Kaling Usulkan Kenaikan Gaji
Kepala lingkungan (kaling) merasa gajinya lebih kecil dibanding kelian dinas, padahal beban tugasnya sama.
MANGUPURA, NusaBali
Perbedaan pendapatan antara kepala lingkungan (kaling) dengan kelian dinas belakangan mencuat. Ada usulan dari sejumlah kaling agar pendapatan mereka bisa ditambah, minimal sama dengan kelian dinas. Pasalnya beban kerja kaling maupun kelian dinas tidak jauh berbeda.
Usulan kenaikan pendapatan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kaling se-Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Senin (10/10), di Kantor Lurah Kerobokan. Nyoman Suendra selaku Kaling Banjar Campuan, Kerobokan, mengungkapkan dalam rapat koordinasi ini cukup banyak membahas persoalan, mulai dari trotoar, pavingisasi kamtibmas hingga masalah gaji kaling. Dia mengakui ada usulan agar menaikkan gaji kaling. Pasalnya tugas dan beban kerja kelian dinas dan kaling tak ada bedanya alias sama.
“Kami mendengar nafkah kelian dinas lebih besar, padahal pekerjaan kami sama. Jika itu benar kami usulkan nafkah kaling bisa disamakan,” usul Suendra. Saat ini, kata Suendra, gaji kaling di Kelurahan Kerobokan khususnya sebesar Rp 2.570.000 per bulan. “Saya dengar kelian dinas lebih dari itu,” imbuhnya. Karena itu pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah terkait masalah ini, sehingga tidak ada rasa kecemburuan.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra, yang juga ikut dalam rapat kemarin mengakui adanya usulan kenaikan gaji untuk kaling. Pihaknya meminta agar pemerintah serius mengkaji adanya usulan ini. Jangan sampai perbedaan nafkah ini menjadi kecemburuan antara kaling dan kelian dinas. “Tupoksi kerjanya sama, kenapa gajinya berbeda. Hal ini perlu ditelusuri lagi,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Kabupaten Badung Putu Gede Sridana menyatakan dapat memaklumi usulan peningkatan pendapatan dari para kepala lingkungan. Pasalnya, beban kerja mereka tidak jauh berbeda dari kelian dinas. “Saya kira wajar-wajar saja usulan tersebut, dan kami di pemerintah akan menampung aspirasi itu untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan,” kata dia.
Dikatakan, para kepala lingkungan yang ada di bawah kelurahan memang tidak ada tambahan lagi selain gaji yang diterima dari pemerintah daerah, yakni sebesar Rp 2.570.000 per bulan. Ini berbeda dengan kelian dinas yang memperoleh gaji dari pemerintah daerah juga memperoleh gaji dari pihak desa. Besarannya disesuaikan dengan kemampun desa masing-masing. Sehingga praktis pendapatan yang diterima antara kelian dinas dan kepala lingkungan berbeda tiap bulan.
“Kalau kelurahan kan memang tidak mengelola anggaran sendiri. Jadi kepala lingkungan tidak ada tambahan lagi. Ini berbeda dengan kelian dinas yang ada di desa. Semakin besar pendapatan desa, maka semakin besar gaji yang diterima. Per bulan bisa di atas Rp 3 juta, malah bisa sampai Rp 4 juta,” tandas Sridana.
Pihaknya menegaskan akan menampung segala usulan dari masyarakat. “Yang jelas kami akan sampaikan kepada pimpinan dulu,” tandasnya. Dia berharap usulan tersebut bisa diterima. * asa
Usulan kenaikan pendapatan ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Kaling se-Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Senin (10/10), di Kantor Lurah Kerobokan. Nyoman Suendra selaku Kaling Banjar Campuan, Kerobokan, mengungkapkan dalam rapat koordinasi ini cukup banyak membahas persoalan, mulai dari trotoar, pavingisasi kamtibmas hingga masalah gaji kaling. Dia mengakui ada usulan agar menaikkan gaji kaling. Pasalnya tugas dan beban kerja kelian dinas dan kaling tak ada bedanya alias sama.
“Kami mendengar nafkah kelian dinas lebih besar, padahal pekerjaan kami sama. Jika itu benar kami usulkan nafkah kaling bisa disamakan,” usul Suendra. Saat ini, kata Suendra, gaji kaling di Kelurahan Kerobokan khususnya sebesar Rp 2.570.000 per bulan. “Saya dengar kelian dinas lebih dari itu,” imbuhnya. Karena itu pihaknya berharap ada perhatian dari pemerintah terkait masalah ini, sehingga tidak ada rasa kecemburuan.
Ketua Komisi IV DPRD Badung AAN Ketut Agus Nadi Putra, yang juga ikut dalam rapat kemarin mengakui adanya usulan kenaikan gaji untuk kaling. Pihaknya meminta agar pemerintah serius mengkaji adanya usulan ini. Jangan sampai perbedaan nafkah ini menjadi kecemburuan antara kaling dan kelian dinas. “Tupoksi kerjanya sama, kenapa gajinya berbeda. Hal ini perlu ditelusuri lagi,” katanya saat dikonfirmasi terpisah.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD) Kabupaten Badung Putu Gede Sridana menyatakan dapat memaklumi usulan peningkatan pendapatan dari para kepala lingkungan. Pasalnya, beban kerja mereka tidak jauh berbeda dari kelian dinas. “Saya kira wajar-wajar saja usulan tersebut, dan kami di pemerintah akan menampung aspirasi itu untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan,” kata dia.
Dikatakan, para kepala lingkungan yang ada di bawah kelurahan memang tidak ada tambahan lagi selain gaji yang diterima dari pemerintah daerah, yakni sebesar Rp 2.570.000 per bulan. Ini berbeda dengan kelian dinas yang memperoleh gaji dari pemerintah daerah juga memperoleh gaji dari pihak desa. Besarannya disesuaikan dengan kemampun desa masing-masing. Sehingga praktis pendapatan yang diterima antara kelian dinas dan kepala lingkungan berbeda tiap bulan.
“Kalau kelurahan kan memang tidak mengelola anggaran sendiri. Jadi kepala lingkungan tidak ada tambahan lagi. Ini berbeda dengan kelian dinas yang ada di desa. Semakin besar pendapatan desa, maka semakin besar gaji yang diterima. Per bulan bisa di atas Rp 3 juta, malah bisa sampai Rp 4 juta,” tandas Sridana.
Pihaknya menegaskan akan menampung segala usulan dari masyarakat. “Yang jelas kami akan sampaikan kepada pimpinan dulu,” tandasnya. Dia berharap usulan tersebut bisa diterima. * asa
Komentar