Ketua DPRD Gianyar Ingin Bali Sekalian Lockdown 14 Hari
Nilai Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Lapangan Kamuflase
GIANYAR, NusaBali
Ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, menginginkan Bali lockdown selama 2 minggu.
Hal ini menyusul adanya peningkatan signifikan kasus konfirmasi positif Covid-19 dari hari ke hari. Selain itu, ketua dewan asal Banjar Mancawarna, Desa Sanding, Kecamatan Tampaksiring ini juga meragukan efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Politisi PDIP ini, yang terjadi di lapangan hanyalah kamuflase. Bahwa kerumunan masih tetap terjadi mulai dari aktivitas pasar, pasar malam, hingga acara adat dan keagamaan. Bahkan Tagel menyaksikan sendiri acara adat tetap digelar seperti sebelum pandemi, dengan catatan krama tidak diizinkan mengunggah ke media sosial. Tagel Winarta prihatin melihat kondisi ini.
"Imbauan hanya berlaku setengah-setengah. Di lapangan semua kamuflase. Tidak ditegakkan dengan tegas. Masih pilih kasih, setengah setengah. Piodalan masih berkerumun, Pasar rame, senggol rame. Artinya surat edaran itu untuk apa?," ungkapnya.
Maka itu, pimpinan dewan asal Kecamatan Tampaksiring ini ingin agar Bali lockdown saja selama 2 minggu. "Sekalian saja lockdown selama 2 minggu (14 hari)," ungkapnya saat ditemui, Senin (25/1). Tagel Winarta melihat momentum Hari Suci Nyepi Caka 1943, Minggu (14 Maret 2021) paling tepat untuk mengawali lockdown.
"Dengan catatan, selama 14 hari itu kebutuhan masyarakat terutama pangan dijamin oleh pemerintah. Minimal sembako," ujarnya. Tagel Winarta ngotot agar Bali lockdown mengingat pandemi sudah berlangsung setahun lebih. Perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata terdampak. "Setelah lockdown kita lihat trennya, apa masih naik atau mau turun. Kalau masih juga naik, saya jadi meragukan keabsahan hasil uji swab," ungkap Tagel.
Prediksi Tagel, statemen Gubernur Bali Wayan Koster bahwa rumah sakit meng-covidkan pasien bisa jadi benar adanya. "Sebab saya perhatikan, apapun penyakitnya pasti dicovidkan. Sakit kepala uji swab covid, anehnya orang kecelakaan patah tulang juga covid. Tambah aneh lagi, orang mati dibunuh juga covid. Kalau sudah dites pasti covid, kalau terus gini kapan kasusnya turun? Hasil uji dari alat ini perlu dipertanyakan keabsahannya. Seolah terus sengaja naik ini," ujarnya heran.
Selain itu, Tagel Winarta juga mengkritisi soal aturan wajib uji swab bagi wisatawan yang masuk Bali. Hal ini menurutnya sama dengan menutup keran pendapatan bagi kalangan pariwisata di Bali. Sebab wisatawan merasa terbebani dengan biaya uji swab yang tidak murah. "Orang punya duit untuk liburan. Tapi menjadi berat ketika harus uji swab. Ya kalau sendiri, kalau liburan sekeluarga keluar duit lumayan kan? Dan kenapa hanya diberlakukan untuk Bali? Daerah tujuan wisata lain, longgar kok," ujarnya. Maka itu, Tagel berharap pemerintah pusat menggratiskan biaya uji swab bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Bali.
"Ini akan sangat membantu hotel, restoran dan objek wisata di Bali. Apalagi saat ini sudah banyak akomodasi maupun objek yang lolos CHSE, menerapkan protokol kesehatan," terangnya.
Swab gratis ini, kata Tagel merupakan jeritan kalangan pariwisata yang mesadu (mengadu) ke gedung dewan. "Rencana mereka bisa mengais rejeki Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Mereka menangis, persiapan sudah matang. Tiyang tidak terima Bali saja, kok daerah kunjungan lain tidak. Kalau ingin meningkatkan pariwisata Bali. Biaya swab harusnya ditanggung pusat. Baru Bali bisa pakedek pekenyung, karyawan tidak banyak dirumahkan," pintanya. *nvi
Menurut Politisi PDIP ini, yang terjadi di lapangan hanyalah kamuflase. Bahwa kerumunan masih tetap terjadi mulai dari aktivitas pasar, pasar malam, hingga acara adat dan keagamaan. Bahkan Tagel menyaksikan sendiri acara adat tetap digelar seperti sebelum pandemi, dengan catatan krama tidak diizinkan mengunggah ke media sosial. Tagel Winarta prihatin melihat kondisi ini.
"Imbauan hanya berlaku setengah-setengah. Di lapangan semua kamuflase. Tidak ditegakkan dengan tegas. Masih pilih kasih, setengah setengah. Piodalan masih berkerumun, Pasar rame, senggol rame. Artinya surat edaran itu untuk apa?," ungkapnya.
Maka itu, pimpinan dewan asal Kecamatan Tampaksiring ini ingin agar Bali lockdown saja selama 2 minggu. "Sekalian saja lockdown selama 2 minggu (14 hari)," ungkapnya saat ditemui, Senin (25/1). Tagel Winarta melihat momentum Hari Suci Nyepi Caka 1943, Minggu (14 Maret 2021) paling tepat untuk mengawali lockdown.
"Dengan catatan, selama 14 hari itu kebutuhan masyarakat terutama pangan dijamin oleh pemerintah. Minimal sembako," ujarnya. Tagel Winarta ngotot agar Bali lockdown mengingat pandemi sudah berlangsung setahun lebih. Perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata terdampak. "Setelah lockdown kita lihat trennya, apa masih naik atau mau turun. Kalau masih juga naik, saya jadi meragukan keabsahan hasil uji swab," ungkap Tagel.
Prediksi Tagel, statemen Gubernur Bali Wayan Koster bahwa rumah sakit meng-covidkan pasien bisa jadi benar adanya. "Sebab saya perhatikan, apapun penyakitnya pasti dicovidkan. Sakit kepala uji swab covid, anehnya orang kecelakaan patah tulang juga covid. Tambah aneh lagi, orang mati dibunuh juga covid. Kalau sudah dites pasti covid, kalau terus gini kapan kasusnya turun? Hasil uji dari alat ini perlu dipertanyakan keabsahannya. Seolah terus sengaja naik ini," ujarnya heran.
Selain itu, Tagel Winarta juga mengkritisi soal aturan wajib uji swab bagi wisatawan yang masuk Bali. Hal ini menurutnya sama dengan menutup keran pendapatan bagi kalangan pariwisata di Bali. Sebab wisatawan merasa terbebani dengan biaya uji swab yang tidak murah. "Orang punya duit untuk liburan. Tapi menjadi berat ketika harus uji swab. Ya kalau sendiri, kalau liburan sekeluarga keluar duit lumayan kan? Dan kenapa hanya diberlakukan untuk Bali? Daerah tujuan wisata lain, longgar kok," ujarnya. Maka itu, Tagel berharap pemerintah pusat menggratiskan biaya uji swab bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Bali.
"Ini akan sangat membantu hotel, restoran dan objek wisata di Bali. Apalagi saat ini sudah banyak akomodasi maupun objek yang lolos CHSE, menerapkan protokol kesehatan," terangnya.
Swab gratis ini, kata Tagel merupakan jeritan kalangan pariwisata yang mesadu (mengadu) ke gedung dewan. "Rencana mereka bisa mengais rejeki Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Mereka menangis, persiapan sudah matang. Tiyang tidak terima Bali saja, kok daerah kunjungan lain tidak. Kalau ingin meningkatkan pariwisata Bali. Biaya swab harusnya ditanggung pusat. Baru Bali bisa pakedek pekenyung, karyawan tidak banyak dirumahkan," pintanya. *nvi
Komentar