Pemprov Bali Siapkan Perda Pencegahan Narkotika
Pemprov Bali berencana merancang Perda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.
DENPASAR,NusaBali
Perda tersebut adalah jawaban terkait dengan Bali yang darurat narkoba. Hal itu diungkapkan Gubernur Made Mangku Pastika dalam penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali pada sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Kamis (3/11) siang.
Pastika menyebutkan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013, mengantisipasi meningkatnya peredaran gelap narkotika di Bali harus ada pencegahan. Apa langkah Pemprov Bali hal itu dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar."Kami sudah siapkan ranperdanya," ujar mantan Kapolda Bali ini.
Rancangan Perdanya akan disosialisasikan di 9 kabupaten dan kota serta akan diseminarkan di provinsi. Menurut Pastika, sosialisasi itu dilakukan secepatnya. "Rancangan perdanya akan disosialisasikan dulu. Dan akan diseminarkan di tingkat provinsi nanti," ujar mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.
Atas kondisi ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi hukum dan perundang-undangan I Ketut Tama Tenaya menyambut baik langkah eksekutif. "Bali ini sudah darurat narkoba. Kami mendukung langkah eksekutif. Perlu peran semua lembaga mencegah narkoba masuk dan beredar di Bali," ujar Tama Tenaya.
Dalam perda yang dirancang nanti, peran lembaga desa adat juga dimasukkan. Kemudian PHDI sebagai lembaga umat, sekolah-sekolah, termasuk media massa. "Peran desa adat juga penting di sini. Saringan terbawah itu desa adat. Dan lembaga lain seperti PHDI juga dilibatkan. Karena pendidikan moral penting," ujar politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
Sidang paripurna kemarin, dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri sejumlah SKPD Pemprov Bali. Pastika yang didampingi Wagub I Ketut Sudikerta kemarin membacakan jawaban eksekutif dengan gamblang pertanyaan kritis fraksi-fraksi. Dalam jawaban setebal 20 halaman, Gubernur Pastika mengungkap langkah-langkah dan solusi-solusi pendidikan terutama penyerahan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Bali. Kemudian masalah penyelesaian Jembatan Kuning yang sudah dilaporkan ke pusat dan kini disiapkan Rp 65 miliar untuk membangun jembatan yang ambruk dan menelan 8 korban jiwa di Nusa Penida Klungkung tersebut. Selain itu Pastika juga menjelaskan juga program dan langkah Pemprov dalam menangani kemiskinan di Bali. Kemudian pembangunan RS Bali Mandara yang sudah siap operasi di Tahun 2017. nat
Perda tersebut adalah jawaban terkait dengan Bali yang darurat narkoba. Hal itu diungkapkan Gubernur Made Mangku Pastika dalam penyampaian jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali pada sidang paripurna di Gedung DPRD Bali, Kamis (3/11) siang.
Pastika menyebutkan sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013, mengantisipasi meningkatnya peredaran gelap narkotika di Bali harus ada pencegahan. Apa langkah Pemprov Bali hal itu dipertanyakan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar."Kami sudah siapkan ranperdanya," ujar mantan Kapolda Bali ini.
Rancangan Perdanya akan disosialisasikan di 9 kabupaten dan kota serta akan diseminarkan di provinsi. Menurut Pastika, sosialisasi itu dilakukan secepatnya. "Rancangan perdanya akan disosialisasikan dulu. Dan akan diseminarkan di tingkat provinsi nanti," ujar mantan Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (BNN) ini.
Atas kondisi ini, anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali membidangi hukum dan perundang-undangan I Ketut Tama Tenaya menyambut baik langkah eksekutif. "Bali ini sudah darurat narkoba. Kami mendukung langkah eksekutif. Perlu peran semua lembaga mencegah narkoba masuk dan beredar di Bali," ujar Tama Tenaya.
Dalam perda yang dirancang nanti, peran lembaga desa adat juga dimasukkan. Kemudian PHDI sebagai lembaga umat, sekolah-sekolah, termasuk media massa. "Peran desa adat juga penting di sini. Saringan terbawah itu desa adat. Dan lembaga lain seperti PHDI juga dilibatkan. Karena pendidikan moral penting," ujar politisi asal Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan.
Sidang paripurna kemarin, dipimpin Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama dihadiri sejumlah SKPD Pemprov Bali. Pastika yang didampingi Wagub I Ketut Sudikerta kemarin membacakan jawaban eksekutif dengan gamblang pertanyaan kritis fraksi-fraksi. Dalam jawaban setebal 20 halaman, Gubernur Pastika mengungkap langkah-langkah dan solusi-solusi pendidikan terutama penyerahan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Bali. Kemudian masalah penyelesaian Jembatan Kuning yang sudah dilaporkan ke pusat dan kini disiapkan Rp 65 miliar untuk membangun jembatan yang ambruk dan menelan 8 korban jiwa di Nusa Penida Klungkung tersebut. Selain itu Pastika juga menjelaskan juga program dan langkah Pemprov dalam menangani kemiskinan di Bali. Kemudian pembangunan RS Bali Mandara yang sudah siap operasi di Tahun 2017. nat
Komentar