DPRD Dukung Pensertifikatan Tanah Negara
Upaya Pemkab Klungkung untuk mensertifikatkan tanah negara untuk menjadi aset daerah mendapat dukungan dari DPRD Klungkung.
SEMARAPURA, NusaBali
Dukungan itu disampaikan melalui Pemandangan Umum Fraksi di DPRD Klungkung dalam rapat Paripurna tentang Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Klungkung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, di gedung DPRD Klungkung, Selasa (26/11) pagi.
Pemandangan Fraksi Hanura dibacakan I Nyoman Sukirta mengatakan, sangat mendukung kebijakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta untuk mendata sekaligus mensertifikatkan tanah negara untuk menjadi aset pemerintah daerah Klungkung. Langkah ini juga agar bermanfaat bagi masyarakat luas baik di kepulauan Nusa Penida maupuan di Klungkung daratan. “Walau belakangan ini kebijakan tersebut mendapat perlawanan dari beberapa oknum, kami mendorong agar pemerintah jalan terus untuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Anjing menggonggong kapilah berlalu,” ujarnya. Kata Sukirta, untuk itu pemerintah jangan kalah apalagi mau mengalah dengan para mafia tanah yang bersuara untuk kepentingan pribadi maupuan kelompoknya.
Fraksi Gerindra melalui I Wayan Suarta mengatakan, program pensertifikatan tanah negara untuk fasilitas umum, pihaknya sangat sependapata dan Gerakan ini tidak semestinya di Nusa Penida semata tetapi di masing-masing kecamatan. “Agar penggunaan tanah negara tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab,” katanya.
Fraksi PDIP melalui I Nengah Ariyanta mengatakan, salah satu dari empat prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. “Seperti yang kami ketahui bersama di Klungkung sampai saat ini belum mempunyai TPA. Apakah saudara bupati sudah merancang design untuk memecahkan persoalan sampah mislakan pengelolaan sampah mandiri atau yang lain, mohon penjelasannya,” katanya. Pemandangan umum juga disampaikan oleh fraksi lain. *wan
Pemandangan Fraksi Hanura dibacakan I Nyoman Sukirta mengatakan, sangat mendukung kebijakan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta untuk mendata sekaligus mensertifikatkan tanah negara untuk menjadi aset pemerintah daerah Klungkung. Langkah ini juga agar bermanfaat bagi masyarakat luas baik di kepulauan Nusa Penida maupuan di Klungkung daratan. “Walau belakangan ini kebijakan tersebut mendapat perlawanan dari beberapa oknum, kami mendorong agar pemerintah jalan terus untuk kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Anjing menggonggong kapilah berlalu,” ujarnya. Kata Sukirta, untuk itu pemerintah jangan kalah apalagi mau mengalah dengan para mafia tanah yang bersuara untuk kepentingan pribadi maupuan kelompoknya.
Fraksi Gerindra melalui I Wayan Suarta mengatakan, program pensertifikatan tanah negara untuk fasilitas umum, pihaknya sangat sependapata dan Gerakan ini tidak semestinya di Nusa Penida semata tetapi di masing-masing kecamatan. “Agar penggunaan tanah negara tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab,” katanya.
Fraksi PDIP melalui I Nengah Ariyanta mengatakan, salah satu dari empat prioritas pembangunan tahun 2020 yaitu pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. “Seperti yang kami ketahui bersama di Klungkung sampai saat ini belum mempunyai TPA. Apakah saudara bupati sudah merancang design untuk memecahkan persoalan sampah mislakan pengelolaan sampah mandiri atau yang lain, mohon penjelasannya,” katanya. Pemandangan umum juga disampaikan oleh fraksi lain. *wan
Komentar