Bupati Siap Rombak SDM UPT Pelabuhan Nusa Penida
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta akan merombak sumber daya manusia (SDM) di UPT Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung
SEMARAPURA, NusaBali
Langkah ini, menyusul sejumlah permasalahan muncul belakangan ini di pelabuhan setempat. Di antaranya, indikasi calo tiket dan pungli angkut ternak lewat Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi. “Jika masih juga ada masalah, kami akan menyerahkan pengelolaan kapal roro ke pihak swasta,” ujarnya, Jumat (3/8). Bupati Suwirta mengatakan, rencana perombakan seluruh SDM di UPT Pelabuhan Nusa Penida sebagai langkah untuk meminimalisir praktik calo dan pungli di kapal itu. Selain itu, pihak manajemen kapal agar memasang CCTV di loket karcis untuk meminimalisir kecurangan.
Bupati asal Dusun Ceningan, Nusa Penida ini mengaku menerima laporan ada tenaga kontrak yang tugas di pelabuhan tersebut tidak pernah masuk. “Nama pegawai ini akan kami coret,” tegas Suwirta. Pihaknya juga tegaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung I Nyoman Sucitra, jika tidak punya data siapa yang melakukan pungli dan tidak punya keberanian ungkap itu, agar segera perbaiki sistem.
Mengenai kasus calo tiket tersebut, Bupati Suwirta sudah mendapatkan laporan. Pihaknya kemudian memerintahkan Inspektorat untuk mengecek informasi itu. Bahkan ada informasi, ada pihak yang jual tiket kapal di warung. “Sekarang masih menunggu hasil laporan dari Inspektorat dan Dishub terkait. Segala masalah penyeberangan kapal roro di Pelabuhan Nusa Penida agar tuntas,” ujarnya.
Kasus dugaan indikasi pungli ini juga menjadi sorotan saat Komisi II DPRD Klungkung menggelar sidak ke UPT Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung, Kamis (2/8). Dalam sidak tersebut anggota dewan mendapat informasi adanya indikasi praktik pungli bongkar muat hewan ternak lewat Kapal Rorol. Padahal selama ini Pemkab Klungkung belum bisa melakukan pungutan tersebut. Namun para peternak diketahui sudah membayar kepada oknum untuk jasa bongkar muat ternak rata-rata sekitar Rp 50 ribu dan kebersihan 75 ribu. "Pembayaran itu di luar tiket, informasi ini kami dapatkan dari pihak UPT Pelabuhan Nusa Penida," ujar anggota Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata, kepada NusaBali. *wan
Langkah ini, menyusul sejumlah permasalahan muncul belakangan ini di pelabuhan setempat. Di antaranya, indikasi calo tiket dan pungli angkut ternak lewat Kapal Roro (roll on-roll off) Nusa Jaya Abadi. “Jika masih juga ada masalah, kami akan menyerahkan pengelolaan kapal roro ke pihak swasta,” ujarnya, Jumat (3/8). Bupati Suwirta mengatakan, rencana perombakan seluruh SDM di UPT Pelabuhan Nusa Penida sebagai langkah untuk meminimalisir praktik calo dan pungli di kapal itu. Selain itu, pihak manajemen kapal agar memasang CCTV di loket karcis untuk meminimalisir kecurangan.
Bupati asal Dusun Ceningan, Nusa Penida ini mengaku menerima laporan ada tenaga kontrak yang tugas di pelabuhan tersebut tidak pernah masuk. “Nama pegawai ini akan kami coret,” tegas Suwirta. Pihaknya juga tegaskan kepada Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Klungkung I Nyoman Sucitra, jika tidak punya data siapa yang melakukan pungli dan tidak punya keberanian ungkap itu, agar segera perbaiki sistem.
Mengenai kasus calo tiket tersebut, Bupati Suwirta sudah mendapatkan laporan. Pihaknya kemudian memerintahkan Inspektorat untuk mengecek informasi itu. Bahkan ada informasi, ada pihak yang jual tiket kapal di warung. “Sekarang masih menunggu hasil laporan dari Inspektorat dan Dishub terkait. Segala masalah penyeberangan kapal roro di Pelabuhan Nusa Penida agar tuntas,” ujarnya.
Kasus dugaan indikasi pungli ini juga menjadi sorotan saat Komisi II DPRD Klungkung menggelar sidak ke UPT Pelabuhan Nusa Penida, Klungkung, Kamis (2/8). Dalam sidak tersebut anggota dewan mendapat informasi adanya indikasi praktik pungli bongkar muat hewan ternak lewat Kapal Rorol. Padahal selama ini Pemkab Klungkung belum bisa melakukan pungutan tersebut. Namun para peternak diketahui sudah membayar kepada oknum untuk jasa bongkar muat ternak rata-rata sekitar Rp 50 ribu dan kebersihan 75 ribu. "Pembayaran itu di luar tiket, informasi ini kami dapatkan dari pihak UPT Pelabuhan Nusa Penida," ujar anggota Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata, kepada NusaBali. *wan
Komentar