Asuransi Risiko Bencana Dibahas di Bali
Kebutuhan pembiayaan dan antisipasi penanggulangan bencana suatu Negara diperlukan sebuah skema asuransi yang akan dibahas dalam side event IMF-World Bank.
JAKARTA, NusaBali
Indonesia sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia mengusulkan untuk membahas tentang strategi pembiayaan dan asuransi atas risiko bencana. Usulan ini dijadikan bagian dari sejumlah side event yang diadakan dalam rangkaian acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia pekan depan. "Ada seminar mengenai strategi pembiayaan dan asuransi atas risiko bencana. Ini secara khusus akan diadakan sebagai side event di sana atas usulan Indonesia," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sekaligus mewakili Panitia Nasional Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia, Susiwijono, di kantornya, Senin (1/10).
Menurut Susiwijono, gagasan ini didasari oleh pentingnya kebutuhan pembiayaan dan skema asuransi sebagai bentuk antisipasi serta penanggulangan sebuah negara ketika mengalami bencana. Gagasan yang sama jauh sebelumnya telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang lain.
Strategi yang dimaksud juga dinilai tidak hanya penting bagi Indonesia yang memang sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana. Indonesia meyakini, negara lain juga turut merasakan hal yang sama, khususnya yang tempat mereka sama-sama rawan terhadap bencana. "Karena bencana ini tidak hanya terjadi di Indonesia," tutur Susiwijono.
Selain mengusung topik khusus ini, Indonesia juga akan fokus pada beberapa topik yang jadi sub-bahasan selama Pertemuan Tahunan berlangsung. Sub-bahasan yang dimaksud di antaranya tentang ekonomi dan keuangan digital, urbanisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan sistem moneter internasional, hingga ekonomi syariah.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pelaksanaan pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-WB) tetap berlangsung meskipun Indonesia tengah menghadapi bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Luhut mengaku telah mendapatkan tanggapan langsung dari pihak IMF-WB selaku penyelenggara bahwa mereka masih mempercayai kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. "Kami juga sudah berhubungan dengan Washington dan mereka tanya kesiapan kita, dan kita bilang kita selalu siap. Kita sekaligus tunjukkan bahwa Indonesia mampu menangani keadaan paling sulit sekalipun, jadi kita tunjukkan bahwa Lombok kita tangani, Palu kita tangani dan IMF WB juga mampu kita manage dengan baik," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/10).
Luhut menambahkan, pemerintah juga telah memberikan arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperbaharui peralatan seperti radar cuaca, system peringatan dini (early warning system), dan peralatan pendukung lain demi kelancaran pelaksanaan pertemuan IMF-WB di Bali nanti.
"Kita juga harus mengingatkan masyarakat agar jangan buoy-buoy (pelampung) sebagai early warning system itu jangan dicuri seperti yang terjadi di Aceh dan wilayah lain. Karena akan fatal akibatnya dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Saya kira masyarakat harus mengetahui itu," ujarnya.
Luhut meyakini, pemerintah dan pihak terkait lainnya sudah bergerak sangat cepat dan terpadu dalam melakukan penanganan bencana alam. "Langkah Presiden untuk melihat langsung juga sangat bagus sekali, Basarnas dan Satgas BNPB sinerginya sudah bagus, alat berat sudah datang, listrik, dan air bersih sudah ada, makanan dan logistik lain sangat bagus penanganannya. Serta RS AL KRI Soedharsono dan Hercules dari TNI AU juga sudah standby di sana. Overall penanganan kita sangat cepat dan terpadu, Presiden pun telah mengatakan bahwa secara terpilih kita akan menerima bantuan dari internasional," tambahnya.
Luhut dalam kesempatan ini juga menyampaikan belasungkawa terhadap masyarakat yang tertimpa bencana. Namun menurutnya tak perlu juga berlarut dalam kesedihan. Menurutnya kejadian ini juga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional "Kita bergerak terus dan hal berikutnya adalah pemulihan dan pembangunan infrastruktur. Saya kira tidak perlu (penetapan bencana nasional), karena penanganan yang kita lakukan sekarang sudah lebih dari penetapan bencana nasional," tutupnya.*
Menurut Susiwijono, gagasan ini didasari oleh pentingnya kebutuhan pembiayaan dan skema asuransi sebagai bentuk antisipasi serta penanggulangan sebuah negara ketika mengalami bencana. Gagasan yang sama jauh sebelumnya telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang lain.
Strategi yang dimaksud juga dinilai tidak hanya penting bagi Indonesia yang memang sebagian wilayahnya rawan terhadap bencana. Indonesia meyakini, negara lain juga turut merasakan hal yang sama, khususnya yang tempat mereka sama-sama rawan terhadap bencana. "Karena bencana ini tidak hanya terjadi di Indonesia," tutur Susiwijono.
Selain mengusung topik khusus ini, Indonesia juga akan fokus pada beberapa topik yang jadi sub-bahasan selama Pertemuan Tahunan berlangsung. Sub-bahasan yang dimaksud di antaranya tentang ekonomi dan keuangan digital, urbanisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), perubahan iklim, pembiayaan infrastruktur, penguatan sistem moneter internasional, hingga ekonomi syariah.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pelaksanaan pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-WB) tetap berlangsung meskipun Indonesia tengah menghadapi bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
Luhut mengaku telah mendapatkan tanggapan langsung dari pihak IMF-WB selaku penyelenggara bahwa mereka masih mempercayai kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. "Kami juga sudah berhubungan dengan Washington dan mereka tanya kesiapan kita, dan kita bilang kita selalu siap. Kita sekaligus tunjukkan bahwa Indonesia mampu menangani keadaan paling sulit sekalipun, jadi kita tunjukkan bahwa Lombok kita tangani, Palu kita tangani dan IMF WB juga mampu kita manage dengan baik," tuturnya dalam keterangan tertulis, Senin (1/10).
Luhut menambahkan, pemerintah juga telah memberikan arahan kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memperbaharui peralatan seperti radar cuaca, system peringatan dini (early warning system), dan peralatan pendukung lain demi kelancaran pelaksanaan pertemuan IMF-WB di Bali nanti.
"Kita juga harus mengingatkan masyarakat agar jangan buoy-buoy (pelampung) sebagai early warning system itu jangan dicuri seperti yang terjadi di Aceh dan wilayah lain. Karena akan fatal akibatnya dan dapat menimbulkan banyak korban jiwa. Saya kira masyarakat harus mengetahui itu," ujarnya.
Luhut meyakini, pemerintah dan pihak terkait lainnya sudah bergerak sangat cepat dan terpadu dalam melakukan penanganan bencana alam. "Langkah Presiden untuk melihat langsung juga sangat bagus sekali, Basarnas dan Satgas BNPB sinerginya sudah bagus, alat berat sudah datang, listrik, dan air bersih sudah ada, makanan dan logistik lain sangat bagus penanganannya. Serta RS AL KRI Soedharsono dan Hercules dari TNI AU juga sudah standby di sana. Overall penanganan kita sangat cepat dan terpadu, Presiden pun telah mengatakan bahwa secara terpilih kita akan menerima bantuan dari internasional," tambahnya.
Luhut dalam kesempatan ini juga menyampaikan belasungkawa terhadap masyarakat yang tertimpa bencana. Namun menurutnya tak perlu juga berlarut dalam kesedihan. Menurutnya kejadian ini juga tidak perlu ditetapkan sebagai bencana nasional "Kita bergerak terus dan hal berikutnya adalah pemulihan dan pembangunan infrastruktur. Saya kira tidak perlu (penetapan bencana nasional), karena penanganan yang kita lakukan sekarang sudah lebih dari penetapan bencana nasional," tutupnya.*
Komentar