Tag: DPRD Karangasem

DPRD Karangasem mengawal realisasi dana bansos senilai Rp 500 juta per orang untuk anggota, dan Rp 600 juta per orang untuk pimpinan dewan.

Tunggakan kelas I sebanyak 2.925 jiwa senilai Rp 2,404 miliar, kelas II sebanyak 2.164 jiwa sebesar Rp 981,52 juta, dan kelas III sebanyak 3.417 jiwa dengan nominal Rp 621,711 juta.

DPRD Karangasem bersama jajaran eksekutif sepakat membentuk Peraturan Daerah (Perda) Badan Pengelola Kawasan Padangbai, agar di kemudian hari tidak bermasalah secara hukum dalam hal memungut retribusi. Sebab menyangkut retribusi mesti diatur perda bukan peraturan bupati (Perbup).

Sejak Badan Pengelola Dermaga Rakyat Desa Padangbai terbentuk, tarif retribusi penyeberangan naik dari Rp 10.000 menjadi Rp 100.000 per orang.

Dua posisi penting di DPC Partai Hanura Karangasem, yakni sekretaris dan bendahara direvitalisasi.

Adanya tenaga kontrak yang menerima imbalan Rp 400.000 jadi pembahasan panjang dalam rapat itu.

Pansus DPRD Karangasem mempertanyakan soal rekrut tenaga kontrak SD, yang diduga sarat titipan. 

Ketua DPRD Karangasem I Nengah Sumardi membatalkan rapat, karena kecewa lantaran Tim Penyusun Anggaran Daerah (TAPD) Karangasem diwakilkan.

Parka mundur dari PKPI dan pindah ke Gerindra setelah melihat prospek lebih menjanjikan untuk memenangkan kursi DPRD Karangasem di Pileg 2019.

Nengah Suciati yang notabene kakak kandung Ketua Komisi IV DPRD Karangasem, Nyoman Musna Antara, protes karena sukses raih skor tertinggi dalam seleksi, namun tidak direkomendasi Camat Kubu sebagai Kaur Keuangan Desa Tianyar Tengah

Tiga kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang semula dijatah untuk Fraksi PDIP, dirampas koalisi besar yang dimotori Golkar

Sedikitnya enam OPD (organisasi perangkat daerah) di Karangasem kesulitan mendapatkan kantor dan SDM (sumber daya manusia).

Versi Gede Sumantara, penundaan tanpa sebab yang jelas sama artinya menjatuhkan kredibilitas Bupati Karangasem.

Versi Tama Tenaya, staf di DPRD Bali sudah uring-uringan, karena mereka belum gajian hingga 11 Januari

Sekkab Karangasem berharap penggunaan SILPA hanya dengan surat rekomendasi  dewan. Tetapi dewan minta melalui APBD Perubahan 2017.

Versi sumber di Demokrat, Karya Kartika tak masuk usulan jadi Sekretaris DPC, karena ditarget lenger dari kursi Wakil Ketua DPRD Karangasem

Sebanyak 55 orang dari 81 staf Puskesmas Selat menyatakan kurang nyaman bekerja di bawah kepemimpinan Kepala Puskesmas Ni Made Dwindahari.

Komisi II DPRD Karangasem sidak beberapa proyek fisik yang terancam tidak tuntas pengerjaannya hingga tahun anggaran 2016 berakhir.

Dana TPK Sekkab terpangkas Rp 5 juta, Kadis dan Kepala Badan Rp 4 juta, dan kepala bagian (Kabag) sebesar Rp 3 juta.