Tag: BPK

Wayan Sugiada terpilih jadi Kepala Inspektorat Provinsi Bali setelah sisihkan Wiasthana Ika Putra dan Ngurah Subagia Negara

Pemkab Badung tiga kali berturut-turut berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Apresiasi Kinerja, Jaya Negara Segera Tindaklanjuti Rekomendasi

Kelebihan pembayaran sudah dikembalikan dipicu akibat perbedaan persepsi tentang tata cara perhitungan ukuran dan volume kegiatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI temukan sejumlah pelanggaran dalam proyek di RSUD Buleleng.

Temuan kelebihan bayar hingga pekerjaaan tak sesuai kontrak dideteksi pada anggaran 2016 hingga Juni 2017.

DPRD Buleleng ikut menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Bali.

Pemkab Karangasem kembali membuktikan mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. 

Pemkab Buleleng menyiapkan langkah menghadapi era transaksi non tunai untuk segala kegiatan yang ada di lingkup pemerintahan. 

Hasil audit penggunaan dana bantuan partai politik (parpol) yang bersumber dari APBD Bali 2016 sudah diumumkan BPK.

Desta Kumara apresiasi Pemkab Tabanan atas raihan opini WTP namun tetap sarankan mengindahkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Rombongan anggota DPD RI mengunjungi kantor Stasiun TVRI Bali untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK yang berindikasi kerugian negara.

Untuk kali pertama sepanjang sejarah, seluruh daerah di Bali mendapat opini ‘tertinggi’ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Pemkab Gianyar kembali meraih opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Honor petugas jaga di Pos KTP Gilimanuk segera cair.

Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri khawatir dapat opini Disclaimer dari BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016.

Honor dari Pemprov Bali sudah turun, namun tidak berani dibagikan secara tunai karena BPK rekomendasikan pembayaran via rekening ke masing-masing petugas jaga. 

Catatan dalam pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana tahun 2016 bersifat administrasi dan semua telah terpenuhi oleh parpol.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengumpulkan para pejabat teras, Kamis (16/3) di ruang Kriya Gosana, Puspem Badung.

Setelah DPD RI melakukan fit and propert test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, giliran Komisi XI DPR RI melaksanakan uji kelayakan.