Tag: Money Politic

Agar bantuan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) atau keluarga kurang mampu ini, netral dari muatan politik praktis.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) terkait temuan cap jempol dalam amplop yang disiapkan politikus Golkar Bowo Sidik Pangarso untuk 'serangan fajar' Pemilu 2019.

Duit Suap Anggota DPR buat Serangan Fajar

Oka Gunastawa: Sing NasDem Sing Keren

Kendati tahapan Pilgub Bali 2018 sudah memasuki masa tenang per 24 Juni 2018, bukan berarti kampanye pasangan calon praktis terhenti.

Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, janji per 11 Juni 2018 sudah ada keputusan atas laporan masyarakat terkait dugaan money politics Mantra-Kerta.

Sehari sebelum masa kampanye Pilgub Bali 2018, Pilkada Gianyar 2018, dan Pilkada Klungkung 2018 yang akan dimulai Kamis (15/2) ini, Bawaslu Bali menggelar Deklarasi ‘Lawan Money Politics (politik uang) dan Politisasi SARA.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangli menggandeng komunitas perempuan di Bangli, untuk berperan aktif dalam pengawasan pesta demokrasi.

Partai politik (parpol) sejauh ini belum mengeluarkan rekomendasi terhadap calon yang akan diusung dalam Pilkada Klungkung 2018 mendatang.

Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kabupaten Buleleng terus mendalami kasus dugaan money politics dalam verifikasi factual ulang dukungan pasangan calon Independen, Dewa Nyoman Sukrawan-Gede Dharma Wijaya (Paket Surya), yang dilaporkan pihak menerima uang, Rabu (9/11) malam.

Mahasiswa akan diterjunkan pada saat tahapan Pilkada dimulai hingga akhir masa Pilkada.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pada pasangan calon peserta pilkada dan para tim sukses di enam kabupaten/kota di Bali jangan sampai melakukan politik uang (money politic), terutama di masa tenang.

Cabup-Cawabup Karangasem yang diusung PDIP I Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati (SMS) menyiapkan 6.000 relawan untuk mencegah terjadinya ‘serangan fajar’ atau politik uang di Pilkada Karangasem 9 Desember 2015 mendatang.

6 warga ‘diadili’ terkait isu terima uang, dan mengakui dapat uang Rp 100 ribu hingga Rp 2 juta, salah satunya didapat dari oknum anggota DPRD Tabanan.