Kuota PPPK dan CPNS Harus Terpenuhi
Dewan Tabanan Warning BKPSDM
Pemkab Tabanan dapat jatah 1.615 orang, rinciannya 1.485 untuk PPPK dan 130 untuk CPNS.
TABANAN, NusaBali
Pemkab Kabupaten Tabanan mendapat kuota formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 sebanyak 1.615 orang. Rinciannya 1.485 untuk PPPK dan 130 untuk CPNS.
Untuk memastikan proses tindak lanjut tersebut, Komisi I DPRD Tabanan membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, Perlindungan HAM, Pelaksanaan OTDA, Pertanahan, Perizinan, Kepegawaian dan aparatur, Penerangan dan pers, Sosial politik dan organisasi masyarakat— menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan pada Selasa (25/5). Dalam kesempatan itu dewan mewarning kuota formasi yang diberikan harus terpenuhi, jangan sampai kosong.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menjelaskan pihaknya menggelar rapat untuk memastikan kuota yang diberikan pusat terhadap rekrutmen PPPK dan CPNS. Program dari Kemendikbud ini dirasa sangat bagus bagi tenaga kontrak ataupun tenaga abdi di sekolah, karena sebagai salah satu jaminan untuk memberikan kinerja yang maksimal. “Artinya ini semacam mereka mendapatkan hak sesuai dengan ketegasan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK,” kata Eka Nurcahyadi.
Dia menegaskan, dalam proses rekrutmen tersebut, kuota yang diberikan oleh pusat seluruhnya harus terpenuhi. Jangan sampai dari kuota yang diberikan ada yang kosong. “Biasanya di dalam proses rekrutmen masih ada kendala masalah penentuan passing grade. Untuk itu kami meminta kepada BKPSDM berkoordinasi ke pusat begitu ada yang tak lolos untuk mengantisipasi adanya formasi kosong,” tegas Eka Nurcahyadi.
Politisi PDIP asal Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, ini menambahkan, kendati pun sudah ada rekrutmen untuk pengangkatan PPPK, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) terkait dengan tenaga guru yang belum masuk dapodik. Untuk itu BKPSDM diminta tetap mengusulkan, termasuk juga mengusulkan tenaga kontrak di luar guru. “Karena kita harus mengisi juga kekurangan guru yang pensiun, untuk yang belum masuk dapodik, tetap diusulkan,” tegas Eka Nurcahyadi.
Kepala BKPSDM Tabanan I Wayan Sugatra, menegaskan seluruh kuota formasi 1.485 untuk PPPK dan 130 untuk CPNS yang diberikan pusat diputuskan diambil Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ini sesuai dengan hasil laporan dan koordinasi dengan pimpinan daerah. “Kita dapat kuota PPPK dan CPNS sebanyak 1.615, sesuai keputusan pimpinan diputuskan untuk mengambil,” tegas Sugatra.
Kata Sugatra, sebenarnya kuota yang diberikan oleh pusat masih jauh dari yang diusulkan BKPSDM. Semula untuk PPPK diusulkan sebanyak 1.620 yang diberikan pusat sebanyak 1.485, sedangkan untuk CPNS diusulkan 705 diberikan kuota hanya 130 formasi. “Usulan ini sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan di Tabanan,” imbuhnya.
Kini dengan sudah diputuskan untuk mengambil seluruh kuota, BKPSDM Tabanan tengah persiapan proses rekrutmen yang rencananya akan digelar mulai 30 Mei 2021. Khusus untuk proses pelaksanaan tes CAT CPNS sudah diusulkan anggaran sebanyak Rp 900 juta. Sementara proses rekrutmen PPPK langsung dibiayai Kemendibud. “Tes CAT untuk CPNS memang digelar mandiri, nanti kita juga berkoordinasi dengan Pemprov Bali supaya selaras satu jalur,” beber Sugatra.
Mengenai formasi PPPK yang dibuka tahun 2021 ini seluruhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Ada formasi Pendidikan Agama Hindu, guru Penjaskes, Guru Bimbingan Konseling, Guru Matematika, dan lain-lain. Sementara untuk 130 CPNS ini terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. “Yang tenaga kesehatan ini formasinya seperti perawat, dokter spesialis bedah, apoteker, dan tenaga teknis,” beber Sugatra.
Dia pun meminta kepada seluruh pendaftar untuk sekarang menyiapkan diri. Jangan percaya terhadap iming-iming untuk bisa lolos karena hal tersebut harus melalui proses. “Sekarang siapkan diri masing-masing, belajar dengan baik, karena yang menentukan lolos adalah kita sendiri,” pesan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabanan ini. *des
Untuk memastikan proses tindak lanjut tersebut, Komisi I DPRD Tabanan membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban, Perlindungan HAM, Pelaksanaan OTDA, Pertanahan, Perizinan, Kepegawaian dan aparatur, Penerangan dan pers, Sosial politik dan organisasi masyarakat— menggelar rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan pada Selasa (25/5). Dalam kesempatan itu dewan mewarning kuota formasi yang diberikan harus terpenuhi, jangan sampai kosong.
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi, menjelaskan pihaknya menggelar rapat untuk memastikan kuota yang diberikan pusat terhadap rekrutmen PPPK dan CPNS. Program dari Kemendikbud ini dirasa sangat bagus bagi tenaga kontrak ataupun tenaga abdi di sekolah, karena sebagai salah satu jaminan untuk memberikan kinerja yang maksimal. “Artinya ini semacam mereka mendapatkan hak sesuai dengan ketegasan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang PPPK,” kata Eka Nurcahyadi.
Dia menegaskan, dalam proses rekrutmen tersebut, kuota yang diberikan oleh pusat seluruhnya harus terpenuhi. Jangan sampai dari kuota yang diberikan ada yang kosong. “Biasanya di dalam proses rekrutmen masih ada kendala masalah penentuan passing grade. Untuk itu kami meminta kepada BKPSDM berkoordinasi ke pusat begitu ada yang tak lolos untuk mengantisipasi adanya formasi kosong,” tegas Eka Nurcahyadi.
Politisi PDIP asal Desa Batanyuh, Kecamatan Marga, ini menambahkan, kendati pun sudah ada rekrutmen untuk pengangkatan PPPK, pemerintah masih punya pekerjaan rumah (PR) terkait dengan tenaga guru yang belum masuk dapodik. Untuk itu BKPSDM diminta tetap mengusulkan, termasuk juga mengusulkan tenaga kontrak di luar guru. “Karena kita harus mengisi juga kekurangan guru yang pensiun, untuk yang belum masuk dapodik, tetap diusulkan,” tegas Eka Nurcahyadi.
Kepala BKPSDM Tabanan I Wayan Sugatra, menegaskan seluruh kuota formasi 1.485 untuk PPPK dan 130 untuk CPNS yang diberikan pusat diputuskan diambil Pemerintah Kabupaten Tabanan. Ini sesuai dengan hasil laporan dan koordinasi dengan pimpinan daerah. “Kita dapat kuota PPPK dan CPNS sebanyak 1.615, sesuai keputusan pimpinan diputuskan untuk mengambil,” tegas Sugatra.
Kata Sugatra, sebenarnya kuota yang diberikan oleh pusat masih jauh dari yang diusulkan BKPSDM. Semula untuk PPPK diusulkan sebanyak 1.620 yang diberikan pusat sebanyak 1.485, sedangkan untuk CPNS diusulkan 705 diberikan kuota hanya 130 formasi. “Usulan ini sesuai dengan kebutuhan yang memang diperlukan di Tabanan,” imbuhnya.
Kini dengan sudah diputuskan untuk mengambil seluruh kuota, BKPSDM Tabanan tengah persiapan proses rekrutmen yang rencananya akan digelar mulai 30 Mei 2021. Khusus untuk proses pelaksanaan tes CAT CPNS sudah diusulkan anggaran sebanyak Rp 900 juta. Sementara proses rekrutmen PPPK langsung dibiayai Kemendibud. “Tes CAT untuk CPNS memang digelar mandiri, nanti kita juga berkoordinasi dengan Pemprov Bali supaya selaras satu jalur,” beber Sugatra.
Mengenai formasi PPPK yang dibuka tahun 2021 ini seluruhnya sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Ada formasi Pendidikan Agama Hindu, guru Penjaskes, Guru Bimbingan Konseling, Guru Matematika, dan lain-lain. Sementara untuk 130 CPNS ini terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga teknis. “Yang tenaga kesehatan ini formasinya seperti perawat, dokter spesialis bedah, apoteker, dan tenaga teknis,” beber Sugatra.
Dia pun meminta kepada seluruh pendaftar untuk sekarang menyiapkan diri. Jangan percaya terhadap iming-iming untuk bisa lolos karena hal tersebut harus melalui proses. “Sekarang siapkan diri masing-masing, belajar dengan baik, karena yang menentukan lolos adalah kita sendiri,” pesan mantan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tabanan ini. *des
Komentar