Tag: BKPM

MANGUPURA, NusaBali - Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa menerima kunjungan kerja (kunja) Kementerian Investasi terkait dengan Kabupaten Badung masuk delapan besar nominasi dengan penilaian kategori sangat baik, Selasa (27/8) di Puspem Badung.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bercanda kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno lantaran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4 persen.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan sebanyak 7.146.105 nomor induk berusaha (NIB) melalui sistem online single submission (OSS) dengan komposisi usaha mikro sebanyak 6.887.479 NIB, disusul usaha kecil 187.402 NIB, lalu 23.350 NIB usaha menengah, dan 47.874 usaha besar.

JAKARTA, NusaBali - Indonesia membutuhkan investasi di bidang hilirisasi US$ 545,3 miliar atau Rp 8.615,7 triliun (kurs Rp 15.800). Hal itu dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara maju atau mencapai Indonesia Emas 2045.

JAKARTA, NusaBali - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi periode April-Juni (triwulan II) 2023 sebesar Rp 349,8 triliun.

JAKARTA, NusaBali - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta tambahan anggaran tahun 2024 untuk menyempurnakan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko. Hal ini dalam rangka demi mencapai target realisasi investasi sebesar Rp 1.600 triliun.

JAKARTA, NusaBali
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin target realisasi investasi sebesar Rp1.200 triliun tercapai pada akhir 2022.

JAKARTA, NusaBali
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi ke dalam negeri pada semester I/2020 tidak menunjukan tren penurunan yang sama dengan mayoritas negara saat pandemi Covid-19.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif paling agresif untuk menghadapi perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara ekonomi utama.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan izin penggunaan tenaga kerja asing adalah jenis perizinan yang paling rawan pungutan liar (pungli) terutama bagi investor internasional.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih melakukan evaluasi atas penerapan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterbitkan pada 2016 lalu.