Tag: MK
DENPASAR, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengonfirmasi secara resmi, Provinsi Bali dan sembilan kabupaten/kotanya tidak termasuk dalam daftar wilayah dengan sengketa hasil Pilkada Serentak 2024 melalui Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).
Menteri Dikdasmen, Abdul Mu'ti menilai keputusan MK yang mewajibkan penyelenggara sekolah melaksanakan mata pelajaran pendidikan agama sudah sejalan dengan amanat UUD 1945.
Jakarta, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
DENPASAR, NusaBali.com – Partai Hanura menyambut positif keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan presiden, menjadikan batasan tersebut menjadi 0 persen.
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal (presidential threshold) dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan resmi diumumkan oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang pleno di Jakarta, Kamis (2/1/2025).
JAKARTA, NusaBali.com – Pelantikan kepala daerah terpilih dari Pilkada Serentak 2024 akan diundur hingga Maret 2025, dari yang semula dijadwalkan pada Februari 2025. Keputusan tersebut terkait penyelesaian seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru akan rampung pada 13 Maret 2025.
JAKARTA, NusaBali.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memperpanjang masa tugas I Dewa Gede Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) hingga 31 Desember 2025. Keputusan ini berdasarkan Keputusan Ketua MK Nomor 6 Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan yang tetap seperti periode sebelumnya.
SINGARAJA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buleleng memastikan nihil sengketa Pilkada Serentak 2024 di wilayah tersebut.
DENPASAR, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali masih menunggu Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelum mengeluarkan surat keputusan (SK) penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali (Pilgub) Bali 2024.
MANGUPURA, NusaBali.com – Universitas Udayana (Unud) menggelar upacara akademik pengukuhan Guru Besar Tetap pada Sabtu (30/11/2024) di Kampus Unud, Jimbaran. Salah satu tokoh yang dikukuhkan adalah Prof. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum., yang menyampaikan orasi bertema "Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Negara Demokrasi yang Berdasar atas Hukum di Indonesia".
JAKARTA, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri yang tidak netral, yakni membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pilkada, bisa dijatuhi pidana penjara dan/atau denda.
MANGUPURA, NusaBali.com — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mensosialisasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. Register 133/PUU-XXI/2023 tentang perpanjangan jangka waktu permohonan bantuan bagi korban tindak pidana terorisme.
Mahasiswa sempat menyindir Presiden RI Joko Widodo sebagai pembangkang konstitusi.
DENPASAR, NusaBali.com – Ratusan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) menggelar aksi demonstrasi dengan nuansa penuh simbolisme dan protes yang kuat pada Jumat (23/8/2024). Dalam aksi ini, sekitar 300 mahasiswa berpakaian serba hitam berjalan menuju persimpangan di depan gerbang utama Unud sambil membawa foto Presiden Joko Widodo di dalam sebuah keranda, yang diiringi oleh alunan gamelan baleganjur.
JAKARTA, NusaBali - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpin diberikan seluasnya, dan jangan ada tembok kekuasaan yang berusaha menghalangi kontestasi demokratis di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
DENPASAR, NusaBali.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Bali merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Putusan tersebut menjadi topik diskusi utama di internal PAN Bali, khususnya menjelang Kongres PAN yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 23 Agustus 2024.
JAKARTA, NusaBali - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
JAKARTA, NusaBali.com - Spekulasi mengenai kandidat potensial untuk Pilkada Jakarta 2024 semakin memanas setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengungkapkan bahwa Anies Baswedan bisa jadi salah satu dari tiga nama yang akan diusung partainya pada Pilkada DKI Jakarta 2024.
JAKARTA, NusaBali.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2024 disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk DPP PDI Perjuangan.
JAKARTA, NusaBali.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah mengubah ketentuan ambang batas (threshold) pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.
Kunjungan Wisatawan 2024 di Danu Beratan
Penataan Kawasan
Diskon Tarif Listrik
Ingin Berlangganan Koran Nusabali? Hubungi Tim Sirkulasi 0361-227410
Nusa Ning Nusa
Judi Online Melilit dan Parasit
JUDI online sulit dicegah karena kombinasi berbagai faktor. Antara lain, faktor teknis, sosial, dan ekonomi yang membuatnya terus berkembang meskipun ada regulasi yang ketat.