Bahas Struktur RAPBD 2021 Dalam Suasana Pandemi Covid-19
Pimpinan Dewan Rakor dengan Pjs Bupati Badung
MANGUPURA, NusaBali
Pimpinan DPRD Badung melakukan pertemuan dengan Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, di kantor DPRD Badung, Senin (12/10).
Pertemuan dengan pimpinan dewan membahas sejumlah hal, utamanya terkait postur RAPBD 2021.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Kemudian Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD Badung Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede Made Wijaya, Ketua Fraksi Golkar IGN Saskara.
Putu Parwata mengatakan pertemuan kali ini adalah untuk melakukan koordinasi kebijakan strategi penetapan RAPBD 2021 yang akan dilaksanakan pada November 2020. “Pembahasan RAPBD 2021 di masa pandemi Covid-19, bagaimana kita membuat APBD yang sehat. Program-program yang kita susun dengan masyarakat secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem. Sekarang tidak bisa usulan itu keluar masuk secara sembarangan, harus sesuai sistem. Kita kelola Badung ini dengan baik,” ujar Parwata.
Putu Parwata menambahkan, RAPBD 2021 ini agar disusun secara riil saja. “KUA-PPAS harus dilihat secara cermat, sehingga nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,” tuturnya.
Sementara Pjs Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, mengungkapkan pihaknya akan tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan pilkada ini berjalan dengan baik. “Dalam pembahasan RAPBD 2021 ini, kita harus menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan belanja dulu. Kami sudah mengingatkan TAPD Badung agar pendapatan asli daerah (PAD) jangan terlalu optimis. Pakai contoh pada triwulan ketiga tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di 2020 dan harus dibayar tahun 2021. Berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai. “Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya. *asa
Hadir dalam rapat tersebut Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta. Kemudian Kepala Bappeda Badung Made Wira Dharmajaya, Kepala BKAD Badung Ketut Gede Suyasa, Sekwan Badung I Gusti Made Agung Wardika, Ketua Fraksi Badung Gede Made Wijaya, Ketua Fraksi Golkar IGN Saskara.
Putu Parwata mengatakan pertemuan kali ini adalah untuk melakukan koordinasi kebijakan strategi penetapan RAPBD 2021 yang akan dilaksanakan pada November 2020. “Pembahasan RAPBD 2021 di masa pandemi Covid-19, bagaimana kita membuat APBD yang sehat. Program-program yang kita susun dengan masyarakat secepatnya bisa diusulkan agar masuk di sistem. Sekarang tidak bisa usulan itu keluar masuk secara sembarangan, harus sesuai sistem. Kita kelola Badung ini dengan baik,” ujar Parwata.
Putu Parwata menambahkan, RAPBD 2021 ini agar disusun secara riil saja. “KUA-PPAS harus dilihat secara cermat, sehingga nantinya APBD 2021 kita bisa rasional,” tuturnya.
Sementara Pjs Bupati Badung I Ketut Lihadnyana, mengungkapkan pihaknya akan tetap memfasilitasi jalannya pemerintahan dan pilkada ini berjalan dengan baik. “Dalam pembahasan RAPBD 2021 ini, kita harus menghitung pendapatan terlebih dahulu, bukan belanja dulu. Kami sudah mengingatkan TAPD Badung agar pendapatan asli daerah (PAD) jangan terlalu optimis. Pakai contoh pada triwulan ketiga tahun 2020. Kita bicara APBD sehat dulu, jangan sampai kita membuat pendapatan semu. Mari kita berikan gambaran APBD yang sebenarnya,” ujarnya.
Dikatakannya, pemerintah harus berpikir beban belanja yang belum dibayarkan di 2020 dan harus dibayar tahun 2021. Berpikir juga belanja mandatory dan belanja pegawai. “Izinkan kami menyajikan struktur APBD yang sehat, sehingga bisa dilaksanakan dengan baik,” tandasnya. *asa
Komentar