Tag: MK

JAKARTA, NusaBali
Menko Polhukam, Mahfud MD, mengaku sudah menduga Perppu No 1 Tahun 2020 akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA, NusaBali
Hakim Mahkamah Konstitusi ( MK), Arief Hidayat, menyebut pihaknya tidak berwenang untuk menambah durasi waktu penanganan dugaan pelanggaran Pilkada bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketentuan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

UUD 1945 menyaratkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan.

KPU memiliki beban mengumpulkan bukti-bukti serta saksi dari seluruh Indonesia untuk menjawab dalil perbaikan gugatan hanya dalam waktu tiga hari.

Dalam Gugatan Hasil Pilpres oleh Prabowo-Sandi di MK

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan terlalu tergesa-gesa jika menyebut pelaksanaan Pemilu 2019 adalah yang terburuk sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia.

Dalam berkas gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta dijadikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024.

DPW Partai Berkarya Bali menyerahkan pengajuan gugatan hasil pemilu legislatif (Pileg) 2019 untuk Provinsi Bali ke Mahkamah Konstitusi (MK) ke DPP Partai Berkarya.

Versi Raka Sandi, untuk antisipasi persiapan menghadapi sengketa Pemilu 2019, Bawaslu Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali telah membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang terdiri dari SDM internal

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, kembali menegaskan MK akan bersikap independen dalam memutuskan perkara sengketa pilpres 2019.

KPK sedih, MK tolak uji materi yang diajukan pegawai KPK

Usulan ini sekaligus membuktikan bahwa BKOW Bali tidak diam untuk perempuan yang siap menuju kursi legislatif

Berharap tidak ada warga yang bernasib seperti dirinya

Perda LPD Nomor 4 Tahun 2012 tentang LPD sudah tidak mampu lagi menampung kebutuhan LPD baik soal perkembangan maupun persoalan-persoalan yang muncul.

Pemanggilan anggota DPRD Provinsi yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan Mendagri, sedangkan anggota DPRD kabupaten/kota harus mendapat persetujuan dari gubernur.