Anggota DPRD Denpasar Tolak Jika Diminta Rapid Test

Mereka lebih setuju dana rapid test dialihkan untuk membeli alat pelindung diri (APD) bagi tim medis di Kota Denpasar. Wakil Ketua DPRD Denpasar dari Fraksi Demokrat, AA Ketut Asmara Putra alias Gus Cilik, mengatakan sangat sepakat kalau anggota Dewan tidak menjalani rapid test. "Kalau nanti DPRD Denpasar mau melakukan rapid test, kita pasti menolak. Sebab, ini belum mendesak untuk anggota Dewan," ujar Gus Cilik di Denpasar, Jumat (3/4).

Menurut Gus Cilik, anggaran rapid test lebih baik dialihkan untuk membeli APD bagi petugas medis, serta pengadaan masker, disinfektan, dan gerakan pencegahan Covid-19 lainnya. "Saya sedih melihat tim medis di Denpasar sampai pakai jas hujan. Kan lebih baik anggaran untuk rapid test Dewan pakai beli APD. Kami siap realokasi anggaran di DPRD Denpasar untuk bantu pemerintahan tanggulangi Covid-19," tandas Ketua DPC Demokrat Denpasar ini.

Gus Cilik menegaskan, perjalanan dinas di DPRD Denpasar juga sudah dirasionalisasi. DPRD Denpasar lakukan penyisiran anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. "Dalam memerangi wabah Covid-19 ini, kita semua satu langka. Sebab, ini bencana yang mematikan semua sektor secara sistemik," terang Gus Cilik.

Pandangan senada juga diungkapkan Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Denpasar, AA Ngurah Gde Widiada. Menurut Gung Widiada, dalam masa keprihatinan di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak anggaran untuk anggota Dewan yang harus dirasionalisasi. Termasuk kalau ada wacana rapid test, yang seharusnya tidak perlu dilakukan.

"Kami di Fraksi NasDem sudah memulai dengan tidak ikut kunjungan kerja atau bimbingan teknis ke luar daerah. Dalam kondisi memprihatinkan seperti ini, kita memerlukan anggaran besar untuk menanggulangi Covid-19. Jadi, harus ada rasa empati dalam kondisi sulit ini," tegas politisi yang juga Panglingsir Puri Peguyangan, Denpasar Utara ini saat dikonfirmasi NusaBali terpisah, Jumat kemarin.

Gung Widiada melihat sudah mulai ada tindakan dan kebijakan terobosan Pemkot Denpasar untuk penanggulangan Covid-19. Indikasinya, banyak stakeholder dan elemen masyarakat yang sudah bahu membahu menanggulangi wabah virus Corona ini.

“Pemkot Denpasar saya lihat sudah mulai gencar bergerak. Sekarang pola hidup sehat dan kebijakan physical distancing harus dilaksanakan secara tegas. Sebab, pemutusan penyebaran rantai virus adalah dengan membatasi interaksi sosial," ujar mantan kader Beringin yang sempat diusung Golkar sebagai Calon Walikota Denpasar di Pilkada 2005 ini.

Sebelumnya, Fraksi Golkar DPRD Bali yang berkekuatan 8 kursi juga tolak ikut rapid test yang digelar Sekretariat Dewan, Selasa (31/3) lalu. Fraksi Golkar berdalih, rapid test lebih urgen dilakukan untuk petugas medis. Walhasil, dari 55 anggota DPRD Bali, hanya 39 orang yang ikut rapid test saat itu.

Fraksi Golkar DPRD Bali pun dituding cari panggung politik atas penolakannya ikut rapid test. Masalahnya, anggota DPRD bali baru pulang dari kunjungan ke Jakarta yang merupakan daerah terpapar Covid-19.

"Kalau tidak jalani rapid test, justru akan menjadi kekhawatiran, karena tak diketahui positif atau negatif Corona. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba menularkan ke orang lain? Ya, sama saja namanya tidak membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19," sindir anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Nyoman Purwa Ngurah Arsana.

Sementara, kubu Golkar bantah cari panggung politik di balik aksi boikot rapid test Covid-19 yang digelar Sekretariat Dewan DPRD Bali. "Tidak ada kita cari panggung. Ngapaain cari panggung? Saya kan setuju rapid test buat teman-teman. Tapi, bagi kami di Fraksi Golkar, rapid test itu belum perlu. Sebab, yang lebih memerlukan itu adalah tenaga medis dan pasien dalam pengawasan (PDP)," dalih Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, yang juga Wakil Ketua DPRD Bali. *nat