. Para buruh mengepung Kantor Direksi Kit itu sekitar pukul 16.00 Wita. Aksi ini mendapat pengawalan sejumlah polisi dari Polsek dan Polres Jembrana. Kehadiran aparat dapat membendung emosi para buruh proyek yang sebagain besar dari Jawa tersebut. Sejumlah mandor ataupun perwakilan buruh proyek itu pun langsung diperbolehkan bermediasi dengan karyawan di Kantor Direksi Kit setempat. Keadaan pun makin terkendali.
Salah seorang mandor, Andre,40, dari Banyuwangi, Jawa Timur, mengaku, kalau permasalah upah tersebut, sudah berulang kali. Padahal, sesuai kesepakatan awal, mandor maupun pekerja yang diupah harian ini, akan diberikan bayaran setiap dua minggu sekali. Kenyataannya, keterlambatan terus terjadi. Bahkan terakhir ini, upah pekerjaan selama Februari hinggga Maret 2018, belum tuntas dibayarkan. “Kalau bayaran telat sehari atau dua hari, kami rasa masih wajar. Tetapi ini sampai berminggu-minggu, dan terakhir ini sampai sebulan belum dibayar,” katanya.
Selama terjadi keterlambatan sebelum-sebelumnya, dia mengaku berusaha sabar. Mamun karena terus berulang-ulang, bahkan kini telat sampai satu bulan lebih, mereka pun mengaku kesal. Karena untuk biaya makan, pekerja yang masih berusaha bertahan, terpaksa harus nyambi sebagai tukang angkut ikan, hingga berusaha meminta belas kasihan warga sekitar. “Saya juga sampai gadaikan dua sepeda motor. Kami untuk makan susah, apalagi sekarang nelayan di sini (Pengambengan) paceklik ikan. Jujur saja, karena tidak ada uang sama sekali, anak buah saya terpaksa sampai nangkap biawak untuk dimakan,” ujarnya.
Sebenarnya, kata Andre, awalnya ada sekitar 400 pekerja di proyek Politeknik KP Jembrana milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan anggaran Rp 44 miliar ini. Proyek digarap PT Sartonia Agung. Karena ada masalah upah, banyak pekerja kabur, dan sekarang tersisa sekitar 200 pekerja. Akibatnya, sesuai kontrak kerja proyek ini kelar akhir tahun 2017, dan diperpanjang hingga 31 Maret 2018. Namun penyelesaiannya molor juga. “Ya bagaimana orang kerja tidak dikasi upah,” ujarnya, didampingi mandor lainnya, I Gede Sumita,45, dari Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana.
Karena upah tidak dibayar sebulan lebih, para mandor bersama ratusan pekerja ini sempat menanyakan ke Kantor Direksi Kit proyek setempat, Jumat (23/3). Dari pihak PT Sartonia Agung di lokasi proyek menjanjikan akan membayar tunggakan upah para mandor termasuk ratusan pekerja bernilai sekitar Rp 400 juta itu. Janjinya, pencairan pertama Rp 100 juta pada Sabtu (24/3), dan sisa Rp 300 juta pada Senin (26/3). Kenyataannya, hingga Sabtu sore, hanya ada pembayaran Rp 80 juta. Meki demikian, sempat berusaha ditunggu hingga Senin (26/3). Faktanya, hingga Senin sore, tidak ada pembayaran apapun, sehingga berusaha dipertanyakan kembali, dan mendapat janji dibayar Selasa (27/3). Lagi-lagi ditunggu sampai Selasa sore, juga tidak ada pembayaran. Para buruh pun menanyakan kembali, dan kembali dijanjikan Rabu (28/3) kemarin. Faktanya, diingkari sehingga dilakukan aksi demo Rabu sore kemarin. ‘’Kalau pun tenaga kami tidak digunakan lagi, kami siap, asalkan segera bayar hak upah kami,” tegas Sumita.
Site Manager PT Sartonia Agung di proyek Politeknik KP Jembrana tersebut, Margoto, saat dikonfirmasi, enggan memberikan komentar terkait masalah tesebut. Dia minta awak media menunggu kedatangan pimpinan perusahaannya dari Jakarta. Dia sempat menerima mandor maupun perwakilan buruh. Dalam mediasi yang disaksikan jajaran aparat, Margoto sempat menelpon perwakilan PT Sartonia Agung, dengan mengaktifkan loudspeaker hanphone-nya, sehingga dapat didengar para perwakilan mandor. Melalui pembicaraan di telepon tersebut, disampaikan janji segera dilakukan pembayaran upah, paling lambat Kamis (29/3). “Sebenarnya yang berwenang membayar pekerja ini adalah subkontraktor. Karena untuk masalah pekerja, kami sudah serahkan penuh ke subkontraktor. Tetapi kalau begini, tadi sudah dipastikan segera dibayar, dan kami minta langsung nomor rekening masing-masing mandor. Kalau urusan subkontraktor dengan perusahaan, itu lain urusannya. Yang jelas untuk pekerja ini akan mau dibayar, dan nanti pembayaran langsung lewat mandor,” ujar Margoto. *ode
Komentar