Gerindra Juga Isyaratkan Akan Merapat ke PDIP
Jurus PDIP yang telah lebih awal melakukan penjaringan calon untuk Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali, tidak membuat tergerak parpol-parpol iannya untuk berbuat serupa.
DENPASAR, NusaBali
Parpol menengah seperti Demokrat, justru isyaratkan akan jadi penumpang di Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Kubu Demokrat pilih jurus aman supaya tidak mati sia-sia di Pilkada 2020, ketimbang ‘belog ajum’ menandingi PDIP yang super kuat. Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, mengatakan partainya tidak mungkin bisa mengusung paket calon secara mandiri dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali. Masalahnya, prestasi Demokrat jeblok dalam Pileg 2019.
Tidak ada satu daerah pun di mana Demokrat mampu meraih kursi DPRD signifikan untuk memenuhi syarat minimal kuasai 20 persen suara parlemen agar bisa usung paket calon secara mandiri. Di DPRD Bangli 2019-2024, misalnya, Demokrat hanya meraih 3 kursi legislatif atau kuasai 10,00 persen suara parlemen. Demokrat masih kekurangan 3 kursi legislatif untuk usung paket calon. Sementara di Tabanan, Demokrat malah hanya punya 1 kursi DPRD atau 2,50 persen suara parlemen hasil Pileg 2019 (Selngkapnya, lihat boks data).
"Untuk Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota, kami jelas harus koalisi. Namun, secara internal kita akan berproses dulu. Kalau nanti berkoalisi, maka harus kita punya opsi: menyodorkan kader sebagai kandidat atau cukup hanya jadi partai pengusung. Kita harus tahu dirilah dengan hasil Pileg 2019," ujar Mudarta di Denpasar, Jumat (20/9).
Dalam proses di internal Demokrat, kata Mudarta, kekuatan seorang kader akan disurvei. Lalu, komunikasi untuk membangun koalisi. Kalau cocok, Demokrat tinggal sodorkan dua opsi tadi. “Tergantung situasi di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Pokoknya, kita tidak mau habis sia-sia," tandas Mudarta.
Menurut Mudarta, bukan hal yang tabu bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan PDIP. Jika komunikasi politiknya nyambung, Demokrat bisa sodorkan kader di posisi wakil dalam kerangka koalisi dengan PDIP.
Mudarta menyebutkan, terkait koalisi di Pilkada 2020, DPD Demokrat Bali akan meminta fatwa kepada DPP Demokrat. "Nanti gong terakhirnya DPP Demokrat yang memutuskan, ke mana arah koalisinya. Keputusan nanti setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 terpilih hasil Pilpres 2019," kilah politisi Demokrat asal Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Jembrana ini.
Sementara itu, Ketua Bappilu DPD Gerindra Bali, Made Gede Ray Misno, terang-terangan mengatakan partainya tidak mau kalah lagi di Pilkada 2020. "Pokoknya kita ingin menang di Pilkada 2020 ini, entah berkoalisi atau tidak. Kalau harus koalisi dengan PDIP, ya koalisi. Kita sudah ikuti siapa-siapa yang berproses di PDIP. Kita sudah baca petanya, kita tidak main tabrak. Kita nggak mau konyol lagi," ujar Ray Misno saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.
Ray Misno menyatakan, politik selalu dinamis. Gerindra akan komunikasi dengan PDIP dan parpol lainnya. "Kita akan komunikasi dengan PDIP di 6 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Kita mau menang, jadi harus berhitung. Karena ini juga modal untuk perhelatan Pemilu berikutnya," tegas mantan Ketua KPU Denpasar ini.
Apakah Gerindra akan sodorkan kader sebagai kandidat kepala daerah nanti? "Kita lihat kondisi dan peta politik di masing-masing daerah. Kalau memungkinkan usung kandidat kepala daerah, ya jalan. Kalau nggak, posisi wakil kepala daerah juga tak masalah. Pokoknya Gerindra tidak mau kalah.”
Sebaliknya, Golkar sebagai partai terbesar kedua di Bali setelah PDIP, menye-rahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan parpol yang bisa mengusung calon di Pilkada 2020. "Golkar sudah pasti harus koalisi (kecuali di Pilkada Lkarangasem 2020 dan Pilkada Bangli 2020 yang memungkinkan usung paket calon sendiri, Red). Nanti kita serahkan kepada Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota untuk komunikasi intensif," ujar Ketua OKK DPD I Golkar Bali, Made Dauh Wijaya, Jumat kemarin.
Menurut Dauh Wijana, di internal Golkar ada mekanisme juga untuk Pilkada 2020 nanti. Salah satunya, melakukan survei terhadap kader yang punya potensi untuk maju tarung. "Nanti ada proses dan mekanisme dalam bentuk survei kandidat, sebelum kita putuskan koalisi dengan parpol lain," ujar politisi asal Desa/Kecamatan Tegallalang, Gianyar yang juga Ketua DPD II Golkar Gianyar ini. *nat
Parpol menengah seperti Demokrat, justru isyaratkan akan jadi penumpang di Pilkada Denpasar 2020, Pilkada Badung 2020, Pilkada Tabanan 2020, Pilkada Jembrana 2020, Pilkada Karangasem 2020, dan Pilkada Bangli 2020.
Kubu Demokrat pilih jurus aman supaya tidak mati sia-sia di Pilkada 2020, ketimbang ‘belog ajum’ menandingi PDIP yang super kuat. Ketua DPD Demokrat Bali, I Made Mudarta, mengatakan partainya tidak mungkin bisa mengusung paket calon secara mandiri dalam Pilkada 2020 serentak 6 daerah di Bali. Masalahnya, prestasi Demokrat jeblok dalam Pileg 2019.
Tidak ada satu daerah pun di mana Demokrat mampu meraih kursi DPRD signifikan untuk memenuhi syarat minimal kuasai 20 persen suara parlemen agar bisa usung paket calon secara mandiri. Di DPRD Bangli 2019-2024, misalnya, Demokrat hanya meraih 3 kursi legislatif atau kuasai 10,00 persen suara parlemen. Demokrat masih kekurangan 3 kursi legislatif untuk usung paket calon. Sementara di Tabanan, Demokrat malah hanya punya 1 kursi DPRD atau 2,50 persen suara parlemen hasil Pileg 2019 (Selngkapnya, lihat boks data).
"Untuk Pilkada 2020 serentak di 6 kabupaten/kota, kami jelas harus koalisi. Namun, secara internal kita akan berproses dulu. Kalau nanti berkoalisi, maka harus kita punya opsi: menyodorkan kader sebagai kandidat atau cukup hanya jadi partai pengusung. Kita harus tahu dirilah dengan hasil Pileg 2019," ujar Mudarta di Denpasar, Jumat (20/9).
Dalam proses di internal Demokrat, kata Mudarta, kekuatan seorang kader akan disurvei. Lalu, komunikasi untuk membangun koalisi. Kalau cocok, Demokrat tinggal sodorkan dua opsi tadi. “Tergantung situasi di daerah yang melaksanakan Pilkada 2020. Pokoknya, kita tidak mau habis sia-sia," tandas Mudarta.
Menurut Mudarta, bukan hal yang tabu bagi Demokrat untuk berkoalisi dengan PDIP. Jika komunikasi politiknya nyambung, Demokrat bisa sodorkan kader di posisi wakil dalam kerangka koalisi dengan PDIP.
Mudarta menyebutkan, terkait koalisi di Pilkada 2020, DPD Demokrat Bali akan meminta fatwa kepada DPP Demokrat. "Nanti gong terakhirnya DPP Demokrat yang memutuskan, ke mana arah koalisinya. Keputusan nanti setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024 terpilih hasil Pilpres 2019," kilah politisi Demokrat asal Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Jembrana ini.
Sementara itu, Ketua Bappilu DPD Gerindra Bali, Made Gede Ray Misno, terang-terangan mengatakan partainya tidak mau kalah lagi di Pilkada 2020. "Pokoknya kita ingin menang di Pilkada 2020 ini, entah berkoalisi atau tidak. Kalau harus koalisi dengan PDIP, ya koalisi. Kita sudah ikuti siapa-siapa yang berproses di PDIP. Kita sudah baca petanya, kita tidak main tabrak. Kita nggak mau konyol lagi," ujar Ray Misno saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.
Ray Misno menyatakan, politik selalu dinamis. Gerindra akan komunikasi dengan PDIP dan parpol lainnya. "Kita akan komunikasi dengan PDIP di 6 kabupaten/kota yang menggelar Pilkada. Kita mau menang, jadi harus berhitung. Karena ini juga modal untuk perhelatan Pemilu berikutnya," tegas mantan Ketua KPU Denpasar ini.
Apakah Gerindra akan sodorkan kader sebagai kandidat kepala daerah nanti? "Kita lihat kondisi dan peta politik di masing-masing daerah. Kalau memungkinkan usung kandidat kepala daerah, ya jalan. Kalau nggak, posisi wakil kepala daerah juga tak masalah. Pokoknya Gerindra tidak mau kalah.”
Sebaliknya, Golkar sebagai partai terbesar kedua di Bali setelah PDIP, menye-rahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota untuk berkomunikasi dengan parpol yang bisa mengusung calon di Pilkada 2020. "Golkar sudah pasti harus koalisi (kecuali di Pilkada Lkarangasem 2020 dan Pilkada Bangli 2020 yang memungkinkan usung paket calon sendiri, Red). Nanti kita serahkan kepada Ketua DPD II Golkar Kabupaten/Kota untuk komunikasi intensif," ujar Ketua OKK DPD I Golkar Bali, Made Dauh Wijaya, Jumat kemarin.
Menurut Dauh Wijana, di internal Golkar ada mekanisme juga untuk Pilkada 2020 nanti. Salah satunya, melakukan survei terhadap kader yang punya potensi untuk maju tarung. "Nanti ada proses dan mekanisme dalam bentuk survei kandidat, sebelum kita putuskan koalisi dengan parpol lain," ujar politisi asal Desa/Kecamatan Tegallalang, Gianyar yang juga Ketua DPD II Golkar Gianyar ini. *nat
Komentar