Jaring Balon untuk Pilkada, PSI Buka Konvensi
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menuturkan alasan kenapa partainya menggunakan sistem konvensi untuk menjaring bakal calon kepala daerah di Tangerang Selatan dan Kota Surabaya.
JAKARTA, NusaBali
Menurut Grace, konvensi merupakan upaya mereka menangkal persepsi mahalnya ongkos politik. “Kenapa PSI menggunakan metode konvensi, ini solusi yang kami tawarkan kepada proses demokrasi yang kerap dikaitkan dengan high cost politic,” kata Grace di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (18/1).
Menurut Grace, banyak orang yang mengaku untuk berkontestasi di pemilihan kepala daerah (pilkada) kerap kali harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Dia mengatakan hal ini juga sempat dialami oleh PSI sendiri, yang pernah ditawari sejumlah uang oleh seseorang yang ingin didukung oleh PSI.
“Jadi ini lah kondisi realnya hari ini, antara lain seseorang menjadi pejabat publik itu biayanya besar sekali. Itu baru biaya partai, belum nanti sosialisasi. Oleh karena itu kami di PSI bagaimana caranya menghindar dari money politics,“ kata Grace seperti dilansir tempo.co.
Grace mengharapkan konvensi ini menjadi kontribusi agar ke depan lebih banyak orang yang tidak takut berkontestasi karena tidak memiliki modal uang, koneksi politik, atau darah biru politik.
Pada proses konvensi Sabtu kemarin, PSI mengundang 18 peserta yang sebelumnya telah lolos proses administratif yang dilakukan secara online untuk Pilkada Tangsel. Menurut pantauan Tempo, di antaranya ada mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch Ade Irawan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangsel Muhamad, dan anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nurazizah.
Setelah tes ini akan dilakukan sosialisasi dan uji publik. Keseluruhannya itu akan dinilai oleh juri, dan nilainya nanti akan digabungkan dengan hasil survei untuk menentukan siapa yang akan didukung oleh PSI.
Sementara pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai seleksi terbuka atau konvensi yang digelar PSI untuk menjaring calon kepala daerah perlu konsistensi.
“Konsisten itu bisa dalam proses internal yang ada sekarang. Tapi juga konsisten dalam konteks waktu. Sehingga teman-teman yang ikut ini tidak ditipu, tidak di-PHP (pemberi harapan palsu), gitu kan,” ujar Djayadi usai menjadi panelis independen konvensi di kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (18/1).
Konsistensi yang dimaksud Djayadi, ditunjukkan melalui proses penggodokan calon yang akan diusung di internal PSI. Hasil konvensi nanti diharapkan menunjuk salah satu nama yang telah digodok, bukan sosok di luar itu.
Namun demikian, kaya Djayadi, langkah PSI merupakan upaya positif mentransparansikan partai politik (parpol) saat menjaring calon kepala daerah. Pasalnya, selama ini terjadi jarak antara masyarakat dan parpol.
Terutama ketika parpol tidak melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia maupun proses politik itu sendiri. Maka tak heran jika masyarakat juga merasa tidak memiliki parpol. Dengan begitu, sambung Djayadi, parpol harus mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. “Salah satu kuncinya adalah apa yang dilakukan PSI, yaitu transparansi proses-proses yang ada di partai seperti bagaimana partai memproses pemilihan calon kepala daerah, itu harus transparan,” tutur Djayadi seperti dikutip kompas.com.
Dia mengatakan, apabila parpol transparan, masyarakat bisa melihat kriteria calon kepala daerahnya. Sehingga, masyarakat merasa parpol tersebut dapat diharapkan.
Dia menegaskan, ketika transparansi dilakukan, perlu diimbangi dengan konsistensi. “Melalui konvensi tapi kemudian tidak konsisten dengan kriteria yang dia buat sendiri, saya kira itu tantangan bagi partai seperti PSI adalah sudah transparan, maka tantangan berikutnya bagaimana konsisten,” tandasnya.
Dalam seleksi terbuka pada Sabtu kemarin diperuntukan bagi kontestan yang bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Sebanyak 18 peserta telah mengikuti seleksi dengan format wawancara. Sementara, pada Minggu (19/1) hari ini, PSI menggelar seleksi terbuka untuk Pilkada Kota Surabaya.
Sedangkan, panelis independen di antaranya, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk, ekonom Faisal Basri, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, staf pengajar Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, Founder Ruang Guru Iman Usman, aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo, politisi senior Abdillah Toha, sineas Ernest Prakasa. *
Menurut Grace, banyak orang yang mengaku untuk berkontestasi di pemilihan kepala daerah (pilkada) kerap kali harus mengeluarkan uang yang cukup besar. Dia mengatakan hal ini juga sempat dialami oleh PSI sendiri, yang pernah ditawari sejumlah uang oleh seseorang yang ingin didukung oleh PSI.
“Jadi ini lah kondisi realnya hari ini, antara lain seseorang menjadi pejabat publik itu biayanya besar sekali. Itu baru biaya partai, belum nanti sosialisasi. Oleh karena itu kami di PSI bagaimana caranya menghindar dari money politics,“ kata Grace seperti dilansir tempo.co.
Grace mengharapkan konvensi ini menjadi kontribusi agar ke depan lebih banyak orang yang tidak takut berkontestasi karena tidak memiliki modal uang, koneksi politik, atau darah biru politik.
Pada proses konvensi Sabtu kemarin, PSI mengundang 18 peserta yang sebelumnya telah lolos proses administratif yang dilakukan secara online untuk Pilkada Tangsel. Menurut pantauan Tempo, di antaranya ada mantan Koordinator Indonesian Corruption Watch Ade Irawan, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangsel Muhamad, dan anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nurazizah.
Setelah tes ini akan dilakukan sosialisasi dan uji publik. Keseluruhannya itu akan dinilai oleh juri, dan nilainya nanti akan digabungkan dengan hasil survei untuk menentukan siapa yang akan didukung oleh PSI.
Sementara pengamat politik Universitas Paramadina Djayadi Hanan menilai seleksi terbuka atau konvensi yang digelar PSI untuk menjaring calon kepala daerah perlu konsistensi.
“Konsisten itu bisa dalam proses internal yang ada sekarang. Tapi juga konsisten dalam konteks waktu. Sehingga teman-teman yang ikut ini tidak ditipu, tidak di-PHP (pemberi harapan palsu), gitu kan,” ujar Djayadi usai menjadi panelis independen konvensi di kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (18/1).
Konsistensi yang dimaksud Djayadi, ditunjukkan melalui proses penggodokan calon yang akan diusung di internal PSI. Hasil konvensi nanti diharapkan menunjuk salah satu nama yang telah digodok, bukan sosok di luar itu.
Namun demikian, kaya Djayadi, langkah PSI merupakan upaya positif mentransparansikan partai politik (parpol) saat menjaring calon kepala daerah. Pasalnya, selama ini terjadi jarak antara masyarakat dan parpol.
Terutama ketika parpol tidak melibatkan masyarakat dalam kebijakan publik di Indonesia maupun proses politik itu sendiri. Maka tak heran jika masyarakat juga merasa tidak memiliki parpol. Dengan begitu, sambung Djayadi, parpol harus mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat. “Salah satu kuncinya adalah apa yang dilakukan PSI, yaitu transparansi proses-proses yang ada di partai seperti bagaimana partai memproses pemilihan calon kepala daerah, itu harus transparan,” tutur Djayadi seperti dikutip kompas.com.
Dia mengatakan, apabila parpol transparan, masyarakat bisa melihat kriteria calon kepala daerahnya. Sehingga, masyarakat merasa parpol tersebut dapat diharapkan.
Dia menegaskan, ketika transparansi dilakukan, perlu diimbangi dengan konsistensi. “Melalui konvensi tapi kemudian tidak konsisten dengan kriteria yang dia buat sendiri, saya kira itu tantangan bagi partai seperti PSI adalah sudah transparan, maka tantangan berikutnya bagaimana konsisten,” tandasnya.
Dalam seleksi terbuka pada Sabtu kemarin diperuntukan bagi kontestan yang bertarung di Pilkada Tangerang Selatan. Sebanyak 18 peserta telah mengikuti seleksi dengan format wawancara. Sementara, pada Minggu (19/1) hari ini, PSI menggelar seleksi terbuka untuk Pilkada Kota Surabaya.
Sedangkan, panelis independen di antaranya, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, pakar psikologi politik Hamdi Muluk, ekonom Faisal Basri, mantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto, staf pengajar Nanyang Technological University (NTU) Sulfikar Amir, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan, dan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte, Founder Ruang Guru Iman Usman, aktivis anti-korupsi Natalia Soebagjo, politisi senior Abdillah Toha, sineas Ernest Prakasa. *
Komentar