Bali Democracy Forum 2020, Demokrasi di Masa Pandemi
MANGUPURA, NusaBali.com
Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 tetap diadakan meskipun pandemi Covid-19 tengah melanda pada Kamis (10/12). Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, BDF tahun 2020 yang digelar satu hari penuh ini dilaksanakan secara hybrid atau menggabungkan antara offline dan online.
Bertajuk ‘Democracy and COVID-19 Pandemic’ BDF tahun ini menyoroti dampak pandemi yang tidak hanya pada sektor ekonomi dan kesehatan, namun juga pada demokrasi. “Satu hal yang saya tekankan, pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama, demokrasi tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat mengalahkan pandemi,” ujar Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi pada press briefing usai pembukaan BDF di Sofitel Nusa Dua Bali, Kamis (10/12).
Mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, acara ini dihadiri langsung oleh 44 orang dari 26 negara secara terbatas. Terlihat Gubernur Bali I Wayan Koster menghadiri dan mendampingi Menlu pada saat pembukaan acara. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dan 3 organisasi internasional secara virtual.
BDF sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008 yang artinya sepuluh tahun sejak reformasi. Diawali dari keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Melalui BDF, negara-negara akan berbagi pengalaman terbaik mereka dalam penanganan pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat juga membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Tiga isu utama yang dibahas dari sisi pandang pelaksanaan demokrasi, yaitu langkah-langkah dalam merespon pandemi, upaya yang dijalankan bagi pemulihan serta upaya membangun ketahanan masyarakat pasca pandemi.
Di tengah pandemi, BDF diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, serta dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi. “Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi,” lanjut Menlu Retno.
BDF kali ini juga menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. UMKM memang merupakan sektor yang paling terdampak sehingga perbaikan kondisi UMKM menjadi isu krusial pada BDF 2020.
Salah satu inisiatif baru BDF ke-13 adalah rangkaian Road to Bali Democracy Forum yang dilaksanakan selama September-November 2020, yang terdiri dari 3 pilar yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa) dan Economic and Business Panel (forum komunitas bisnis dan bisnis) yang melaksanakan prakonsultasi tentang demokrasi dan pandemi Covid-19 dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan penanganannya terhadap pandemi.
BDF tahun ini sendiri berisi key messages dari masing-masing pilar yang akan disampaikan oleh setiap perwakilan dan juga laporan dari rapporteur Panel dari pihak Pemerintah. Rekomendasi yang akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini.
Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita ini dibuka oleh tari Sekar Jepun dan tari Legong Keraton yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Semarandana di Munggu, Mengwi, Badung. Teuku Faizasyah, selaku Juru Bicara Kemenlu menutup acara pada sekitar pukul 16.00 Wita. “Terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut dalam diskusi memberikan pendapat serta berbagi pengalamannya, meskipun secara virtual. Terima kasih juga kepada semua pihak yang mendukung berlangsungnya acara BDF ini,” tutupnya. *cla
Mengedepankan protokol kesehatan yang ketat, acara ini dihadiri langsung oleh 44 orang dari 26 negara secara terbatas. Terlihat Gubernur Bali I Wayan Koster menghadiri dan mendampingi Menlu pada saat pembukaan acara. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dan 3 organisasi internasional secara virtual.
BDF sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 2008 yang artinya sepuluh tahun sejak reformasi. Diawali dari keyakinan bahwa mempromosikan demokrasi merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia.
Melalui BDF, negara-negara akan berbagi pengalaman terbaik mereka dalam penanganan pandemi dan bersama dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat juga membahas langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar demokrasi tetap efektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Tiga isu utama yang dibahas dari sisi pandang pelaksanaan demokrasi, yaitu langkah-langkah dalam merespon pandemi, upaya yang dijalankan bagi pemulihan serta upaya membangun ketahanan masyarakat pasca pandemi.
Di tengah pandemi, BDF diharapkan mampu berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, memajukan kualitas penerapan HAM dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah berbagai tantangan, serta dalam mewujudkan perekonomian dan perkembangan politik yang harus seimbang selama dan setelah pandemi. “Tugas kita ke depan tidak mudah, kita harus pastikan bahwa demokrasi dapat mendukung upaya kita di era post-pandemi,” lanjut Menlu Retno.
BDF kali ini juga menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. UMKM memang merupakan sektor yang paling terdampak sehingga perbaikan kondisi UMKM menjadi isu krusial pada BDF 2020.
Salah satu inisiatif baru BDF ke-13 adalah rangkaian Road to Bali Democracy Forum yang dilaksanakan selama September-November 2020, yang terdiri dari 3 pilar yaitu Bali Civil Society and Media Forum (forum organisasi masyarakat sipil dan media), Bali Democracy Student Conference (forum pemuda dan mahasiswa) dan Economic and Business Panel (forum komunitas bisnis dan bisnis) yang melaksanakan prakonsultasi tentang demokrasi dan pandemi Covid-19 dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap demokrasi dan penanganannya terhadap pandemi.
BDF tahun ini sendiri berisi key messages dari masing-masing pilar yang akan disampaikan oleh setiap perwakilan dan juga laporan dari rapporteur Panel dari pihak Pemerintah. Rekomendasi yang akan dihasilkan berupa berbagai usulan atau pandangan agar demokrasi dapat terus ditegakan di masa pandemi dan di saat yang sama demokrasi dapat menjadi positive force dalam mengatasi pandemi saat ini.
Acara yang dimulai sekitar pukul 08.00 Wita ini dibuka oleh tari Sekar Jepun dan tari Legong Keraton yang ditampilkan oleh Sanggar Seni Semarandana di Munggu, Mengwi, Badung. Teuku Faizasyah, selaku Juru Bicara Kemenlu menutup acara pada sekitar pukul 16.00 Wita. “Terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut dalam diskusi memberikan pendapat serta berbagi pengalamannya, meskipun secara virtual. Terima kasih juga kepada semua pihak yang mendukung berlangsungnya acara BDF ini,” tutupnya. *cla
Komentar