Tag: DPRD Buleleng

Sutjidra menampik kebersamaannya dengan Supriatna yang dinilai makin mesra belakangan ini sebagai kode, sebab kehadirannya juga bersama kader-kader lain

“Beberapa kali saya sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) tetapi hanya menjadi catatan saja, sing ade ape (tidak ada tindakan)”

SINGARAJA, NusaBali - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) dengan perolehan kursi DPRD Buleleng terbanyak, yakni 18 kursi mendapatkan kesempatan untuk menduduki posisi Ketua DPRD masa jabatan 2024-2029.

SINGARAJA, NusaBali - Sebelas Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan di Buleleng mendapatkan bantuan paket sarana tangkap, dari pemerintah pusat. Bantuan ini diharapkan dapat mengoptimalkan hasil tangkapan ikan saat melaut.

SINGARAJA, NusaBali - Masa jabatan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng segera akan berakhir pada 27 Agustus 2024 ini. DPRD Buleleng mengusulkan sejumlah nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Buleleng dari Partai Demokrat Dewa Nyoman Sukrawan dengan bakal calon bupati dari PDI Perjuangan dr Ketut Putra Sedana (Dokter Caput) mulai mesra.

"Program kesehatan masyarakat belum terealisasi dengan baik. Pengadaan obat e-katalog masih kekurangan. Paracetamol yang harga murah saja bisa kurang"

SINGARAJA, NusaBali - Sebanyak 45 anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024 lalu, seluruhnya sudah menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng pun sudah menerima surat terima laporan yang dibawa oleh masing-masing anggota DPRD terpilih. Hanya saja KPK RI masih melakukan proses verifikasi LHKPN 12 DPRD newcomer.

"Istilah Balinya kayak-kayak (tidak berdaya).  Sekian tahun tidak ada perkembangan. Agar ini tidak berlarut-larut kami mohon kepada pemegang kebijakan untuk mencarikan jalan keluar"

Soal sejumlah temuan BPK RI yang disoroti Banggar DPRD Buleleng, disebut Sugiartha tidaklah sama

SINGARAJA, NusaBali - Lembaga Swadaya Masyarakat Gema Nusantara (LSM Genus) nglurug DPRD Buleleng, Selasa (9/7) siang kemarin.

Idealnya 1 puskesmas minimal harus punya 6 dokter. Perawat, bidan, ahli gizi dan tenaga kesehatan penunjang juga harus ada.

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng sesalkan Pemerintah Kabupaten Buleleng tidak serius memaksimalkan penerapan pajak daerah. Pemerintah kecolongan pajak dengan potensi besar dari sejumlah hotel, villa hingga restoran yang belum terdata sebagai Wajib Pajak (WP). Data potensi pajak itu pun menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) saat melakukan audit atas APBD tahun anggaran 2023.

"Jangan ada keragu-raguan untuk memberikan pelayanan dasar masyarakat"

SINGARAJA, NusaBali - Kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana mendapat apresiasi dari seluruh fraksi di DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali - Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, memaparkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di hadapan anggota DPRD Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng memberi seruan kepada anggota DPRD terpilih untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Anggota DPRD terpilih terancam tidak bisa dilantik jika dalam waktu yang ditentukan belum juga menyetorkan bukti pelaporan LHKPN.

SINGARAJA, NusaBali - Seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Buleleng membingkai perhelatan politik Pilkada 2024 menjadi adem. Dalam pertemuan unsur perwakilan dan pimpinan parpol di Buleleng, Rabu (12/6) kemarin disepakati untuk sukseskan Pilkada 2024.

SINGARAJA, NusaBali - Gerakan-gerakan mengejutkan ditunjukkan oleh politisi kawakan  Dewa Nyoman Sukrawan. Salah satu bakal calon Bupati Buleleng ini gencar menghimpun dukungan dari partai politik. Setelah mendaftarkan di Partai NasDem Minggu (5/5) lalu, Sukrawan juga intens melakukan komunikasi politik dengan elit dan pengurus partai politik peraih kursi DPRD Buleleng di Pemilu 2024.

SINGARAJA, NusaBali - DPRD Buleleng meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng menambah anggaran operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Usulan ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kinerja Satpol PP yang selama ini mengawal banyak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).