Tag: PAD

Wakil Ketua DPRD Badung Wayan Suyasa mengkritisi perusahaan umum daerah (perumda) di Badung yang selalu minta disusui lewat dana penyertaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng dari pajak tahun 2019 ini tak memenuhi target.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tabanan tahun 2020 ditarget Rp 450 miliar. Untuk mengoptimalkan itu DPRD bersama Pemkab Tabanan gelar rapat kerja pada Jumat (29/11).

Pemkab Tabanan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 Rp 450 miliar.

Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor rumah potong hewan (RPH) tahun 2019 sebesar Rp 38 juta.

Dewan minta Rp 420 miliar, sedangkan eksekutif hanya sanggup pasang angka Rp 389 miliar.

PAD Bali tahun 2020 ditarget Rp 3,762 triliun, naik sekitar Rp 362 miliar dibanding periode sebelumnya yang mencapai Rp 3,40 triliun

Peluang pendapatan dari sektor pajak air tanah cukup tinggi. Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli targetkan pendapatan sebesar Rp 343.470.000.

Secara kasat mata mudah sekali menaikkan target. Kecuali yang sifatnya retribusi seperti Tanah Lot karena tergantung kunjungan wisatawan.

Target PAD Badung tahun 2021 juga dikoreksi dari semula Rp 7,829 triliun menjadi Rp 6,380 triliun alias terkoreksi Rp 1,448 triliun

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (Pemda) kreatif untuk menggali potensi objek pendapatan guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Gubernur Bali Wayan Koster mengharapkan ada terobosan baru dalam menggali potensi pendapatan daerah kedepannya.

Capaian pendapatan asli daerah (PAD) untuk empat daya tarik wisata (DTW) di Tabanan hingga akhir 2018 belum sesuai target.

“Investasi memang menjadi kebutuhan mutlak dan tak bisa ditawar-tawar agar Badung memiliki alternatif pendapatan” (Sekda Badung Wayan Adi Arnawa)

Realisasi pajak daerah pada 2018 menunjukkan tren peningkatan ketimbang realisasi pada 2017.

Pengelolaan Aset Pemprov Bali saat ini masih belum maksimal untuk menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Buleleng, ternyata tidak mampu memenuhi target kenaikan PAD sebesar Rp 450 miliar, meski sebelumnya menyatakan setuju

Akhirnya deal, target PAD versi Pemkab ‘harus’ dinaikkan hingga Rp 68 miliar menjadi total Rp 450 miliar.

Pemandangan Umum (PU) Fraksi Golkar

Bupati Mas Sumatri menyayangkan target PAD melesat naik dibandingkan yang tertuang di KUA dan PPAS.