Tag: PHR

BANGLI, NusaBali
Pemkab Bangli segera membentuk tim yustisi untuk optimalkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR).

MANGUPURA, NusaBali
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)/Pesedahan Kabupaten Badung menyambut baik rencana dibukanya penerbangan internasional pada 14 Oktober 2021.

Tidak menutup kemungkinan di masa pandemi Covid-19, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) malah melebihi pajak hotel dan restoran (PHR).

SINGARAJA, NusaBali
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng memutuskan untuk memasang spanduk dan stiker di tiga hotel wilayah Buleleng yang menunggak pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga pajak hotel dan restoran (PHR).

BANGLI, NusaBali
Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar mencoba langsung penggunaan sistem point of sale (POS) di salah satu restoran di kawasan Kintamani, Bangli, Selasa (11/5).

TABANAN, NusaBali
Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020, membuat realisasi Pajak Hotel dan Restoran (PHR) pada Triwulan I, sulit tercapai.

BANGLI, NusaBali
Petugas Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli dan Bank BPD Bali mulai turun memasang poin off sale (POS), Senin (3/5).

TABANAN, NusaBali
Pandemi Covid-19 membuat Pemkab Tabanan tahun 2021 menurunkan target penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR).

Pembebasan PHR juga belum bias dilakukan karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pusat.

DENPASAR, NusaBali
Bali terancam kehilangan Rp 2,25 triliun pemasukan dari pajak hotel dan restoran (PHR), menyusul kebijakan pusat untuk hentikan sementara selama 6 bulan pungut PHR sebagai upaya pemulihan pariwisata akibat wabah virus Corona.

MANGUPURA, NusaBali
DPRD Badung layangkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, terkait kebijakan pusat stop selama 6 bulan pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) sebagai upaya pemulihan pariwisata akibat wabah virus Corona.

Pemkab Gianyar terancam kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 300 miliar dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) tahun 2020, menyusul kebijakan pusat yang melarang pemerintah daerah memungut PHR selama 6 bulan sejak Maret 2020.

Pemkab Badung terancam kehilangan pendapatan dari pajak hotel dan restoran (PHR) sebesar Rp 1,6 triliun di tahun 2020 ini.

Tunggakan PHR (pajak hotel dan restoran) di Kabupaten Gianyar sejak beberapa tahun hingga 2019 terakumulasi menjadi Rp 26.038.859.674.

Total ada 198 rumah kos di wilayah Badung yang dikenai pajak. Pajak yang dikenakan tidak jauh berbeda dengan pajak hotel, yakni 10 persen.

Pimpinan DPRD Bali menilai janji Gubernur Wayan Koster untuk memberikan hibah lebih besar kepada Kabupaten Bangli, merupakan solusi terbaik untuk meredakan kisruh penyisihan pajak hotel dan restoran (PHR) dari Denpasar.

Bupati Bangli Made Gianyar sebut kesepakatan terkait PHR tidak seharusnya diakhiri secara sepihak, namun atas persetujuan 6 kabupaten

Banyak kegiatan yang dirancang dalam APBD Bangli terpaksa harus dipangkas.

Pemkot Denpasar berdalih penyisihan PHR kepada 6 kabupaten, termasuk Bangli, tahun 2019 ditiadakan karena anggaran terbatas

Pembangunan hotel dan restoran di Klungkung, terutama di Kecamatan Nusa Penida, berkembang pesat seiring dengan perkembangan pariwisata.