Komisi IV DPRD Buleleng Pertanyakan Hasil Festival
Dalam setahun ada 13 festival digelar di Buleleng, dan output yang dihasilkan dipertanyakan.
SINGARAJA, NusaBali
Komisi IV DPRD Buleleng meminta OPD (organisasi perangkat daerah) terkait di Buleleng mengevaluasi penyelenggaraan festival. Karena penyelenggaraan festival belum memberikan hasil maksimal. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV DPRD Buleleng dengan Dinas Kebudayaan Buleleng, di Gedung DPRD Buleleng, Jalan Veteran Singaraja, Selasa (12/11/2019). Dalam rapat terungkap, Dinas Kebudayaan memasang anggaran festival sebesar Rp 3,2 miliar tahun 2020.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H Mulyadi Putra mengatakan, serapan anggaran untuk pelaksanaan festival cukup besar. “Di Dinas Kebudayaan saja Rp 3,2 miliar per tahun. Itu belum di OPD, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, termasuk di kecamatan-kecamatan. Ini kami pertanyakan seperti apa efektivitasnya,” kata politisi PKB asal Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak ini.
Mulyadi memandang pelaksanaan festival idealnya tak hanya bicara soal pelestarian dan pengembangan budaya semata. Melainkan harus memperhitungkan output dan outcome terhadap pariwisata. “Kami tidak mau festival ini kesannya hanya jadi hiburan seperti pasar malam. Orang ramai-ramai datang, melihat, setelah itu tidak ada implikasi pada pariwisata. Sebab potensi pariwisata Buleleng itu banyak sekali yang belum tereksplorasi,” imbuhnya.
Mulyadi mendesak pemerintah mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan festival. Selain itu dia juga mendorong agar pemerintah melakukan upaya promosi yang lebih masif. Sehingga festival tak hanya mendatangkan penonton, namun juga bisa mendatangkan wisatawan yang memberi dampak langsung pada pariwisata Buleleng.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Buleleng I Made Sudiarba mengatakan, selama ini misi utama festival ialah pelestarian seni budaya. Sehingga animo masyarakat untuk berkesenian dan pelestarian budaya makin meningkat. Terlebih pariwisata di Bali, termasuk di Buleleng, berlandaskan pada pariwisata budaya. “Kalau kami lihat kesenian Dauh Enjung dan Dangin Enjung itu kan hampir hilang. Tapi dengan memberi ruang lewat festival, ini bisa bangkit. Termasuk juga dengan arja. Dulu itu arja sangat dikenal. Tapi sekarang mereka tidak punya ruang. Maka tugas pemerintah menyediakan ruang itu. Sebab bila tidak disediakan ruang, maka arja ini bisa punah,” kata Sudiarba.*k19
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Buleleng H Mulyadi Putra mengatakan, serapan anggaran untuk pelaksanaan festival cukup besar. “Di Dinas Kebudayaan saja Rp 3,2 miliar per tahun. Itu belum di OPD, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, termasuk di kecamatan-kecamatan. Ini kami pertanyakan seperti apa efektivitasnya,” kata politisi PKB asal Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak ini.
Mulyadi memandang pelaksanaan festival idealnya tak hanya bicara soal pelestarian dan pengembangan budaya semata. Melainkan harus memperhitungkan output dan outcome terhadap pariwisata. “Kami tidak mau festival ini kesannya hanya jadi hiburan seperti pasar malam. Orang ramai-ramai datang, melihat, setelah itu tidak ada implikasi pada pariwisata. Sebab potensi pariwisata Buleleng itu banyak sekali yang belum tereksplorasi,” imbuhnya.
Mulyadi mendesak pemerintah mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan festival. Selain itu dia juga mendorong agar pemerintah melakukan upaya promosi yang lebih masif. Sehingga festival tak hanya mendatangkan penonton, namun juga bisa mendatangkan wisatawan yang memberi dampak langsung pada pariwisata Buleleng.
Sekretaris Dinas Kebudayaan Buleleng I Made Sudiarba mengatakan, selama ini misi utama festival ialah pelestarian seni budaya. Sehingga animo masyarakat untuk berkesenian dan pelestarian budaya makin meningkat. Terlebih pariwisata di Bali, termasuk di Buleleng, berlandaskan pada pariwisata budaya. “Kalau kami lihat kesenian Dauh Enjung dan Dangin Enjung itu kan hampir hilang. Tapi dengan memberi ruang lewat festival, ini bisa bangkit. Termasuk juga dengan arja. Dulu itu arja sangat dikenal. Tapi sekarang mereka tidak punya ruang. Maka tugas pemerintah menyediakan ruang itu. Sebab bila tidak disediakan ruang, maka arja ini bisa punah,” kata Sudiarba.*k19
Komentar