Tag: RUU

Revisi UU 64/58, DPRD Bali Minta Dilibatkan Sejak Awal

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahaan rampung pada Juli 2018.

Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Sejak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Atas Tanah Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) gencar menyerap usulan materi dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Untuk kedua kalinya PAN selaku parpol pendukung membangkang dari pemerintahan Presiden Jokowi.

PDIP, yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah, meminta pengambilan keputusan RUU Pemilu langsung dilakukan secara voting.

Pansus RUU Pemilu DPR RI menyerap aspirasi dari empat partai baru dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Anggota Komisi XI DPR RI  John G. Plate menyatakan, revisi undang-undang (RUU) Perbankan sudah ada naskah akademik berikut drafnya, termasuk tentang keterbukaan informasi perbankan (Otomatic action of information) antar negara.

Terjadinya bom bunuh diri di depan Mapolresta Solo pada 5 Juni lalu bisa dikatakan sebagai tindakan teroris.

Anggota komisi III DPR RI sekaligus anggota Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme

Sejumlah anggota Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme DPR RI menginginkan TNI dan BIN terlibat dalam menangani masalah terorisme.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas).

Adanya tarik ulur antara pemerintah dan DPR menyebabkan belum disahkannya rancangan undang-undang Minuman Beralkohol (RUU Mikol) sampai saat ini.

Panja RUU Jasa Konstruksi menargetkan RUU tersebut disahkan menjadi UU  pada Juni mendatang. Kini RUU masih dalam tahap pembahasan pemerintah dan DPR RI.

Dalam sidang paripurna DPR RI pada Selasa (17/5) kemarin, Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Mikol) menjadi salah satu  prioritas DPR untuk diselesaikan pada masa sidang V ini.

Jika tak ada perubahan dipastikan KPK tolak RUU tersebut.

Panitia khusus rancangan undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan kalangan agama. 

Ketua Pansus Hak Paten John Kennedy Aziz menilai Undang-Undang Paten yang ada saat ini subtansinya tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat baik secara nasional dan internasional.