Puluhan Ribu PMI Gagal Berangkat ke Luar Negeri

Tak hanya Bali yang mengandalkan perekonomiannya dari kunjungan wisatawan asing dan domestic, tetapi juga ribuan pekerja migran yang dipulangkan dan batal diberangkatkan karena pandemi ini. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang disampaikan oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Sukmo Yuwono,  Minggu (7/3) kemarin mengatakan pada tahun 2020 lalu memulangkan 200 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di sejumlah sektor belahan dunia. Selain itu juga ada 87 ribu PMI yang ditunda keberangkatannya karena situasi pandemi. Dia pun tak memungkiri dari jumlah itu banyak PMI yang berasal dari Bali.

“Bali punya banyak PMI yang bekerja di kapal pesiar, terapis spa, pertanian, perikanan kelautan juga banyak. Kami harap rekan pekerja migran tetap bersemangat dan kami harapkan mau bekerja kembali ke luar negeri melalui jalur resmi, setelah pandemi mereda,” ucap Sukmo dalam dalam sosialiasasi peluang kerja luar negeri dan migrasi aman di wantilan Pura Desa Pemaron, Kecamatan/Kabupaten Buleleng.

Menurutnya peluang keberangkatan kembali mulai terbuka. Bahkan sejumlah negara yang bekerjasama dengan pemerintah Indonesia sudah membuka kran penerimaan pekerja migrant, seperti Jepang, Korea, Polandia, Selandia Baru. Dia yang didampingi Kepala UPT BP2MI Denpasar Wian Satriawan juga mengarahkan PMI asal Buleleng datang ke kantor resmi untuk dibantu pemberangkatan sesuai dengan keahlian yang dicari.

Sementara itu Anggota IX DPR RI, Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan terus mendorong pemerintah melalui BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja untuk mengirim PMI ke luar negeri. Terlebih saat ini seperti negara Jepang, Taiwan yang banyak penduduk usia lanjutnya memerlukan tenaga perawat. Selain juga Polandia, Selandia Baru yang fokus di sektor pertanian, dapat menjadi peluang PMI Indonesia dan di Bali pada khususnya.

“Pandemi ini memnag banyak berdampak tak hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Kita sebenarnya beberapa kali mendorong saat koordinasi juga. Contoh di Jepang, penduduk banyak yang tua. Pemerintah mereka  bingung dan lumpuh juga kalau tidak ada pekerja dari luar. Sehingga kami di Komisi IX mendorong pemberangkatan PMI dengan protokol kesehatan di negara kita dan di negara tujuan,” jelas Kader PDI Perjuangan asal Desa/Kecamatan Busungbiu Buleleng ini.

Namun kondisi seperti Jepang yang meminta langsung PMI dari Indonesia jumlahnya masih terbatas. Sehingga mantan anggota DPRD Provinsi Bali 3 periode ini terus mendorong BP2MI dan Kementerian Tenaga Kerja, mempermudah pengurusan perizinan dan persyaratan pemberangkatan PMI.

PMI yang masih bertahan di Buleleng diharapkannya dapat produktif dengan berbagai peluang usaha dan peluang kerja untuk dapat bertahan hidup. Komisi IX DPR RI menurut Kariyasa Adnyana juga membawa sejumlah program pelatihan. Pemerintah memalui berbagai program jaminan sosialnya juag sudah dilakukan. “Pekerja migran yang masih stay kami tetap arahkan mereka untuk ikut dalam program padat karya. Ini sudah tercover dalam dana desa, termasuk refocusing anggaran yang dipakai penanganan covid-19 dan jamnan sosial.

Karena pandemi ini cukup lama, kita harus menyadari juga. Karena pemerintah kelabakan juga dengan kondisi pandemi ini,” jelas dia. Dia pun meminta seluruh element masyarakat tetap bersatu dalam situasi pandemi yang merupakan penyakit global. “Jangan saling menyalahkan. Intinya pemerintah baik eksekutif dan legislative berupaya maksimal membantu masyarakat dalam situasi covid-19,” imbuh Kariyasa. *k23