Bupati Suwirta Menilai Pokja OPD Tak Maksimal
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menilai selama ini program-program pokja (kelompok kerja) dari OPD (organisasi perangkat daerah) di Klungkung bekerja hanya sebatas rutinitas dan tidak maksimal.
SEMARAPURA, NusaBali
Hal ini ditegaskan saat membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian Klungkung, Rabu (28/11).
Oleh karena itu, Bupati Suwirta berharap kepada masing-masing pokja dari perbagai OPD agar bekerja secara maksimal sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi). ‘’Pokja Distribusi Pangan misalnya, harus berani memotong jalur distribusi barang, sehingga dapat membantu menekan inflasi,’’ tegasnya.
Selain itu, lanjut Bupati, program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) agar dikawal dengan baik. Karena program ini akan digunakan sebagai role model (program lanjut) dalam menekan inflasi daerah. "Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi beli mahal jual mahal. Saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar sehingga program ini bisa terus berjalan," ujar Bupati Suwirta.
Untuk mengangkat produk pertanian lokal, Bupati Suwirta mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk khas Klungkung. Bahan produk ini agar diambil dari produk pertanian lokal, seperti kacang mete, kacang tanah, nangka, dan rumput laut. Dirinya merasa selama ini Klungkung belum memiliki produk pertanian dan perkebunan seperti di daerah lain.
Bupati mengharapkan, produk olahan dari hasil pertanian ini dapat memenuhi pasar swalayan di Kabupaten Klungkung, terutama sebagai produk oleh oleh. Bupati Suwirta juga meminta petani diberikan edukasi sistem pertanian dengan konsep organik. Karena produk organik memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk dengan proses kimiawi.
Bupati juga mengimbau kepada pokja dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, agar menggunakan data akurat sesuai kondisi di lapangan. Seperti, perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama setahun. Ke depannya, mulai tahun 2019, Bupati Suwirta memerintahkan penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan analisis data dari atas meja. “Dibutuhkan ketekunan, kemauan keras serta koordinasi antarpokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal," ujar Bupati asal Nusa Ceningan ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan menentukan kebijakan pangan di Klungkung. Rapat ini juga membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala. “Selain itu, untuk menentukan kebijakan pangan maupun merumuskan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan ke depan,” ujar Wayan Durma.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing pokja dan sejumlah pihak terkait pembangunan ketahanan pangan di Klungkung. Diantaranya Pokja Ketersediaan Pangan dikoordinir Kepala Dinas Pertanian Klungkung. Pokja Distribusi Pangan dikoordinir Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan dikoordinir Kepala Dinas Kesehatan Klungkung. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, para PPL (penyuluh pertanian lapangan), kelian subak se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait. *wan
Hal ini ditegaskan saat membuka Rapat Pleno Ketahanan Pangan di ruang rapat Kantor Dinas Pertanian Klungkung, Rabu (28/11).
Oleh karena itu, Bupati Suwirta berharap kepada masing-masing pokja dari perbagai OPD agar bekerja secara maksimal sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi). ‘’Pokja Distribusi Pangan misalnya, harus berani memotong jalur distribusi barang, sehingga dapat membantu menekan inflasi,’’ tegasnya.
Selain itu, lanjut Bupati, program Beli Mahal Jual Murah (Bima Juara) agar dikawal dengan baik. Karena program ini akan digunakan sebagai role model (program lanjut) dalam menekan inflasi daerah. "Jangan sampai program beli mahal jual murah berubah menjadi beli mahal jual mahal. Saya minta pihak KUD untuk terus melakukan perhitungan berdasarkan perkembangan pasar sehingga program ini bisa terus berjalan," ujar Bupati Suwirta.
Untuk mengangkat produk pertanian lokal, Bupati Suwirta mendorong Pokja Distribusi Pangan untuk menciptakan produk khas Klungkung. Bahan produk ini agar diambil dari produk pertanian lokal, seperti kacang mete, kacang tanah, nangka, dan rumput laut. Dirinya merasa selama ini Klungkung belum memiliki produk pertanian dan perkebunan seperti di daerah lain.
Bupati mengharapkan, produk olahan dari hasil pertanian ini dapat memenuhi pasar swalayan di Kabupaten Klungkung, terutama sebagai produk oleh oleh. Bupati Suwirta juga meminta petani diberikan edukasi sistem pertanian dengan konsep organik. Karena produk organik memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan produk-produk dengan proses kimiawi.
Bupati juga mengimbau kepada pokja dalam menentukan langkah dan strategi untuk pengambilan keputusan, agar menggunakan data akurat sesuai kondisi di lapangan. Seperti, perkembangan alih fungsi lahan dan angka hasil produksi pertanian yang dihasilkan selama setahun. Ke depannya, mulai tahun 2019, Bupati Suwirta memerintahkan penghitungan ketahanan pangan harus berdasarkan fakta dan data di lapangan, bukan analisis data dari atas meja. “Dibutuhkan ketekunan, kemauan keras serta koordinasi antarpokja sehingga semua program yang sudah dirancang bisa berjalan maksimal," ujar Bupati asal Nusa Ceningan ini.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Klungkung Wayan Durma mengatakan, pelaksanaan rapat pleno Dewan Ketahanan Pangan bertujuan menentukan kebijakan pangan di Klungkung. Rapat ini juga membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan secara berkala. “Selain itu, untuk menentukan kebijakan pangan maupun merumuskan strategis untuk program pemantapan ketahanan pangan ke depan,” ujar Wayan Durma.
Rapat tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang merupakan perwakilan dari masing-masing pokja dan sejumlah pihak terkait pembangunan ketahanan pangan di Klungkung. Diantaranya Pokja Ketersediaan Pangan dikoordinir Kepala Dinas Pertanian Klungkung. Pokja Distribusi Pangan dikoordinir Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung. Pokja Konsumsi dan Keamanan Pangan dikoordinir Kepala Dinas Kesehatan Klungkung. Rapat tersebut juga dihadiri perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, para PPL (penyuluh pertanian lapangan), kelian subak se-Kabupaten Klungkung dan instansi terkait. *wan
Komentar