Pemkab Bangli Gelar Bimtek Pengelolaan Keuangan
Pemkab Bangli menggelar bimbingan teknis (bimtek) pengelolaan keuangan selama empat hari di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, Senin (25/2).
BANGLI, NusaBali
Pesertanya bendahara, operator simda, dan pengurus barang di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Diharapkan peserta bimtek dapat meningkatkan kemampuannya mengelola dan menatausahakan keuangan daerah.
Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra, mewakili bupati mengatakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 dan 2017 mengantarkan Kabupaten Bangli meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Pemkab Bangli dinilai berhasil menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kriteria. Kwalitas laporan keuangan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. “Jangan cepat berpuas diri, regulasi perkembangannya sangat dinamis sehingga perlu update kemampuan para ASN,” ungkap Sekda Giri Putra.
Guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang tertib, maka pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola mulai perencanaan, penganggaran dengan mengedepankan prinsip good governace yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, dapat dipertanggungjawabkan, transparansi, efektif, dan efesien, inklusif serta taat hukum. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Ari Dwikora, menyampaikan opini WTP bukanlah suatu cita-cita dan tujuan akhir dari suatu Laporan Keungaan Pemerintah Daerah (LKPD) tetapi merupakan keharusan demi terciptanya laporan yang akuntabel.
Ari Dwikora mengaku dengan melihat acara ini sebagai sebuah komitmen untuk terus menjadikan LKPD opini WTP. “Tentu kami bersama tim akan mendukung sepenuhnya dalam hal pendampingan dalam pembutan LKPD. Sehingga LKPD tersusun dengan baik dan akurat,” ungkapnya. *es
Pesertanya bendahara, operator simda, dan pengurus barang di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Diharapkan peserta bimtek dapat meningkatkan kemampuannya mengelola dan menatausahakan keuangan daerah.
Sekda Bangli, IB Gede Giri Putra, mewakili bupati mengatakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 dan 2017 mengantarkan Kabupaten Bangli meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI. Pemkab Bangli dinilai berhasil menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kriteria. Kwalitas laporan keuangan pemerintah daerah juga harus ditingkatkan. “Jangan cepat berpuas diri, regulasi perkembangannya sangat dinamis sehingga perlu update kemampuan para ASN,” ungkap Sekda Giri Putra.
Guna mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang tertib, maka pembangunan dilaksanakan dengan tata kelola mulai perencanaan, penganggaran dengan mengedepankan prinsip good governace yaitu partisipatif, berorientasi pada konsensus, dapat dipertanggungjawabkan, transparansi, efektif, dan efesien, inklusif serta taat hukum. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Ari Dwikora, menyampaikan opini WTP bukanlah suatu cita-cita dan tujuan akhir dari suatu Laporan Keungaan Pemerintah Daerah (LKPD) tetapi merupakan keharusan demi terciptanya laporan yang akuntabel.
Ari Dwikora mengaku dengan melihat acara ini sebagai sebuah komitmen untuk terus menjadikan LKPD opini WTP. “Tentu kami bersama tim akan mendukung sepenuhnya dalam hal pendampingan dalam pembutan LKPD. Sehingga LKPD tersusun dengan baik dan akurat,” ungkapnya. *es
Komentar