Koster Harap BPD Bali Jadi Agen Pembangunan
Kemarin Lantik Direksi dan Komisaris
DENPASAR, NusaBali
Dewan Komisaris dan Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali 2019-2023 dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Inna The Grand Bali Beach Hotel, Sanur, Denpasar, Selatan, Minggu (7/7). Gubernur Koster berharap BPD Bali bisa jadi agen pembangunan perekonomian Bali.
Jajaran Direksi BPD Bali 2019-2023 yang dilantik Gubernur Koster, Minggu kemarin, terdiri dari 5 orang. Mereka masing-masing I Nyoman Sudharma SH MH (sebagai Direktur Utama BPD Bali), Ida Bagus Gede Setia Yasa SKom MM (Direktur Operasional BPD Bali), I Nyoman Sumanaya SE (Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali), Made Lestara Widiatmika (Direktur Kredit BPD Bali), dan Drs I Wayan Sutela Negara MM (Direktur Kepatuhan).
Sedangkan Dewan Komisaris BPB Bali 2019-2023, juga terdiri dari 5 orang. Mereka adalah Ida Bagus Putu Anom Redhi SH MM (sebagai Komisaris Utama), Wisnu Bawa Temaja SH MH (Komisaris Non Independen), Ni Made Dewi Suryani (Komi-saris Non Independen), Drs I Made Sukada MM (Komisaris Independen), dan dan Ida Bagus Wibawa (Komisaris Independen). Mereka menggantikan direksi sebelumnya periode 2015-2019 di bawah pimpinan I Ketut Nurcahya cs.
Dari 5 Direksi BPD Bali 2019-2023 yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Koster ini, hanya satu merupakan pejabat lama. Dia adalah Wisnu Bawa Temaja, Komisaris Non Independen yang merupakan perwakilan Pemkab Badung se-laku pemegang Saham Pengendali BPD Bali. Sedangkan Ni Made Dewi Suryani yang baru naik kali ini, merupakan Komi-saris Non Independen perwakilan Pemprov Bali selaku pemegang Saham Pengendali BPD Bali.
Dalam sambutannya saat pelantikan kemarin, Gubernur Koster menyatakan sinergitas jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham akan menjadi motor penggerak dalam mengelola dan membangun BPD Bali. Sinergitas itu diharapkan menjadi agen pembangunan Bali.
“Format yang akan saya gunakan adalah mensinergikan antara pemegang saham BPD Bali, komisaris, dan direksi,” tandas Gubernur Koster. Menurut Koster, pihaknya secara rutin akan mengajak pemegang saham (Pemprov Bali plus Pemkab/-Pemkot se-Bali), komisaris, dan direksi untuk duduk bersama, sehingga bisa bersinergi menghasilkan kebijakan dan bisnis plan yang berkualitas.
Koster berjanji akan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mendiskusikan bagaimana BPD Bali ke depan bisa maju secara progresif. “Saya punya pengalaman selama 13 tahun duduk di Badan Anggaran DPR RI (2005-2009, 2009-2014, 2014-2018). Saya betul-betul sekolah di Badan Anggaran tersebut, belajar mengenai moneter dan mengurusi fiskal negara,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
‘Belajar’ yang dimaksud Koster di Banggar DPR RI, antara lain, bagaimana membahas dan mendiskusikan sejumlah badan usaha negara yang beberapa di antaranya nyaris kolaps, kemudian bisa diselamatkan dan sehat kembali. “Akan saya pompa terus, supaya direksi dan komisaris betul-betul bekerja maksimal dengan jajarannya, untuk membangun BPD Bali ini,” katanya sembari menyebut kinerja BPD Bali sudah relatif baik, namun sejatinya masih banyak potensi yang bisa diberdayakan.
Sebagai lembaga agen pembangunan perekonomian daerah, kata Koster, BPD Bali diharapkan memperkuat pilar-pilar perekonomian Bali. “BPD Bali ke depan akan saya jadikan agen pembangunan perekonomian Bali,” terang suami dari seniwati multitalenta Ni Putu Putri Suastini ini.
Menurut Koster, BPD Bali juga harus mampu memproteksi ekonomi kerakyatatan, Koperasi, dan UMKM. Selain itu, BPD Bali juga harus berfungsi untuk memproteksi ekonomi kerakyatan, seperti Koperasi dan UMKM.
Koster juga mengingatkan BPD Bali harus berdimensi sosial, dengan cara memberikan CSR kepada masyarakat Bali yang membutuhkan. "Untuk melaksanakan semua itu, tentu saja fundamen ekonominya harus diperkuat dulu," tandas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI (antara lain membidangi ekonomi kreatif dan pariwisata) tiga kali periode.
Sementara itu, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi BPD Bali dan Komisaris BPD Bali, Minggu kemarin, dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), Bupati/Walikota se-Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, dan perwakilan OJK Kantor Regional 8 Wilayah Bali-Nusra. *k17
Jajaran Direksi BPD Bali 2019-2023 yang dilantik Gubernur Koster, Minggu kemarin, terdiri dari 5 orang. Mereka masing-masing I Nyoman Sudharma SH MH (sebagai Direktur Utama BPD Bali), Ida Bagus Gede Setia Yasa SKom MM (Direktur Operasional BPD Bali), I Nyoman Sumanaya SE (Direktur Bisnis Non Kredit BPD Bali), Made Lestara Widiatmika (Direktur Kredit BPD Bali), dan Drs I Wayan Sutela Negara MM (Direktur Kepatuhan).
Sedangkan Dewan Komisaris BPB Bali 2019-2023, juga terdiri dari 5 orang. Mereka adalah Ida Bagus Putu Anom Redhi SH MM (sebagai Komisaris Utama), Wisnu Bawa Temaja SH MH (Komisaris Non Independen), Ni Made Dewi Suryani (Komi-saris Non Independen), Drs I Made Sukada MM (Komisaris Independen), dan dan Ida Bagus Wibawa (Komisaris Independen). Mereka menggantikan direksi sebelumnya periode 2015-2019 di bawah pimpinan I Ketut Nurcahya cs.
Dari 5 Direksi BPD Bali 2019-2023 yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Gubernur Koster ini, hanya satu merupakan pejabat lama. Dia adalah Wisnu Bawa Temaja, Komisaris Non Independen yang merupakan perwakilan Pemkab Badung se-laku pemegang Saham Pengendali BPD Bali. Sedangkan Ni Made Dewi Suryani yang baru naik kali ini, merupakan Komi-saris Non Independen perwakilan Pemprov Bali selaku pemegang Saham Pengendali BPD Bali.
Dalam sambutannya saat pelantikan kemarin, Gubernur Koster menyatakan sinergitas jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham akan menjadi motor penggerak dalam mengelola dan membangun BPD Bali. Sinergitas itu diharapkan menjadi agen pembangunan Bali.
“Format yang akan saya gunakan adalah mensinergikan antara pemegang saham BPD Bali, komisaris, dan direksi,” tandas Gubernur Koster. Menurut Koster, pihaknya secara rutin akan mengajak pemegang saham (Pemprov Bali plus Pemkab/-Pemkot se-Bali), komisaris, dan direksi untuk duduk bersama, sehingga bisa bersinergi menghasilkan kebijakan dan bisnis plan yang berkualitas.
Koster berjanji akan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mendiskusikan bagaimana BPD Bali ke depan bisa maju secara progresif. “Saya punya pengalaman selama 13 tahun duduk di Badan Anggaran DPR RI (2005-2009, 2009-2014, 2014-2018). Saya betul-betul sekolah di Badan Anggaran tersebut, belajar mengenai moneter dan mengurusi fiskal negara,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
‘Belajar’ yang dimaksud Koster di Banggar DPR RI, antara lain, bagaimana membahas dan mendiskusikan sejumlah badan usaha negara yang beberapa di antaranya nyaris kolaps, kemudian bisa diselamatkan dan sehat kembali. “Akan saya pompa terus, supaya direksi dan komisaris betul-betul bekerja maksimal dengan jajarannya, untuk membangun BPD Bali ini,” katanya sembari menyebut kinerja BPD Bali sudah relatif baik, namun sejatinya masih banyak potensi yang bisa diberdayakan.
Sebagai lembaga agen pembangunan perekonomian daerah, kata Koster, BPD Bali diharapkan memperkuat pilar-pilar perekonomian Bali. “BPD Bali ke depan akan saya jadikan agen pembangunan perekonomian Bali,” terang suami dari seniwati multitalenta Ni Putu Putri Suastini ini.
Menurut Koster, BPD Bali juga harus mampu memproteksi ekonomi kerakyatatan, Koperasi, dan UMKM. Selain itu, BPD Bali juga harus berfungsi untuk memproteksi ekonomi kerakyatan, seperti Koperasi dan UMKM.
Koster juga mengingatkan BPD Bali harus berdimensi sosial, dengan cara memberikan CSR kepada masyarakat Bali yang membutuhkan. "Untuk melaksanakan semua itu, tentu saja fundamen ekonominya harus diperkuat dulu," tandas Koster yang notabene mantan anggota Komisi X DPR RI (antara lain membidangi ekonomi kreatif dan pariwisata) tiga kali periode.
Sementara itu, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Direksi BPD Bali dan Komisaris BPD Bali, Minggu kemarin, dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar), Bupati/Walikota se-Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali, dan perwakilan OJK Kantor Regional 8 Wilayah Bali-Nusra. *k17
Komentar