Indonesia Kejar Pendapatan Per Kapita 20.000 Dollar AS
Perlu kerja keras semua elemen agar dalam 26 tahun lagi, pendapatan warga Indonesia naik lima kali lipat.
MANGUPURA, NusaBali
Menteri Sosial, Juliari P Batubara, mengharapkan pada usia 100 tahun Indonesia merdeka atau tahun 2045, Indonesia sudah bisa masuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. “Diharapkan pendapatan warga akan mencapai di atas 20.000 dollar AS per tahun. Sekarang kan masih 4.000 dollar AS. Jadi kurang lebih harus naik lima kali lipat dalam waktu 26 tahun.”
Demikian kata Juliari P Batubara di hadapan ratusan tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (15/11/2019) siang.
Menteri yang akrab disapa Ari Batubara ini mengakui bahwa target yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu memang bukan pekerjaan mudah. Apalagi di tengah situasi perekonomian dunia yang melambat dengan bumbu perang dagang dua raksasa ekonomi dunia, AS dan China. “Perang dagang ini sangat berpengaruh pada dunia, terutama pada Negara berkembang seperti Indonesia,” ungkap menteri yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.
Menyikapi kenyataan di dunia saat ini, lanjut Ari, tinggal kita mau bagaimana menghadapinya. “Mau maju untuk mencapai kesejahteraan atau begini terus?,” tanyanya. “Dengan angka kemiskinan sekarang di kisaran 9,4 persen, tentunya Presiden Jokowi berharap agar semua program pengentasan kemiskinan, khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, sempurna dan tepat sasaran sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang," katanya.
Dalam kunjungan kerja di Bali, Jumat (15/11/2019), Ari memulai dengan memberi arahan peserta workshop Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial tahun 2019 di Harris Sunset Road Kuta. Selanjutnya di 100 Sunset Boutique memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dan terakhir menuju Tabanan untuk menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.
Saat memberi arahan evaluasi soal bantuan sosial, Ari memastikan percepatan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disampaikan kepada peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan peserta dari Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT yang berstatus sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang menangani fakir miskin pada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi.
Dalam acara tersebut, Mensos menyerahkan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Total bantuan senilai Rp118,45 miliar.
Sementara saat bertemu 394 SDM PKH Jawa, Bali, NTB dan NTT di 100 Sunset Hotel, Mensos menekankan bahwa peran Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan SDM PKH harus ditingkatkan dalam menjalankan fungsi pendampingan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat. "Adanya peran-peran (SDM PKH) yang lebih optimal dan profesional maka kita optimis bahwa penurunan target pengentasan kemiskinan melalui program PKH dapat tercapai," kata Mensos dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tersebut.
SDM PKH saat ini berjumlah 38.154 orang. Mereka memiliki peran meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Kunjungan kerja Mensos diakhiri dengan menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya di Tabanan. *mao
Demikian kata Juliari P Batubara di hadapan ratusan tenaga pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Jumat (15/11/2019) siang.
Menteri yang akrab disapa Ari Batubara ini mengakui bahwa target yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu memang bukan pekerjaan mudah. Apalagi di tengah situasi perekonomian dunia yang melambat dengan bumbu perang dagang dua raksasa ekonomi dunia, AS dan China. “Perang dagang ini sangat berpengaruh pada dunia, terutama pada Negara berkembang seperti Indonesia,” ungkap menteri yang pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini.
Menyikapi kenyataan di dunia saat ini, lanjut Ari, tinggal kita mau bagaimana menghadapinya. “Mau maju untuk mencapai kesejahteraan atau begini terus?,” tanyanya. “Dengan angka kemiskinan sekarang di kisaran 9,4 persen, tentunya Presiden Jokowi berharap agar semua program pengentasan kemiskinan, khususnya yang ada di Kementerian Sosial bisa berjalan dengan lebih baik, sempurna dan tepat sasaran sehingga walaupun di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini angka kemiskinan di Indonesia bisa tetap berkurang," katanya.
Dalam kunjungan kerja di Bali, Jumat (15/11/2019), Ari memulai dengan memberi arahan peserta workshop Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sosial tahun 2019 di Harris Sunset Road Kuta. Selanjutnya di 100 Sunset Boutique memberikan arahan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH). Dan terakhir menuju Tabanan untuk menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.
Saat memberi arahan evaluasi soal bantuan sosial, Ari memastikan percepatan pelaksanaan bantuan sosial tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disampaikan kepada peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan peserta dari Jawa, Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT yang berstatus sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang menangani fakir miskin pada Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota, serta Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Provinsi.
Dalam acara tersebut, Mensos menyerahkan secara simbolis bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Kota Jakarta Selatan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Bali, Provinsi NTB, Provinsi NTT, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Total bantuan senilai Rp118,45 miliar.
Sementara saat bertemu 394 SDM PKH Jawa, Bali, NTB dan NTT di 100 Sunset Hotel, Mensos menekankan bahwa peran Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial dan SDM PKH harus ditingkatkan dalam menjalankan fungsi pendampingan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat. "Adanya peran-peran (SDM PKH) yang lebih optimal dan profesional maka kita optimis bahwa penurunan target pengentasan kemiskinan melalui program PKH dapat tercapai," kata Mensos dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tersebut.
SDM PKH saat ini berjumlah 38.154 orang. Mereka memiliki peran meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; serta mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM. Kunjungan kerja Mensos diakhiri dengan menyalurkan alat bantu aksesibilitas sensorik netra, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Mahatmiya di Tabanan. *mao
Komentar