Tag: Pemprov Bali

Versi Alit Kelakan, dari pertemuan dengan Komisi II DPR RI, RUU Provinsi Bali tidak menjadi kekhawatiran bagi pusat. Pasalnya, Bali menawarkan posisi untuk memperkuat NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

Menurut Nyoman Parta, aura persatuan dan satu suara di Senayan sebagai langkah awal yang menjanjikan dalam perjuangan RUU Provinsi Bali. Bahkan, Komisi II DPR RI dan DPD RI sampai keheranan dengan solidnya Bali bersuara di pusat

Dari 1.422 pelamar yang dinyatakan tak penuhi syarat, 231 orang di antaranya karena masalah IPK bawah 3,00

DPR RI dan DPD RI dukung usulan RUU Provinsi Bali, karena daerah ini dulunya dibentuk menggunakan UUD Sementara 1950

Lahirnya Pergub Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berbasis sumber oleh Gubernur Bali Wayan Koster mendapatkan dukungan dari kalangan legislatif (DPRD Bali).

Sekda Dewa Indra juga menyampaikan dukungan atas dibentuknya Satgas Pengaman Investasi Usaha Kejati Bali

Pemprov Bali sudah memutuskan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang resmi berlaku 1 Januari 2020.

Pemprov Bali menyatakan perlu kajian komprehensif yang lengkap untuk menetapkan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)  sebagai Zona Kawasan Strategis Nasional.

Postur birokrasi Pemprov Bali akan disederhanakan dengan merampingkan sejumlah jabatan eselon IV dan Eselon III menjadi pejabat fungsional.

Jika sah dinaikkan per 1 Januari 2020, maka Pemprov bersama kabupaten/kota di Bali diperkirakan akan membayar sekitar Rp 700 miliar lebih.

Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas 4 Ranperda, di Ruang Sidang Paripurna, Kantor DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (11/11).

Anggota DPRD Kota Denpasar dari Fraksi Demokrat, AA Susruta Ngurah Putra mempertanyakan pengadaan pakaian Porprov 2019 oleh KONI Denpasar tanpa melalui tender.

Jalinan kerjasama antara Kota Denpasar dan Kota Perth, Australia terus berlanjut.

Pemprov Bali kebagian jatah 676 kursi calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2019.

Dengan saham Rp 614,910 miliar di BPD Bali saat ini, Pemprov Bali masih kalah dari Badung yang punya modal Rp 800,610 miliar atau kuasai 45,29 persen

Sejumlah seni tradisi Bali ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBT) Nasional dalam acara ‘Malam Apresiasi dan Pemetapan Warisan Budaya Takbenda 2019’ di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10) malam.

Pemprov Bali kembali mendapat opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas audit Laporan Keungan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali dari semula 49 menjadi 41 OPD, akan segera berjalan akhir tahun 2019 nanti.

Program donasi dari ‘ngempug celengan’ ini mulai rutin dilaksanakan sejak tahun 2015.

Gubernur Bali, Wayan Koster, meminta DPRD Bali periode 2019-2024 bersama-sama selesaikan persoalan di Pemprov Bali.