Muncul Desakan Stop PKM hingga Usulan Stimulus Buat Usaha Kecil

Mulai agar pemerintah segera hentikan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan usulan stimulus buat usaha kecil yang dinilai menjadi motor perekonomian nasional. Hal itu terungkap dalam webinar (web seminar) di Kantor DPD I Golkar Bali, Jalan Surapati Nomor 9 Denpasar, Selasa (23/6) siang.

Webinar sejak pukul 09.00 Wita sampai 13.00 Wita itu menghadirkan narasumber Wakil Ketua Umum DPP Golkar yang juga Tokoh Koperasi dan UKM, Nurdin Halid. Sementara sebanyak 30 akademisi dan praktisi mengikuti webinar yang dihadiri Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry dan dipandu Wakil Ketua Bidang OKK DPD I Golkar Bali Komang Suarsana.

Salah satu peserta Webinar, Anak Agung Ngurah Manik Danendra, yang akrab dipanggil Agung Manik Danendra mengungkap sudah saatnya menuju new normal. Makin cepat makin baik. Saat Pemkot Denpasar memberlakukan PKM  (pembatasan kegiatan masyarakat) berdampak pada matinya perekonomian masyarakat.

"Di Denpasar diterapkan PKM, bagaimana ekonomi berjalan dengan baik? Masyarakat Denpasar duluan nggak sehat karena tidak makan, ekonomi tidak jalan. Jadi new normal harus segara dibuka tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. PKM segera dibuka ke new normal untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat," ujar Agung Manik Danendra.

Tokoh Puri Tegal Denpasar Pemecutan yang juga Calon Walikota Denpasar ini berharap dalam new normal untuk pemulihan perekonomian masyarakat kembali kepada sektor pertanian dan perkebunan sebagai penopang ekonomi masyarakat. "Sektor ini diperkuat, petani diberikan akses, termasuk akses pemasaran dengan manfaatkan teknologi digital," ujar alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta ini.

Sementara Waketum DPP Golkar, Nurdin Halid, mengatakan Bali sebagai destinasi kelas dunia dalam pandemi Covid-19 kena dampak parah. "Untuk bangkit dalam kondisi ini perlu ada pendekatan baru. Kebijakan baru berupa fokus kepada usaha kecil melalui penguatan sektor perkebunan, pertanian, homestay, fotografi dan handycraf. Di Bali ada 229.000 UMKM di kabupaten dan kota. Ini potensi, maka harus pertahankan dengan pemanfaatan berbasis sumber," ujar Nurdin Halid yang mantan Ketua Umum PSSI ini.

Sementara praktisi UMKM yang juga Ketua Asephi (Asosiasi Eksportir Produsen dan Handycraft Indonesia) Provinsi Bali, Ketut Darma Siadja, mengungkap ada kendala di mana UKM masih banyak belum memanfaatkan teknologi. "Kita harus adaptif menghadapi situasi ini agar bisa survive," ujar pria asal Ubud, Gianyar ini.

Siadja mengatakan saat ini memang ada masalah dengan biaya ekspor, persaingan dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura yang lebih produktif. "Jangan ngomong dengan China. Dengan Malaysia dan Singapura kita masih kalah. Maka di sini pemerintah harus turun tangan dengan memberikan pendampingan dan stimulus, pola pemasaran supaya barang dari Bali bisa masuk ke negara-negara di dunia," ujar Darma Siadja.

Diungkap Darma Siadja barang-barang kerajinan Bali sekarang banyak telat di konsumen ketika pengiriman keluar daerah. Karena ada kebijakan pemerintah daerah untuk truk kontainer tidak boleh beroperasi melebihi pukul 22.00 Wita. "Kami menengarai ini ada kepentingan oknum agar satu jalur saja ke Pelabuhan Benoa Denpasar untuk bongkar petikemas," sentil Darma Siadja.

Sementara Ketua DPD I Golkar Bali, Nyoman Sugawa Korry, menegaskan akan menindaklanjuti keluhan para pengusaha kerajinan yang terkendala dengan masalah pengiriman atas kebijakan pemerintah membatasi operasi truk kontainer. "Ini tidak boleh terjadi, karena merugikan pengerajin kita di Bali. Kami melalui Fraksi Golkar DPRD Bali akan bersikap atas kondisi ini," ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini. *nat