Tag: JKN

GIANYAR, NusaBali
Di Gianyar sampai Nopember 2021 baru 79.14 persen penduduk Gianyar sudah menjadi peserta JKN (Jaminan Kesahatan Nasional).

78.060 jiwa warga Buleleng yang sudah masuk DTKS namun belum mengantongi JKN, karena belum terdaftar.

Anggaran JKN–KIS tidak bisa dialihkan untuk menutupi defisit anggaran, karena jaminan kesehatan merupakan layanan dasar masyarakat.

NEGARA, NusaBali
Memasuki tahun 2021 ini, jumlah penunggak iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Jembrana mengalami peningkatan.

Penerima PBI APBD sebanyak 108.070 peserta dan PBI APBN sebanyak 68.995 peserta.

Dari 34.032 jiwa pengajuan JKN KIS-PBI, sebesar 65,4 persen dinyatakan gagal. Rata-rata yang tidak lolos karena masih punya tunggakan pada kepesertaan sebelumnya.

SEMARAPURA, NusaBali
Delapan badan usaha/tempat usaha di Klungkung masih menunggak iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) per Maret 2021.

NEGARA, NusaBali
BPJS Kesehatan mencatat, per September 2020 ada sebanyak 12.399 peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari kalangan mandiri di Jembrana yang menunggak iuran.

Dinas Sosial Bangli perjuangkan 16 ribu peserta JKN PBI yang jadi tanggungan daerah menjadi tanggungan pusat.

Warga yang ingin ‘migrasi’, syaratnya ber-KTP Badung dan memiliki kartu keluarga (KK).

Warga baru sadar tak lagi terdaftar dalam JKN KIS saat harus dirawat di rumah sakit.

Padahal Pemkab Klungkung punya program Layanan Kesehatan Bagi Sulinggih.

Kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat pemerintah daerah harus siap dengan anggaran yang lebih besar dari sebelumnya untuk membayar peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Karena ada 37.677 warga Buleleng yang masih belum ter-cover Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dari 129 desa yang ada, tercatat hanya 22 desa yang menyerahkan data verifikasi.

Pemerintah Pusat akan menaikan 100 persen iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai tahun 2020 nanti.

BPJS melakukan koordinasi bersama BUMDes melalui Dinas PMD agar pemegang JKN Mandiri kembali mengaktifkan layanan dengan membayar tunggakan.

Tahun 2020, dari hasil perhitungan sementara, total anggaran yang harus dikeluarkan Pemprov Bali ditambah dengan pemerintah kabupaten/kota sekitar Rp700 M

Jajaran Dinas Sosial Jembrana sedang melakukan pengecekan terhadap 785 warga Kabupaten Jembrana yang dicoret oleh pihak Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) pusat pada Agustus 2019.

Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Buleleng, kini fokus memverifikasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dinonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.