Tag: DPRD Buleleng

Mantan anggota DPRD Buleleng, periode 2004-2009, Gede Rasa Dana, ternyata belum mengembalikan mobil dinas jenis Daihatsu Espass sampai sekarang.

Tiga dari enam fraksi di DPRD Buleleng meminta, agar pencabutan Perda Jalur Hijau ditunda hingga ada kajian lebih mendalam.

Tingkat kehadiran anggota Dewan, kembali berimbas. Rapat paripurna lembaga DPRD Buleleng, Rabu (19/9) pagi, nyaris ditunda gara-gara jumlah anggota wakil rakyat yang ngantor sedikit.

DPRD Buleleng meminta agar pelaksanaan pemilihan perbekel (Pilkel) untuk pengganti antar waktu (PAW) mempertimbangkan perhelatan Pileg dan Pilpres tahun 2019.

Pencabutan Perda Jalur Hijau masih timbulkan pro kontra. Lembaga DPRD Buleleng, belum bisa menerima pencabutan tersebut, sebelum ada regulasi sebagai penggantinya.

Pemkab Buleleng Minta Fatwa

Sekitar 1.200 anggota Badan Permusyawarahan Desa (BPD) di 129 Desa yang ada di Kabupaten Buleleng, mengakhiri masa tugasnya per April 2019.

Pemkab Buleleng pernah menetapkan 61 titik jalur hijau di sepanjang wilayah Buleleng. Namun dari jumlah itu, 56 titik sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan yang ada.

H Mulyadi Putra, akhirnya diberhentikan sebagai anggota DPRD Buleleng, setelah loncat partai di pencalonan Pileg 2019.

Tangani Kondisi Keuangan PD Pasar

Tim Appraisal menyebut kelayakan tunjangan perumahan dari Rp 15 juta harusnya Rp 30 juta, sedangkan tunjangan transportasi dari Rp 11 juta menjadi Rp 20 juta per bulan.

Soal Pemangkasan Jatah Hibah Bansos

Dana bansos masing-masing sebesar Rp 1 miliar per anggota dewan tidak boleh diutak-atik lagi.

Status H Mulyadi Putra, sebagai anggota DPRD Buleleng dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipersoalkan.

Lembaga DPRD Buleleng, kini tengah membahas Ranperda tentang Badan Permusyawarahan Desa (BPD) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng.

Kebutuhan mendesak ada pada ketersediaan guru dan tenaga kesehatan, juga PNS dengan kompetensi khusus untuk diproyeksikan sebagai juru sita, penyidik PNS, dan auditor.

Komisi III DPRD Buleleng, mendorong Pemkab Buleleng mengenakan retribusi terhadap usaha kantin sekolah.

Khawatir setelah Perda ini dicabut justru memicu pelanggaran yang lebih parah dari yang terjadi sekarang ini.

Enam Srikandi Politik berstatus incumbent kembali tarung berebut kursi DPRD Buleleng dalam Pileg 2019.

Satpol PP mendapat instruksi langsung dari Bupati dalam menegakkan Perda Pengelolaan Sampah yang baru saja disahkan oleh DPRD Buleleng.