Tag: KIS

Warga baru sadar tak lagi terdaftar dalam JKN KIS saat harus dirawat di rumah sakit.

Padahal Pemkab Klungkung punya program Layanan Kesehatan Bagi Sulinggih.

Warga yang namanya masuk dalam daftar pengusulan dan data tidak valid disarankan menggunakan jalur umum dengan biaya pribadi jika ke RS.

Pemicunya karena kesalahan data kependudukan yang tidak bisa dibaca oleh sistem di komputer.

Meski iuran untuk tujuh bulan ke depan sudah dilunasi, namun aktivasi ulang peserta KIS-PBI baru bisa dimanfaarkan per bulan Februari 2020.

Pemegang KIS PBI yang dinonaktifkan, akan aktifkan kembali dalam waktu sebulan.

Dampak naiknya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, membuat Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan tidak bisa mengcover keseluruhan peserta pemegang Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

Kartu yang dinonaktifkan per 1 Januari 2020 membuat pasien miskin yang sebelumnya menggunakan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) kelimpungan.

Penonaktifan JKN KIS di Buleleng itu adalah KIS warga tak mampu yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos.

Duta BPJS Kesehatan Ade Rai menunjukan otot tubuhnya saat memberikan sosialisasi hidup sehat kepada Forum Pimpinan Daerah dan Tokoh Agama di Pendopo. Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/7).

Beberapa perbekel di Kecamatan Baturiti mengeluh, KIS untuk wilayah mereka diambil oleh oknum yang bukan perangkat desa. Dikhawatiri, KIS disalahgunakan.

Jika nantinya ditemukan kartu yang sama orangnya beda, keduanya dibuatkan NIK baru.

Komisi IV DPRD Karangasem menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Karangasem di gedung dewan, Senin (27/8).

DPRD Buleleng dibuat kesal dengan kinerja eksekutif dalam pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), bagi masyarakat kurang mampu.

Dalam ketentuan standar pelayanan KIS PBI hanya untuk kelas III. Sedangkan Pemkab Buleleng berniat agar sulinggih dan Jero Mangku Pura Khayangan Tiga mendapat pelayanan kelas I dan II kendati memakai KIS PBI.

Setelah mendapat kepastian tambahan kuota Kartu Indonesia Sehat (KIS), DPRD Buleleng melalui Komisi IV meminta agar masing-masing desa/kelurahan berani membuka data penerima sesuai dengan data base terpadu (DBT).

Pemberian rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi warga kurang mampu di Buleleng, kini diperketat.

Orang yang mengurus permohonan layanan KIS ke Dinas Sosial, datang dengan data dan persyaratan yang tak lengkap (Kadis Sosial Buleleng Gede Komang).

Bupati Karangasem, I Gusti Ayu Mas Sumatri, menandatangani naskah kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diwakili Kepala Cabang Klungkung, Endang Triana Simanjuntak, di kantor Bupati Karangasem, Jumat (19/1).

Kondisi di lapangan masih ada warga miskintercecer alias tidak tercatat dalam daftar.  Menyusul temuan itu, Pemkab Buleleng lakukan verifikasi dan validasi ulang.