Anggota DPR Minta Tata Kelola Beras Diperbaiki
JAKARTA, NusaBali
Rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk impor beras sebanyak satu juta ton mendapat kritikan dari anggota Komisi VI DPR RI yang antara lain membidangi perindustrian dan perdagangan, I Nyoman Parta.
Menurut pria dari daerah pemilihan Bali ini, impor beras bertolak belakang dengan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia pun meminta agar pemerintah memperbaiki tata kelola beras untuk mendorong kedaulatan pangan dalam negeri, sehubungan rencana impor beras yang mengundang polemik.
"Rencana tersebut kontraproduktif, tidak senapas dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Bagaimana mau memahami visi Pak Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan jika skema impor yang selalu dijadikan acuan oleh Mendag," ujar Parta, Minggu (21/3).
Bagi Parta, rencana Mendag sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan negara, apalagi kepentingan para petani. Hal itu sangat menyinggung perasaan para petani kita yang sudah susah payah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semestinya, Mendag memahami bahwa Petani adalah penghasil kebutuhan strategis negara.
"Dan sudah selayaknya Mendag membuat kebijakan yang berpihak pada para petani, bukan sebaliknya," tegas pria dari fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Mendag harus melindungi dan memberikan pembelaan kepada petani. Kemudian membuat kebijakan dengan membeli hasil pertanian lebih tinggi dari harga pasar, bukan malah membawa beras dari luar negeri.
Menurut Parta, stok beras yang ada saat ini cukup memadai untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, stock beras kita masih aman bahkan surplus. Data potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton atau naik 26 persen dibandingkan 2020.
"BPS juga menyebutkan, jika potensi surplus beras pada bulan Januari-April sekitar 4,8 juta ton. Mendag harusnya lihat data ini, karena ini lembaga resmi negara yang diberi mandat UU," imbuh Parta. Oleh karena itu, tidak ada relevansi impor beras dilakukan saat ini.
Terlebih saat petani kita memasuki masa panen. "Jangan jatuhkan dan lemahkan semangat moral para petani kita, jangan korbankan para petani kita dengan kebijakan yang berbau kepentingan para pemburu rente. PDIP akan berdiri tegak bersama para petani untuk menolak, jika ada kebijakan yang merugikan," ucap Parta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton. Jumlah itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 sebesar 11,46 juta ton.
Berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton. Stok itu terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Adapun CBP minimal sebesar 1,5 juta ton.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang. *k22
"Rencana tersebut kontraproduktif, tidak senapas dengan visi Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Bagaimana mau memahami visi Pak Jokowi soal kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan jika skema impor yang selalu dijadikan acuan oleh Mendag," ujar Parta, Minggu (21/3).
Bagi Parta, rencana Mendag sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan negara, apalagi kepentingan para petani. Hal itu sangat menyinggung perasaan para petani kita yang sudah susah payah memenuhi kebutuhan masyarakat. Semestinya, Mendag memahami bahwa Petani adalah penghasil kebutuhan strategis negara.
"Dan sudah selayaknya Mendag membuat kebijakan yang berpihak pada para petani, bukan sebaliknya," tegas pria dari fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, Mendag harus melindungi dan memberikan pembelaan kepada petani. Kemudian membuat kebijakan dengan membeli hasil pertanian lebih tinggi dari harga pasar, bukan malah membawa beras dari luar negeri.
Menurut Parta, stok beras yang ada saat ini cukup memadai untuk beberapa bulan ke depan. Bahkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, stock beras kita masih aman bahkan surplus. Data potensi produksi beras pada Januari sampai April 2021 sekitar 14 juta ton atau naik 26 persen dibandingkan 2020.
"BPS juga menyebutkan, jika potensi surplus beras pada bulan Januari-April sekitar 4,8 juta ton. Mendag harusnya lihat data ini, karena ini lembaga resmi negara yang diberi mandat UU," imbuh Parta. Oleh karena itu, tidak ada relevansi impor beras dilakukan saat ini.
Terlebih saat petani kita memasuki masa panen. "Jangan jatuhkan dan lemahkan semangat moral para petani kita, jangan korbankan para petani kita dengan kebijakan yang berbau kepentingan para pemburu rente. PDIP akan berdiri tegak bersama para petani untuk menolak, jika ada kebijakan yang merugikan," ucap Parta.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton. Jumlah itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton atau 26,84 persen dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 sebesar 11,46 juta ton.
Berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton. Stok itu terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton. Adapun CBP minimal sebesar 1,5 juta ton.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan impor beras sebanyak satu juta ton karena pasokan berkurang. *k22
Komentar