KMHDI Daerah Layangkan Surat Kecewa
Pernyataan Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya mengenai tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi untuk masa depan Hindu berbuntut panjang.
JAKARTA, NusaBali
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di berbagai daerah melayangkan surat pernyataan kecewa kepada sang Dirjen."Awalnya kami mengharapkan respon beliau setelah pernyataan kader-kader KMHDI di media. Namun karena tidak di respon, teman-teman berinisiatif mengirimkan surat pernyataan sikap. Salah satu permintaannya agar bapak Dirjen segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut," imbuh Presidium PP KMHDI Putu Wiratnaya kepada NusaBali, Rabu (4/4).
Surat pernyataan kecewa dari berbagai pengurus KMHDI daerah dikirim langsung ke Dirjen Bimas Hindu pada Selasa (3/4) kemarin oleh PP KMHDI. Namun sampai kemarin belum juga ada respon. Bagi Wirat surat pernyataan kecewa dari KMHDI daerah merupakan bentuk aspirasi sehingga sebagai pengurus pusat, ia akan mengawalnya.
"Kami mengharapkan respon yang positif, karena ini menjadi salah satu bentuk kritik kami terhadap pejabat negara. Melalui kritik, kita akan berbenah bersama dan akan semakin solid memperbaiki kualitas generasi Hindu ke depannya," papar Wirat.
Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Sulawesi Utara, Made Sudana menambahkan, pihaknya mengirimkan surat pernyataan kecewa setelah berdiskusi dan memikirkan aksi itu bersama dengan PD dan PC KMHDI lain. Bagi Sudana, pernyataan Dirjen menyinggung kader KMHDI. Justru, katanya, KMHDI adalah organisasi yang memiliki sistem kaderisasi yang sudah berjalan secara nasional hingga ke tingkat komisariat di kampus-kampus.
"Bahkan kita memiliki jargon tersendiri yang menjadi semangat kaderisasi kita, yaitu Kaderisasi Harga Mati! Ini membuktikan bahwa KMHDI sangat serius dalam melakukan pendidikan kepada generasi muda Hindu," kata Sudana. Menurut Sudana, tujuan kaderisasi adalah pengabdian umat.
Dengan begitu, ketika sudah menjadi alumni mereka bisa mengisi ruang sesuai dengan bidang masing-masing baik itu sebagai politisi, birokrasi, wirausaha, jurnalis atau melanjutkan karir organisasinya melalui Peradah, Prajaniti, ICHI, WHDI dan PHDI. Mengenai surat pernyataan kecewa, kata Sudana, ada lima point.
Antara lain meminta Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya segera mengklarifikasi pernyataan yang tidak berdasar tersebut agar tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga kepemudaan Hindu khususnya KMHDI. Lalu meminta Dirjen agar lebih memperhatikan keberlangsungan roda organisasi Hindu secara objektif sehingga dapat melihat tugas pokok dan fungsi setiap organisasi Hindu dengan baik.
Seperti diketahui, saat menghadiri kegiatan Konsultasi Lembaga Kepemudaan Hindu pada 27-29 Maret 2018 lalu, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya menyatakan tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi untuk masa depan Hindu. Tak ayal, pernyataan tersebut mengundang kekecewaan pada ormas Hindu, di antaranya KMHDI. *k22
Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) di berbagai daerah melayangkan surat pernyataan kecewa kepada sang Dirjen."Awalnya kami mengharapkan respon beliau setelah pernyataan kader-kader KMHDI di media. Namun karena tidak di respon, teman-teman berinisiatif mengirimkan surat pernyataan sikap. Salah satu permintaannya agar bapak Dirjen segera mengklarifikasi pernyataannya tersebut," imbuh Presidium PP KMHDI Putu Wiratnaya kepada NusaBali, Rabu (4/4).
Surat pernyataan kecewa dari berbagai pengurus KMHDI daerah dikirim langsung ke Dirjen Bimas Hindu pada Selasa (3/4) kemarin oleh PP KMHDI. Namun sampai kemarin belum juga ada respon. Bagi Wirat surat pernyataan kecewa dari KMHDI daerah merupakan bentuk aspirasi sehingga sebagai pengurus pusat, ia akan mengawalnya.
"Kami mengharapkan respon yang positif, karena ini menjadi salah satu bentuk kritik kami terhadap pejabat negara. Melalui kritik, kita akan berbenah bersama dan akan semakin solid memperbaiki kualitas generasi Hindu ke depannya," papar Wirat.
Ketua Pimpinan Daerah KMHDI Sulawesi Utara, Made Sudana menambahkan, pihaknya mengirimkan surat pernyataan kecewa setelah berdiskusi dan memikirkan aksi itu bersama dengan PD dan PC KMHDI lain. Bagi Sudana, pernyataan Dirjen menyinggung kader KMHDI. Justru, katanya, KMHDI adalah organisasi yang memiliki sistem kaderisasi yang sudah berjalan secara nasional hingga ke tingkat komisariat di kampus-kampus.
"Bahkan kita memiliki jargon tersendiri yang menjadi semangat kaderisasi kita, yaitu Kaderisasi Harga Mati! Ini membuktikan bahwa KMHDI sangat serius dalam melakukan pendidikan kepada generasi muda Hindu," kata Sudana. Menurut Sudana, tujuan kaderisasi adalah pengabdian umat.
Dengan begitu, ketika sudah menjadi alumni mereka bisa mengisi ruang sesuai dengan bidang masing-masing baik itu sebagai politisi, birokrasi, wirausaha, jurnalis atau melanjutkan karir organisasinya melalui Peradah, Prajaniti, ICHI, WHDI dan PHDI. Mengenai surat pernyataan kecewa, kata Sudana, ada lima point.
Antara lain meminta Dirjen Bimas Hindu I Ketut Widnya segera mengklarifikasi pernyataan yang tidak berdasar tersebut agar tidak menimbulkan pandangan negatif terhadap lembaga kepemudaan Hindu khususnya KMHDI. Lalu meminta Dirjen agar lebih memperhatikan keberlangsungan roda organisasi Hindu secara objektif sehingga dapat melihat tugas pokok dan fungsi setiap organisasi Hindu dengan baik.
Seperti diketahui, saat menghadiri kegiatan Konsultasi Lembaga Kepemudaan Hindu pada 27-29 Maret 2018 lalu, Dirjen Bimas Hindu Kementerian Agama I Ketut Widnya menyatakan tidak ada organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki sistem kaderisasi untuk masa depan Hindu. Tak ayal, pernyataan tersebut mengundang kekecewaan pada ormas Hindu, di antaranya KMHDI. *k22
Komentar