Bawaslu Bali Gelar Pembinaan SDM
Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu menggelar sosialisasi dan meningkatkan sinergitas bersama stakeholder
DENPASAR, NusaBali.com
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali menggelar ‘Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Sinergi dengan Stakeholder’ dalam rangka menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Forum yang digelar di Prime Plaza Hotel Sanur, Denpasar, Kamis (3/10/2019) ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Bali, Ketut Aryani, sebagai narasumber.
Menjelang Pilkada serentak tahun depan, Aryani mendorong jajaran Bawaslu di enam kabupaten/kota yakni di Kabupaten Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, Karangasem, dan Kota Denpasar untuk memantapkan sinergi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) di wilayah masing-masing. “Jumlah pemilih dan jumlah penduduk yang banyak tentu tidak sebanding antara jumlah personel Bawaslu dari tingkat provinsi hingga tingkat desa dalam mengawasi tahapan pilkada," ucapnya.
Karena itu pihaknya meminta kerja sama, partisipasi dan koordinasi, dan sinergitas tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, pemerintah daerah dan media massa serta pemangku kepentingan lainnya.
“Ini sangat diperlukan. Kami menyadari Bawaslu bukanlah lembaga superbody,” ucapnya. Ia menambahkan dengan semakin eratnya hubungan Bawaslu dengan para 'stakeholder dalam mengawal pilkada diharapkan dapat memupuskan isu-isu SARA.
“Dengan demikian, akan terwujud pilkada yang bermartabat, damai, serta menghasilkan pemimpin amanah yang sesuai dengan harapan masyarakat," tegasnya. Turut hadir dalam forum ini perwakilan Kesbangpol, Satpol PP, perwakilan Majelis Desa Adat, dan media massa.
Di sisi lain pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 lewat media sosial dan menyasar komunitas masyarakat hingga tingkat terbawah untuk meminimalisir terjadinya tindak pelanggaran. Ia mengatakan sosialisasi dari Bawaslu kali ini berbeda dengan pilkada atau pemilu sebelumnya. “Lewat sosialisasi ini kami bisa lebih menyasar ke tingkat terbawah," lanjut Aryani.
Ia menekankan selain pentingnya sosialisasi tatap muka langsung dengan masyarakat, penggunaan media sosial seperti twitter, instagram, dan facebook akan sangat efektif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama tahapan Pilkada 2020 mendatang.
"Kemudian untuk mendorong pengawasan partisipatif, kami juga akan menyosialisasikan hingga tingkat kelian subak dan tokoh-tokoh adat karena mereka lebih rentan diiming-imingi uang oleh pasangan calon kepala daerah," tegas Aryani.*has
Komentar