Tag: BPK

Utang pemerintah terkait pengadaan alat kantor kepada UD Serbajaya merupakan warisan pemerintahan terdahulu.

Komisi III DPRD Tabanan menggelar rapat koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Tabanan di gedung dewan, Selasa (10/12).

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) melakukan audit terhadap kinerja/ pengelolaan keuangan KPU Bali dan jajarannya.

Konferensi diikuti oleh para auditor, peneliti, perwakilan pemerintah daerah, dan sejumlah asosiasi profesi. Tujuannya mendorong pembangunan berkelanjutan.

Pemkab Buleleng kembali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Rizal Djalil dan Komisaris Utama PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Prasetyo sebagai tersangka perkara dugaan suap terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, tak ada jalan lurus bagi politisi.

Dari 32 calon anggota BPK RI yang lolos seleksi administrasi, terdapat sejumlah politisi. Antara lain Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat), Pius Lustrilanang (Partai Gerindra), Ahmadi Noor Supit (Partai Golkar) dan Tjatur Sapto Edy (PAN).

Sikap kedisiplinan harus terus selalu dijaga dan ditingkatkan di sekolah dengan sebaik-baiknya.

BPK RI perwakilan Bali melakukan tugas di Tabanan selama 25 hari, 29 Juli sampai 27 Agustus 2019. Yang pertama diperiksa adalah Disdukcapil.

Penganggaran belanja tahun anggaran 2018 belum tertib.

Mantan Direktur Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) Klungkung I Wayan Sukadana mengatakan laporan keuangan PDNKK hasil kerjanya siap diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Keuangan Perusahaan Daerah Nusa Kertha Kosala (PDNKK) milik Pemkab Klungkung, menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provisni Bali.

Nyerah, Kesulitan Temukan Objek dan Subjek Pajak

18 kelompok masyarakat penerima hibah secara totalitas Rp 691,50 juta, belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana.

Sikapi Temuan BPK RI

Kewajiban bayar pajak tidak dilakukan karena hotel maupun restoran dimaksud belum ditetapkan sebagai wajib pajak.

Gubernur Koster segera tindaklanjuti rekomendasi BPK terkait masalah aset, belanja hibah, dan pengelolaan dana BOS

Pemkab Klungkung berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, keempat kalinya.

Pemkab Buleleng kembali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.