Mentan Ungkap 3 Jurus Tekan Impor
Harga Kedelai Sempat Naik
JAKARTA, NusaBali
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo buka suara terkait meningkatnya harga kedelai impor yang sempat terjadi awal 2021.
Dia mengaku telah memiliki tiga agenda agar Indonesia bisa mengurangi kedelai impor. "Terkait mencuatnya isu peningkatan harga kedelai impor yang terjadi di awal Januari, Kementan telah merespons dengan melakukan tindak lanjut dengan mencari solusi penyediaan dan stabilisasi harga kedelai tahun 2021. Kementan membuat langkah melalui tiga agenda," kata Syahrul saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikcom, Senin (25/1).
Syahrul mengatakan agenda pertama akan dilakukan selama 100 hari untuk memperlancar pasokan kedelai ke perajin tahu dan tempe di pasar, menstabilisasi harga, meningkatkan produksi pertanian, hingga membentuk gugus tugas lintas kementerian dan lembaga (K/L) salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"(Pertama) agenda SOS selama 100 hari ke depan di antaranya memperlancar pasokan ke pengrajin tahu tempe pasar, stabilisasi harga, meningkatkan produksi pertanian, menyiapkan CPCL, serta membentuk gugus tugas lintas kementerian/lembaga," ucapnya.
Cara untuk mengatasi masalah kedelai yang kedua adalah melakukan agenda sementara selama 200 hari meliputi penyiapan areal tanam seluas 325.000 hektare (ha), penyediaan pendanaan, pengendalian hama, dan penyiapan penanaman musim gadu.
"Ketiga, agenda permanen mengusulkan kedelai menjadi bagian dari 12 pangan strategis, memaksimalkan pasokan kedelai lokal, hilirisasi produk kedelai dan bentuk-bentuk lainnya," kata Syahrul menambahkan untuk mengatasi masalah kedelai.
Dia telah melaporkan tiga rencana kegiatan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengusulkan keringanan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan kedelai.
"Program tersebut sudah dilaporkan ke Bapak Presiden Jokowi pada 5 Januari 2021 sesuai surat Menteri Pertanian Nomor 01/M/1/2021. Selain itu ke Kemenko Perekonomian juga sudah melalui surat nomor 04/SR.2021/M/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk mengusulkan keringanan suku bunga KUR untuk pengembangan kedelai 2021," tandasnya. *
Syahrul mengatakan agenda pertama akan dilakukan selama 100 hari untuk memperlancar pasokan kedelai ke perajin tahu dan tempe di pasar, menstabilisasi harga, meningkatkan produksi pertanian, hingga membentuk gugus tugas lintas kementerian dan lembaga (K/L) salah satunya Kementerian Perdagangan (Kemendag).
"(Pertama) agenda SOS selama 100 hari ke depan di antaranya memperlancar pasokan ke pengrajin tahu tempe pasar, stabilisasi harga, meningkatkan produksi pertanian, menyiapkan CPCL, serta membentuk gugus tugas lintas kementerian/lembaga," ucapnya.
Cara untuk mengatasi masalah kedelai yang kedua adalah melakukan agenda sementara selama 200 hari meliputi penyiapan areal tanam seluas 325.000 hektare (ha), penyediaan pendanaan, pengendalian hama, dan penyiapan penanaman musim gadu.
"Ketiga, agenda permanen mengusulkan kedelai menjadi bagian dari 12 pangan strategis, memaksimalkan pasokan kedelai lokal, hilirisasi produk kedelai dan bentuk-bentuk lainnya," kata Syahrul menambahkan untuk mengatasi masalah kedelai.
Dia telah melaporkan tiga rencana kegiatan itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengusulkan keringanan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengembangan kedelai.
"Program tersebut sudah dilaporkan ke Bapak Presiden Jokowi pada 5 Januari 2021 sesuai surat Menteri Pertanian Nomor 01/M/1/2021. Selain itu ke Kemenko Perekonomian juga sudah melalui surat nomor 04/SR.2021/M/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 untuk mengusulkan keringanan suku bunga KUR untuk pengembangan kedelai 2021," tandasnya. *
Komentar