Tahun 2020, Pegawai Kontrak Dianggarkan Rp 133,4 Miliar
Jumlah pegawai kontrak di Gianyar kini mencapai ribuan. Akibatnya, Pemkab Gianyar harus menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk membayar gaji mereka.
GIANYAR, NusaBali
Bahkan untuk Tahun 2020, jumlah pegawai kontrak dipastikan bertambah. Anggaran daerah yang dikeluarkan untuk gaji pegawai ini mencapai Rp 133,4 miliar.
“Untuk biaya pegawai kontrak. Bayangkan sebesar itu di APBD. Saya taruh di belanja barang dan jasa,” ujar Bupati Gianyar I Made Mahayastra, saat menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD Gianyar, Senin (7/10).
Diakui, dirinya sangat sulit memberhentikan pegawai kontrak ini sehingga terus ada banyak permintaan untuk biaya ini. Dia mengaku masih mencari kebijakan untuk belanja tenaga kontrak yang menyedot ratusan miliar rupiah itu. “Kami tidak ingin APBD ini banyak tersedot untuk hal itu,” ujarnya.
Tidak hanya untuk gaji pegawai kontrak, anggaran daerah juga tersedot belanja tambahan. “Dalam belanja pegawai, masih ada pengeluaran. Seperti di Bappeda dan di Dinas Kebudayaan, ada biaya kerja sama,” jelasnya.
Bupati Mahayastra menambahkan belanja mencapai ratusan miliar itu akan dipelajari ulang. Karena pernah ada masalah pegawai fiktif. “Coba saya sisir dulu. Jangan sampai ada pegawai yang namanya fiktif lagi,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Gianyar Putu Gede Febriantara menambahkan, terkait banyaknya tenaga kontrak, mesti dilakukan maksimalisasi kinerja. “Di Gianyar kan banyak vila atau hotel. Tenaga itu bisa disebar untuk mengawasi pajak mereka. Misalnya, satu tenaga mengawasi tiga vila,” jelasnya.
Diakui, ribuan tenaga kontrak itu kini tidak bekerja maksimal. Itu karena jumlah tenaga terlalu banyak. “Itu bisa dipakai menyiasati program bupati yang sudah bagus,” pujinya.*nvi
“Untuk biaya pegawai kontrak. Bayangkan sebesar itu di APBD. Saya taruh di belanja barang dan jasa,” ujar Bupati Gianyar I Made Mahayastra, saat menghadiri rapat Badan Anggaran (Banggar) di gedung DPRD Gianyar, Senin (7/10).
Diakui, dirinya sangat sulit memberhentikan pegawai kontrak ini sehingga terus ada banyak permintaan untuk biaya ini. Dia mengaku masih mencari kebijakan untuk belanja tenaga kontrak yang menyedot ratusan miliar rupiah itu. “Kami tidak ingin APBD ini banyak tersedot untuk hal itu,” ujarnya.
Tidak hanya untuk gaji pegawai kontrak, anggaran daerah juga tersedot belanja tambahan. “Dalam belanja pegawai, masih ada pengeluaran. Seperti di Bappeda dan di Dinas Kebudayaan, ada biaya kerja sama,” jelasnya.
Bupati Mahayastra menambahkan belanja mencapai ratusan miliar itu akan dipelajari ulang. Karena pernah ada masalah pegawai fiktif. “Coba saya sisir dulu. Jangan sampai ada pegawai yang namanya fiktif lagi,” ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Gianyar Putu Gede Febriantara menambahkan, terkait banyaknya tenaga kontrak, mesti dilakukan maksimalisasi kinerja. “Di Gianyar kan banyak vila atau hotel. Tenaga itu bisa disebar untuk mengawasi pajak mereka. Misalnya, satu tenaga mengawasi tiga vila,” jelasnya.
Diakui, ribuan tenaga kontrak itu kini tidak bekerja maksimal. Itu karena jumlah tenaga terlalu banyak. “Itu bisa dipakai menyiasati program bupati yang sudah bagus,” pujinya.*nvi
Komentar